Bawaslu: Iklan Bendungan Jokowi di Bioskop Tak Langgar Aturan Pemilu

Metrobatam, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjelaskan, iklan program pembangunan bendungan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tayang di sejumlah bioskop tidak masuk kategori pelanggaran pemilu sehingga tidak perlu untuk dihentikan.

“Kalau menurut Bawalu itu enggak apa-apa, kan enggak melanggar pemilu, itu bukan iklan kampanye,” kata Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo saat berbincang-bincang dengan Okezone, Kamis (13/9).

Ratna menambahkan, selain karena tidak masuk kategori pelanggaran pemilu, pihaknya tidak bisa menindak karena memang belum ada satu pun pasangan yang ditetapkan sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Menurut Ratna, iklan program pembangunan bendungan oleh Jokowi sama dengan gerakan #2019GantiPresiden, sama-sama tidak melanggar aturat pemilu sehingga tidak perlu ditindak oleh Bawaslu.

“Kan kalau mau menindak harus ada alasannya, harus ada dasarnya, sedangkan sekarang juga belum ada peserta pemilu, belum ada calon presiden dan wakil presiden,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritisi iklan program pembangunan bendungan oleh Jokowi yang ditayangkan di bioskop. Politikus Gerindra itu meminta agar iklan tersebut segera dicopot.

“Sebaiknya iklan ini dicopot dari bioskop,” kata Fadli Zon melalui akun Twitter @fadlizon, pada Rabu 12 September kemarin.

Menyasar Generasi Milenial

Sementara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengatakan iklan keberhasilan pemerintah di bioskop memang dipasang untuk menyasar generasi milenial. Kemkominfo membantah iklan tersebut terkait dengan Pemilihan Presiden 2019.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu menilai tidak ada yang perlu dipermasalahkan dari iklan tersebut.

Kemkominfo mengakui telah memasang iklan di jaringan bioskop di Indonesia, seperti iklan “2 Musim, 65 Bendungan.’

“Fungsi Kemkominfo adalah Government Public Relation, kabar baik pemerintah yang berjalan harus kami sampaikan, siapapun rezimnya harus kami sampaikan, kebetulan sekarang pak Jokowi,” kata Ferdinandus kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/9).

Iklan 2 Musim, 65 Bendungan merupakan satu dari beberapa iklan yang ditayangkan di bioskop. Dalam iklan tersebut terdapat komentar seorang petani yang mengapresiasi pembangunan bendungan di tanah air.

“Dulu tak ada bendungan, hanya bisa menanam padi setahun sekali. Sekarang, ada bendungan dan irigasi, bisa menanam dan panen dua kali setahun,” kata Solihin, seorang petani tentang kehadiran bendungan di daerahnya.

Lewat iklan itu, pemerintah menampilkan keberhasilan membangun 16 bendungan lanjutan dan 49 bendungan baru sebagai upaya nyata mewujudkan ketahanan air dan pangan nasional.

Iklan serupa juga pernah diunggah di akun YouTube Presiden Joko Widodo pada 23 Juli 2018. Hingga saat ini iklan tersebut telah ditonton sebanyak 118,970 kali.

Ferdinandus menegaskan iklan tersebut tak hanya ditayangkan di bioskop-bioskop tapi juga media lain dalam bentuk advetorial.

“Media-media cetak kami juga pasang. Untuk yang di bioskop kami memang menyasar milenial, karena penonton bioskop kebanyakan milenial,” katanya.

Ferdinandus enggan mengungkap anggaran iklan yang digunakan Kemkominfo untuk memasang iklan di bioskop.

“Saya tidak tahu pasti anggarannya, yang jelas iklan tersebut tahun ini, dan sudah direncanakan sejak lama, jadi bukan jelang Pilpres,” katanya.

Iklan keberhasilan Jokowi di bisokop itu sempat menjadi bahan perbincangan netizen di media sosial. Mereka mempertanyakan iklan tersebut.

Bahkan, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon pun tak mau kalah juga ikut berkomentar Ia mengomentari kicauan salah satu netizen dengan nama akun @RajaPurwa yang melampirkan foto cuplikan tayangan iklan di dalam bioskop tersebut. “Sebaiknya iklan ini dicopot dr bioskop,” kicau Fadli.

Ganggu Hak Konsumen

Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menilai penayangan iklan pemerintah Joko Widodo di layar bioskop telah melanggar etika kepatutan.

Menurutnya, hal tersebut telah mengganggu hak masyarakat sebagai konsumen yang datang dan membayar untuk mendapatkan hiburan dengan menonton film di bioskop.

“Ini mengganggu hak-hak konsumen dan saya pikir harus dihentikan,” ujar Ferdinand kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/9).

Ferdinand menyarankan pemerintah Jokowi beriklan di televisi. Menurutnya, beriklan di bioskop akan mengganggu hak masyarakat yang tidak suka dengan Jokowi. “Mereka ke bioskop dan membayar masuk bukan untuk menonton Jokowi,” ujar dia.

Sementara Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan penayangan iklan tentang kesuksesan pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo itu merupakan bentuk kampanye terselubung jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Menurutnya, Jokowi yang merupakan calon presiden petahana telah menggunakan segala sumber daya untuk memenangkan Pilpres 2019 mendatang.

“Itu kelebihan petahana, menggunakan segala sumber daya yang ada untuk memenangkan pemilu, termasuk berkampanye terselubung di bioskop,” kata Andre kepada CNNIndonesia.com.

