Metrobatam, Jakarta – Pemerintah mengubah aturan kewajiban pembelian susu sapi untuk industri. Aturan itu adalah Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 26 Tahun 2017 yang diubah menjadi Permentan Nomor 30 Tahun 2018 dan Permentan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pembelian Susu.

Dalam Permentan Nomor 30 pembelian susu sapi tidak menggunakan kata-kata ‘wajib’ seperti dalam Permentan Nomor 26. Kemudian dalam Permentan Nomor 33 tidak ada lagi sanksi bagi importir yang tidak membeli susu sapi lokal.

Pihak asosiasi peternak menduga Permentan itu diubah lantaran ada tekanan dari Amerika Serikat (AS).

“Jadi neraca perdagangan AS jomplang karena impor dibatasi jadi defisit luar biasa. Nah itu dipakai untuk nekan Indonesia (untuk ubah permentan),” ujar Ketua Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia, Agus Warsito kepada detikFinance, Selasa (14/8).

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Ketut Diarmita, menjelaskan Permentan itu diubah karena Pemerintah AS keberatan dengan kebijakan Indonesia. Ketut menjelaskan penyusunan Permentan nomor 30/2018 merupakan revisi dari Permentan nomor 26/2017.

Dalam Permentan nomor 30/2018 prinsip dasarnya adalah menghilangkan kemitraan sebagai salah satu pertimbangan dalam penerbitan rekomendasi.

“Perubahan ini dilakukan karena ada keberatan dari AS dan ancaman akan menghilangkan program GSP terhadap komoditi ekspor kita, sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan penurunan ekspor produk Indonesia ke AS,” ujar Ketut kepada detikFinance.

GSP adalah Generalized System of Preferance, merupakan program pemotongan tarif bea masuk produk yang diberikan oleh AS kepada negara tertentu sehingga produk tersebut memiliki daya saing harga yang kompetitif.

Menurut Ketut, Dengan perubahan permentan tersebut, program kemitraan antara pelaku usaha persusuan nasional dan peternak tetap diatur dalam rangka peningktan populasi dan produksi susu segar dalam negeri ( SSDN).

“Pelaksanaan kemitraan ini tetap kita dorong untuk dilakukan oleh seluruh pelaku usaha persusuan nasional,” kata Ketut. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Kota Batam Masuk Kriteria Kota Peduli HAM

Metrobatam.com, Batam - Pemerintah Kota Batam menerima penghargaan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM) untuk kriteria kota peduli dan cukup...

Danlantamal IV Pimpin Upacara Peringatan Hari Nusantara

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI R. Eko Suyatno, S.E., M.M., memimpin pelaksanaan upacara peringatan Hari...

Maraknya Pencurian Aset Gardu PLN Batam Sebabkan Listrik Padam

Metrobatam.com, Batam - Beberapa waktu ini marak terjadi pencurian aset gardu dan material listrik yang menyebabkan pelanggan mengalami gangguan padam dan kerugian material PLN...

KPU Kota Batam : Jumlah Pemilih Pemilu 2019 Kota Batam Berkurang 25.603 Orang

Metrobatam.com, Batam - Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Kepulauan Riau menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) 2 untuk pemilu 2019 sebanyak 650.876...

La Nyalla: Saya Bukan Timses, Hanya Ingin Tebus Dosa ke Jokowi

Metrobatam, Jakarta - La Nyalla Mattalitti mengaku tidak mendapatkan tugas khusus apapun dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin. Dia mengaku ingin...

Disdukcapil Padang Pariaman Akui Tercecernya E-KTP karena Kelalaian Pegawai

Metrobatam, Pariaman - Ditemukannya e-KTP dalam karung bekas dekat permukiman warga di Kampung Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) karena kelalaian...

Guru Honorer Siap-siap Diangkat Jadi ‘PNS’

Metrobatam, Jakarta - Pemerintah dan Komisi X DPR RI kembali mencari jalan keluar untuk mengatasi guru honorer THK-2 (Tenaga Honorer Kategori 2) yang nasibnya...

Tjahjo: Kisruh e-KTP Tak Ada Hubungan dengan DPT Pemilu

Metrobatam, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan kisruh soal KTP elektronik atau e-KTP, mulai dari tercecernya seribuan e-KTP di Padang Pariaman, Sumatera...

Bencana Hidrologi Musim Hujan Kepung Sumatra

Metrobatam, Jakarta - Bencana hidrologi akibat curah hujan tinggi terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Sumatra. Di Provinsi Aceh, jembatan penghubung Desa Babah Lhung dan...

PDIP Tunggu Aksi Sandiaga yang Mau Pindahkan Markas ke Jawa Tengah

Metrobatam, Jakarta - Cawapres 02 Sandiaga Uno memindahkan markas pemenagan mereka ke Jawa Tengah dengan alasan ingin lebih dikenal di kandang rival. PDIP menunggu...

PUPR: 120 Hunian Sementara Siap Dihuni Korban Gempa Palu

Metrobatam, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan 120 unit hunian sementara siap ditempati warga terdampak gempa Palu, Sulawesi...

BP Batam Tidak Jadi Bubar, Ini Penjelasan Menko Perekonomian Darmin

Metrobatam, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution buka-bukaan mengenai hasil rapat terbatas terkait pengembangan ekonomi Batam, Rabu (12/12). Berbicara di kantornya, Darmin mengemukakan...