Jubir Istana: #2019GantiPresiden Makar!

Metrobatam, Jakarta – Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin mengkritik keras gerakan #2019GantiPresiden. Gerakan tersebut menurutnya makar.

“Itu hashtag #2019GantiPresiden itu adalah makar,” kata Ngabalin kepada wartawan, Senin (27/8).

Ngabalin membeberkan alasannya menganggap #2019GantiPresiden makar. Menurutnya, tagar tersebut secara tak langsung punya semangat berbeda dari Pilpres 2019.

“Kenapa? Terhitung tanggal 1 Januari 2019 pukul 00.00 WIB, presiden harus diganti. Sementara 27 April baru pemilu. Pemilu itu bukan ganti presiden, pemilu itu adalah pemilihan presiden baru. Oke?” ucap Ngabalin.

Ngabalin punya nama sendiri untuk kelompok gerakan #2019GantiPresiden. Apa itu?

“Karena itu, maka saya memberi nama ‘Gerombolan Pengacau Keamanan Negara’,” ucap Ngabalin.

Sementara Partai Hanura menilai deklarasi #2019GantiPresiden melanggar undang-undang menyusul banyaknya penolakan gerakan tersebut di sejumlah daerah. Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah menyebut para aktivis gerakan itu merupakan tim bayangan kelompok oposisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Deklarasi ganti presiden akhirnya membuat masyarakat muak dan marah karena tim bayangan salah satu capres melakukan tindakan yang memprovokasi masyarakat dengan kegiatan deklarasi ganti presiden,” ujar Inas kepada wartawan, Senin (27/8).

Deklarasi #2019GantiPresiden dinilai sebagai bentuk tes pasar dari pasangan calon di Pilpres 2019 yang didukung oleh para aktivis gerakan tersebut. Inas menyebut kelompok ini ingin melihat bagaimana reaksi masyarakat.

“Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa capres tersebut adalah capres ayam sayur yang tidak berani terang-terangan medeklarasikan diri karena menunggu reaksi masyarakat, apakah gagasan mengganti presiden tersebut diterima masyarakat atau tidak,” paparnya.

“Jika gagasan tersebut tidak diterima masyarakat maka capres tersebut tidak akan mengeluarkan dana untuk kampanye,” tambah Inas.

Anggota DPR itu juga menuding gerakan #2019GantiPresiden melanggar UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Alasannya, kata Inas, karena gerakan itu menimbulkan permusuhan dan kebencian serta berpotensi terjadinya bentrokan antara masa yang pro dan massa yang kontra.

“Tapi mereka tidak peduli walaupun korban akan berjatuhan, karena yang terpenting bagi tim capres ayam sayur tersebut adalah opini masyarakat ketika aparat turun tangan,” sebutnya.

“Karena mereka juga tahu bahwa pasal 15, UU No. 9/1998 tersebut juga mengatur apabila pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum melanggar pasal 6, maka dapat dibubarkan oleh aparat. Undang-undang inilah yang mereka manfaatkan seolah-olah tim capres ayam sayur dizalimi oleh pemerintah,” tambah Inas.

Berikut Bunyi pasal 6 dan 15 UU No. 9/1998:

Pasal 6

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

a. menghormati hak-hak orang lain;

b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;

c. menaati hukum dan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku;

d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan

e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 15

Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 9 ayat 2 dan ayat 3, pasal 10 dan pasal 11

Sedangkan Partai Demokrat (PD) mengatakan gerakan #2019GantiPresiden tidak perlu ditakuti. “Ekspresi-ekspresi itu tidak perlu ditakuti dan dianggap berlebihan,” kata Ketua DPP PD Didik Mukrianto kepada detikcom, Senin (27/8).

Didik berharap tak ada penyempitan demokrasi. Ia meminta pemangku kekuasaan dan aparat bijaksana dalam menyikapi perbedaan politik yang ada di masyarakat.