Selain itu, lanjutnya, penayangan iklan pemerintah di bioskop itu tidak etis karena masyarakat membayar untuk menyaksikan film bukan melihat wajah Jokowi.

Dia pun mempertanyakan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan pihak terkait lainnya dalam menyikapi penayangan iklan pemerintah tersebut di layar bioskop.

“Enggak etis aja. Kita mau nonton bioskop bukan Jokowi,” ujar Andre.

Sementara PAN meminta iklan tersebut dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). “Dilaporin saja ke Bawaslu,” ujar Wasekjen PAN Saleh Daulay Partaonan kepada detikcom, Rabu (12/9).

Saleh berpendapat, dengan dilapori, Bawaslu dapat melihat dan mempelajari iklan itu. Apakah iklan yang merupakan versi singkat dari video ‘2 Musim, 65 Bendungan’ itu melanggar ketentuan atau tidak.

“Agar Bawaslu lebih cepat melakukan pengawasan. Bisa saja kelompok masyarakat melakukan pelaporan secara formal,” katanya.

“Bawaslu tentu akan dapat melakukan penilaian dan mengambil keputusan terkait iklan itu. Jika ada yang melanggar, memang sudah selayaknya tidak ditayangkan lagi. Agar tidak berisik, biarkanlah Bawaslu mengerjakan tugasnya,” sambung Saleh.

Saleh pun berharap KPU dan Bawaslu segera mensosialisasikan aturan kampanye. Dengan begitu, tidak ada saling tuding di antara dua kubu.

“Jangan sampai ada pihak yang berkampanye di luar jadwal yang telah ditentukan. Ini juga dimaksudkan agar semua aturan yang ada dapat ditaati secara bersama-sama,” ujar Saleh. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Jabatan Danyonmarhanlan IV TPI Diserahterimakan

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Jabatan Komandan Batalyon Pertahanan Pangkalan (Danyonmarhanlan) IV TPI diserahterimakan dari Mayor Mar Yudo Herdyanto, M.Tr.Hanla., kepada Komandan Pasmar (Danpasmar) 1 Brigjen...

Abdul Basyid Has : Hari PMI adalah Hari Kesalehan Sosial

Metrobatam.com, Batam - Memperingati hari Palang Merah Indonesia (PMI), Abdul Basyid Has, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menghimbau masyarakat untuk...

Aklamasi, Zakmi Piliang Terpilih Jadi Ketua PWI Tanjungpinang – Bintan

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Zakmi Piliang dari Tanjungpinang Pos terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PWI Tanjungpinang-Bintan, Periode 2018-2021, pada pemilihan yang di Hotel Pelangi, Lt...

Widiastadi Nugroho Tinjau Pembangunan Mako Brimobda Kepri

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Komisi III DPRD Kepulauan Riau yang dipimpin langsung ketua komisi III Widiastadi Nugroho melakukan peninjauan lapangan pembangunan sarana dan prasarana di...

4 Pelaku Penyebar Berita Hoax Demo Mahasiswa Ricuh di MK Diciduk

Metrobatam.com, Bukittinggi - Empat penyebar berita bohong atau hoax, soal demo mahasiswa ricuh di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Masing-masing pelaku diamankan pada empat...

Peringati Hari PMI, Mustofa Widjaja Ajak Warga Kepri Tingkatkan Solidaritas Kemanusiaan

Metrobatam.com, Batam - Hari ini Palang Merah Indonesia (PMI) memasuki hari jadi yang ke 73 tahun. Masyarakat dari berbagai kalangan turut memperingati hari kemanusiaan...

Polda Kepri Tangkap 2 Kapal Ikan Asing Ilegal di Perairan Natuna

Metrobatam.com, Batam - Polda Kepri menggelar konferensi Pers Tentang Penangkapan 2 (Dua) Kapal Ikan Asing (KIA) Ilegal asal Vietnam, Senin, (19/09/2018) sekira pukul 11.30...

Pemko Tanjungpinang Menerima Bantuan CSR dari LPCI

Metrobatam.com, Tanjungpiang - Pemerintah Kota Tanjungpinang menerima kunjungan Lembaga Pengembangan CSR Indonesia (LPCI). Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka membantu program-program pembangunan di daerah khusunya Kota...

Perda RWZP3K Provinsi Kepri Solusi Tingkatkan PAD Sektor Laut

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nurdin Basirun menyampaikan jawaban terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir...

Dandim 0304 Agam Mantapkan Persiapkan Event Tour de Maninjau

Metrobatam.com, Agam - Dalam rangka menyambut pelaksanaan peringatan HUT Republik Indonesia ke-73 tahun 2019 Komandan Kodim 0304/Agam melakukan rapat persiapan perlombaan balap sepeda dan...

Rayakan Hari Perhubungan Nasional 2018, KSOP Kelas II Tanjungpinang Adakan Jalan Sehat

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional 2018, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjungpinang mengadakan jalan sehat, Minggu (16/9/2018)....

UMRAH Tanjungpinang Laksanakan Wisuda Ke-XI

Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) Tanjungpinang mewisuda 637 mahasiswa pada wisuda Umrah ke-XI di Gedung Aula Gubernur Kepri, Pulau Dompak, kemarin, Sabtu, (15/09/2018). Dekan...
BAGIKAN