Metrobatam, Surabaya – Polisi membubarkan massa #2019GantiPresiden di Kota Surabaya dengan pertimbangan menjaga ketertiban dan keamanan. Polisi pun mengimbau masyarakat untuk tidak sembarang menyampaikan pendapat karena telah diatur oleh undang-undang.

“Antisipasi aksi (deklarasi #2019GantiPresiden) susulan, yaitu saya sampaikan kembali bahwa siapa saja warga negara Indonesia boleh menyampaikan pendapat, melakukan kegiatan itu semua boleh. Tapi kan sudah diatur sama undang-undang kebebasan menyampaikan pendapat,” ujar Kapolrestabes Surabaya Kombes Rudi Setiawan saat mengamankan aksi di Jalan Indrapura, Surabaya, Minggu (26/8).

Menurut Rudi, polisi tidak dapat sembarang mengeluarkan izin untuk masyarakat menyampaikan pendapat. Polisi telah diberi pedoman bagaimana memberikan izin penyampaian pendapat untuk masyarakat.

“Begitu juga polisi. Polisi sudah diatur bagaimana mengeluarkan izin. Kalau tidak mengganggu ketertiban umum, tidak melanggar norma-norma, etika, tidak mengganggu hak asasi orang lain, dan menjaga persatuan kesatuan, nah itu pengecualian,” kata Rudi.

Rudi mengaku pihaknya telah berulang kali mengimbau masyarakat Surabaya untuk menjaga situasi Kota Surabaya yang telah kondusif. Jika masyarakat hendak menyampaikan pendapat, Rudi meminta penyampaian pendapat dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Saya mendorong Surabaya ini aman, semua pihak apapun pilihannya, apapun aspirasi politiknya silakan saja. Lakukan semuanya sesuai dengan ketentuan dan mari kita jaga Surabaya,” katanya.

Jika aksi deklarasi #2019GantiPresiden akan dilakukan kembali di kemudian hari, Rudi menjamin pihaknya akan tetap menjalankan prosedur pemberiab izin penyampaian pendapat sesuai peraturan Kapolri.

“Tentunya kita kembalikan lagi, bahwa saya akan melakukan semuanya tahapan-tahapan. Penggunaan kekuatan sudah diatur oleh Kapolri, polisi itu harus bagaimana,” jelasnya.

Polisi pun dikatakan Rudi akan mengedepankan negosiasi untuk mencegah perpecahan di antara masyarakat. Rudi pun mengaku telah mengedepankan negosiasi saat membubarkan massa #2019GantiPresiden.

“Tadi kami kedepankan negosiasi kemudian Dalmas (pengendalian masyarakat) awal, Dalmas lanjutan. Tapi alhamdulillah tidak sampai seperti itu, kita negosiasi semuanya sepakat dan kedua belah pihak membubarkan diri,” ungkapnya.

Rudi pun meminta personelnya untuk tetap bertahan mengamankan Kota Surabaya. “Saya sudah memberikan instruksi tegas pada semua anggota saya bahwa semuanya tetap bertahan, kita mengamankan Kota Surabaya sampai Kota Surabaya harus aman terus,” tuturnya.

Tak Akan Izinkan Deklarasi

Sementara Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Didi Haryono melarang kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden di wilayahnya. Pelarangan didasarkan atas pertimbangan keamanan dan ketertiban di Kalbar.

“Hasil analisis dan penilaian kami, dari aspek Kamtibmas kegiatan itu lebih banyak mudaratnya, karena banyak resistensi, banyak yang menentang,” kata Didi Haryono di Pontianak, Minggu (26/8) seperti dilansir dari Antara.

Didi mengatakan izin tak akan dikeluarkan jika ada yang mengajukan untuk deklarasi kegiatan tersebut. Jika ada yang menyelenggarakan tanpa izin kepolisian, maka akan dibubarkan.

Kondisi keamanan di Kalbar menurut Didi saat ini kondusif sehingga diharapkan tidak terganggu dengan deklarasi tersebut. Apalagi polisi dan masyarakat saat ini juga tengah berjibaku dengan kebakaran hutan dan lahan.