“Bagi pemegang kekuasaan dan juga aparat juga harus bijak dalam menyikapi kebebasan berekspresi, menggunakan kekuasaan harus adil dan sepatutnya, karena kekuasaan dan aparat itu amanahnya dari seluruh rakyat Indonesia, bukan dari pribadi atau kelompok,” ujarnya.

Didik menyebut tiap warga negara memiliki kebebasan berekspresi, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Anggota DPR itu pun menilai gerakan #2019GantiPresiden tak berlawanan dengan hukum.

“Wajar dan normal, sehingga ekspresi masyarakat untuk melakukan penggantian presiden di Pilpres 2019 adalah legal dan dihormati, demikian juga bagi masyarakat yang ingin memastikan keberlanjutan incumbent yang di dukung bisa juga untuk meyakinkan rakyat,” jelas Didik. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Selamatkan Rupiah, Crazy Rich Tahir Tukar Dolar Lebih Dari Rp1,5 Triliun

Metrobatam, Jakarta - Dato Sri Tahir salah seorang orang terkaya, atau belakangan dikenal dengan sebutan The Crazy Rich, berencana menukarkan dolar yang dimilikinya ke...

Kubu Prabowo Janjikan Tim Khusus Tuntaskan Kasus HAM Mandek

Metrobatam, Jakarta - Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzhar Simanjuntak memastikan kasus-kasus...

PKS Larang Kader Kepala Daerah Jadi Timses Capres-Cawapres

Metrobatam, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melarang kader partainya yang menjabat kepala daerah untuk bergabung dalam salah satu tim sukses pasangan calon presiden...

PT Aceh Hukum Pembakar Hutan Kallista Rp 366 Miliar

Metrobatam, Aceh - Pengadilan Tinggi (PT) Aceh menganulir vonis PN Meulaboh. Alhasil, Kallista Alam tetap dihukum Rp 366 miliar atas kebakaran hutan di Rawa...

LBH: Penggusuran Turun Tak Berarti Era Anies Lebih Manusiawi

Metrobatam, Jakarta - Peneliti Bidang Perkotaan dan Masyarakat Urban Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Charlie AlBajili mengakui penggusuran paksa di DKI Jakarta menurun setelah...

Masinton Duga Ada Upaya Jatuhkan Tito Lewat Isu Korupsi

Metrobatam, Jakarta - Politisi PDIP Masinton Pasaribu menduga ada pihak yang berupaya menjatuhkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Menurutnya, upaya tersebut dilakukan lewat isu dugaan Tito...

OTT di Kabupaten Bekasi, KPK Amankan 10 Orang

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT), kali ini di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. "Sejak Minggu siang kemarin KPK...

Ini yang Dipantau Bawaslu Jika Capres-cawapres Datangi Pesantren

Metrobatam, Jakarta - KPU mengimbau capres-cawapres tidak menodai lembaga pendidikan, termasuk pesantren dengan kampanye. Bawaslu akan memantau pergerakan capres-cawapres yang mendatangi pesantren agar tak...

PDIP Respons Kivlan Zen: Baru Keluar Kampung, Terus Komentari

Metrobatam, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Budiman Sudjatmiko mengatakan mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayjen (Purn) Kivlan Zen tak...

Viral Fotonya Sedang Terbaring Sakit, Ma’ruf Amin: Wah, Itu Ngaco!

Metrobatam, Yogyakarta - Cawapres nomor urut 01, KH Ma'ruf Amin, angkat suara terkait foto dirinya terbaring di rumah sakit tersebar di media sosial. Begini...

Tanggapi Ferry Mursyidan, PDIP: Bagi Sertifikat Tanah Kebijakan Jokowi

Metrobatam, Jakarta - Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan bicara soal bagi-bagi sertifikat tanah di era Jokowi, yang melibatkan banyak pihak....

Gubernur Nurdin Basirun Resmi Buka Kegiatan TMMD di Wilayah Kodim 0315/Bintan

Metrobatam.com, Bintan - Dengan mengakat tema “TNI Manunggal Rakyat dalam Mewujudkan Desa yang Maju, Sejahtera dan Demokratis”, Gubernur Kepri Nurdin Basirun secara resmi membuka...
SHARE