DPR Minta Pemerintah Desak PBB Jadikan OPM Organisasi Teroris

Metrobatam, Jakarta – Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah segera mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi teroris.

“Sebagaimana definisi PBB itu sendiri, mereka telah membunuh secara brutal dan meneror warga sipil tidak berdosa,” kata Bambang dalam pidato penutupan rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/12).

Bambang mengatakan kasus penembakan terhadap puluhan pekerja PT Istaka Karya di Nduga, Papua, itu merupakan tindakan di luar batas dan dapat dikategorikan sebagai aksi teror.

Gerakan kelompok tersebut, kata Bambang, juga sudah memiliki tuntutan jelas yakni kemerdekaan Papua. Karena itu, gerakan tersebut dinilai sudah masuk kategori separatis.

Bacaan Lainnya

“Sehingga kita bisa mendorong kepada PBB bahwa organisasi OPM ini adalah organisasi terorisme,” kata Bambang.

Selain itu, Bambang mendorong pemerintah agar mengambil tindakan lebih tegas dan keras terhadap aksi teror tersebut. Hal ini dikarenakan tindakan kekerasan yang dilakukan bukan kali pertama terjadi.

Salah satunya dengan pengiriman pasukan untuk operasi militer selain perang (OMSP). Bambang mengatakan hal itu bisa dilakukan dengan mengacu UU nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pandangan serupa juga disampaikan anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Sukamta dalam interupsi di rapat paripurna. Menurutnya, pemerintah tidak dapat begitu saja menetapkan pihak yang menembak para pekerja di Nduga sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

“Kami harapkan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait OMSP agar digunakan untuk mengatasi persoalan terorisme di Papua,” ujarnya.

Dia mengatakan, PP terkait OMSP itu merupakan tindak lanjut dari UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dan UU Antiterorisme. Aturan tersebut kata dia dapat memberi perlindungan bagi masyarakat Papua dari ancaman kelompok bersenjata.

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan akan menangkap dan memproses para pelaku kejahatan kemanusiaan itu hingga ke meja hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sementara Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan senjata yang digunakan di Papua teridentifikasi hasil penyelundupan ilegal dari Papua Nugini dan Filipina.

47 Orang Ditangkap

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, aparat gabungan TNI-Polri terus memetakan pergerakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Nduga, Papua. Profil anggota dan senjata yang dimiliki KKB pimpinan Egianus Kogoya sudah dikantongi aparat.

“Polri terus mapping pergerakan KKB ini. Sudah berhasil diidentifikasi untuk kelompok tersebut. Ini foto pelaku dan senjata yang telah digunakan KKB. Ada senjata laras panjang, pendek juga ada,” ujar Dedi.

Dia mengatakan TNI-Polri telah menggelar operasi bersama. Ada 47 orang terkait kelompok Egianus yang sudah diamankan petugas.

Selain itu, disita 20 pucuk senjata api laras panjang dan pendek dengan amunisi sebanyak 1.333 butir.

“Aparat gabungan TNI-Polri dalam pelaksanaan operasi selama 1 tahun ini sudah berhasil menangkap 22 pelaku dari kelompok tersebut dan sudah mengamankan 25 orang juga yang menyuplai senjata dan amunisi kelompok tersebut,” tutur Dedi.

Dedi mengatakan senjata yang disita dari kelompok Egianus berasal dari Filipina Selatan dan Papua Nugini. Selain itu, ada senjata rampasan dari anggota TNI-Polri serta dari sisa konflik di Ambon.

Sementara itu, soal sosok penyuplai senjata, Dedi mengatakan salah satu yang terlibat ialah warga negara Polandia, Jakup Fabian Skrzypski (JFS), yang ditangkap pada September lalu. Saat itu JFS ditangkap bersama 4 WNI lainnya.

Dedi mengatakan saat ini petugas tengah fokus mencari jenazah empat korban yang belum ditemukan.

“Ini artinya kelompok tersebut selain sudah diprofil dan di-mapping areal operasinya. Kami juga sudah melakukan upaya penangkapan dan proses pidana terhadap kelompok tersebut. Kemudian saat ini, tim masih bergerak, khususnya mencari 4 jenazah lagi yang belum ditemukan. Masih ada beberapa masyarakat yang masuk ke hutan nanti akan dievakuasi dan dikembalikan lagi,” ungkap Dedi. (mb/cnn indonesia/detik)

Pos terkait