“Jangan lagi dibebankan dengan masalah lainnya,” kata Didi.

Saat ini memang belum ada pengajuan izin dari kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan tersebut. Namun sudah ada selebaran yang tersebar soal kegiatan itu.

“Kemarin ada dari aliansi masyarakat tolak #2019 Ganti Presiden, yang menyampaikan aspirasinya menolak kegiatan tersebut, sehingga kami tidak memberikan izin untuk kegiatan tersebut,” ujarnya.

Karena itu jika ada yang ingin mangadakan kegiatan #2019GantiPresiden, Didi meminta untuk berpikir ulang.

Sejumlah penolakan dari masyarakat pernah terjadi. Salah satu aktivis kegiatan ini, Neno Warisman pernah ditolak di Batam, Kepulauan Riau dan di Provinsi Riau.

Hari ini, penolakan juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Kericuhan sempat terjadi antara kelompok masyarakat yang mendukung dan menolak #2019GantiPresiden. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Alfin Kritik Proyek Gurindam 12

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Tokoh masyarakat Kepulauan Riau, Alfin mengkritik keras pembangunan proyek jalan lingkar Gurindam 12 yang saat ini tengah dikerjakan. Pasalnya Proyek tersebut, menggunakan...

Jika Terpilih, Alfin akan Kembalikan Kedaulatan Maritim Kepri

Metrobatam.com, Batam - Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dapil Kepulauan Riau, Alfin berjanji akan mengembalikan kedaulatan maritim Kepri jika ia terpilih nantinya. Salah satu...

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai KPU BC Tipe B Batam Naik 100 Persen

Metrobatam.com, Batam - Penerimaan kepabeanan dan cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) Tipe B Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau melonjak...

Batam Terima DIPA Tahun 2019 Rp1,1 Triliun

Metrobatam.com, Batam - Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad, menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019. DIPA diserahkan di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau,...

KAL Mapor Berhasil Padamkan Api di MV. Aventador yang Terbakar di Perairan Batuampar

Metrobatam.com, Batam - Salah satu unsur Satuan Kapal Patroli (Satrol) Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) IV Tanjungpinang yakni Kapal Angkatan Laut (KAL) Mapor II-4-64...

Rayakan OTT Bupati Irvan, Warga Tumpah Ruah di Alun-alun Cianjur

Metrobatam, Cianjur - Warga bergelombang mendatangi Alun-alun Cianjur usai melaksanakan salat Jumat di Masjid Agung Cianjur. Tanpa dikomando, massa dari berbagai penjuru ini mendatangi...

Perakit iPhone Rogoh Rp 14,5 T untuk Pindahkan Pabrik ke Batam

Metrobatam, Jakarta - Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China ternyata membawa berkah juga kepada Indonesia. Perusahaan yang berinvestasi di China mulai melirik...

Kemendagri Terbitkan Aturan Penggunaan Jilbab untuk PNS

Metrobatam, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewajibkan pegawainya yang mengenakan jilbab untuk dimasukkan ke dalam kerah baju. Warna Jilbab yang digunakan juga harus...

Dukung MK, MUI Sarankan Usia Ideal Wanita Menikah 20 Tahun

Metrobatam, Jakarta - Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hasanuddin Abdul Fatah menyatakan pihaknya mendukung putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia perkawinan bagi...

Jokowi Bahas RUU Ponpes Bersama Ulama Aceh

Metrobatam, Jakarta - Presiden Joko Widodo bertemu sejumlah tokoh ulama dan pengurus pondok pesantren se-Aceh, Jumat (14/12) di Banda Aceh. Dalam pertemuan itu, Jokowi...

Kemendagri Instruksikan Daerah Bakar e-KTP Rusak

Metrobatam, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan Bupati/Walikota di seluruh daerah menugaskan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melakukan pemusnahan blanko e-KTP...

Jantung Manusia Tertinggal, Southwest Airlines Harus Kembali ke Bandara

Seattle - Sebuah pesawat penumpang AS yang sedang menempuh penerbangan dariSeattle keDallas dipaksa untuk kembali mendarat karena ditemukan jantung manusia di pesawat itu. Southwest Airlines...