Baliho #2019TetapJokowi ‘Keren & Gaul’ Hiasi Kota Palembang

Metrobatam, Palembang – Baliho yang memampang wajah Presiden Joko Widodo dengan tagar #2019tetapjokowi dipasang di beberapa sudut kota Palembang, Sumatera Selatan.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, baliho tersebut terlihat di dua titik. Pertama, di jembatan penyebrangan orang (JPO) dekat Sumatera Ekspress yang terletak di Jalan Haji Burlian. Sedangkan yang kedua, di JPO dekat fly over Jalan Jenderal Sudirman depan Rumah Sakit Bhayangkara.

Di Jalan Haji Burlian, baliho Jokowi terletak di bagian depan dan belakang JPO. Ukurannya masing-masing setengah dari ukuran jembatan itu. Sementara yang di Jalan Jenderal Sudirman adalah yang paling besar. Baliho Jokowi menutupi seluruh sisi muka dari JPO.

Baliho tersebut memasang foto Jokowi ketika sedang menunggangi Chopperland dalam kunjungan kerja ke kawasan Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Sukabumi, pada April lalu. Tampak juga 11 relawan berangkulan dalam poster itu, dan tulisan: ‘Jokowi itu…kereen & gaul’.

Bacaan Lainnya

Agung Nopraptomo, warga Pakjo, menganggap baliho Jokowi tersebut sebagai hiburan. Khususnya untuk baliho Jokowi yang menggunakan motor gede (moge). Bagi Agung, selama tidak mengandung SARA, pemasangan baliho presiden tidak bermasalah.

“Malah saya lihat poster mengarah pada hiburan karena Pak Presiden pakai moge [motor gede],” kata Agung kepada CNNIndonesia.com.

Senada dengan Agung, warga kota Palembang lain bernama Cun Sundari juga tidak masalah dengan keberadaan baliho itu.

Namun, dia mewanti-wanti agar pemasangan baliho tersebut tidak menyalahi aturan kampanye pemilihan presiden (pilpres) 2019 yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kalau misalkan itu tidak menyalahi aturan KPU, tidak apa-apa. Tapi kalau menyalahi, tidak boleh,” ucap Cun.

PD dan Gerinda Tuding Curi Start

Sementara Partai Demokrat dan Gerindra menuding Presiden Joko Widodo telah melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan beredarnya baliho Jokowi yang dipasang di jalan-jalan adalah bentuk kampanye di luar jadwal yang ditetapkan KPU. Ferdinand menyebut Jokowi selaku petahana seharusnya taat pada aturan main.

“Fakta bahwa ini, justru petahana mendahului jadwal yang ditetapkan oleh KPU,” kata Ferdinand kepada CNNIndonesia.com, Senin (27/8).

Dalam tahapan Pilpres 2019 yang telah ditetapkan KPU, masa kampanye baru dimulai pada 23 September 2018 sampai 13 April 2019. Kampanye para calon ini berupa pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye, hingga pemasangan alat peraga berupa spanduk, baliho, dan lain-lain.

Ferdinand melanjutkan wajah Jokowi dengan tagar #2019TetapJokowi yang terpasang dalam papan reklame itu bermuatan kampanye. Politikus Demokrat itu meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menindak keberadaan baliho yang kemungkinan tersebar di sejumlah jalan tersebut.

“Saya pikir Bawaslu harus segera menertibkan itu dan memberi teguran kepada capres Jokowi,” ujarnya.

Namun, Ferdinand menyangkal bila seruanh #2019GantiPresiden, baik lewat kaos, stiker maupun deklarasi terbuka sebagai bentuk kampanye pada Pilpres 2019. Ia mengklaim seruan itu sebagai aspirasi masyarakat yang menginginkan pemimpin baru pada pesta demokrasi lima tahunan esok.

“Jadi itu hak suara warga negara yang ingin presiden yang lebih baik dari yang sekarang,” kata dia.

Senada, anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade juga menuding Jokowi telah melakukan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan KPU. Andre juga meminta Polri berani menyebut keberadaan baliho dengan wajah Jokowi dan tulisan #2019TetapJokowi sebagai kampanye di luar jadwal.

“Kan kampanye belum, ya seharusnya kan yang beginian kadiv humas mabes Polri mengomentari kampanye di luar jadwal. Kan kampanye belum ada,” kata Andre kepada CNNIndonesia.com.

Andre kemudian menyoroti indikasi ketidaknetralan Polri dalam menyikapi gerakan #2019GantiPresiden. Menurutnya, Polri sangat reaktif dalam merespons gerakan #2019GantiPresiden yang bakal melakukan deklarasi di sejumlah daerah, seperti Pekanbaru dan Surabaya kemarin.

Sementara itu, kata Andre, Polri bakal mempersilakan dan mengawal setiap kegiatan yang berbau dukungan terhadap Jokowi untuk melanjutkan kepemimpinannya. Padahal menurut Andre, ada indikasi kampanye di luar jadwal yang dilakukan Jokowi dalam acara tersebut.

“Kita mengindikasikan dari pernyataan, Kadiv Humas Polri saja ini dirasakan nuansa indikasi ketidaknetralan. Kan menyedihkan ya,” ujarnya. (mb/cnn indonesia)

Pos terkait