KPK: Banyak Pejabat Minta Tiket Pertandingan Asian Games 2018

Metrobatam, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan dugaan permintaan tiket pertandingan Asian Games 2018 yang dilakukan penyelenggara negara alias pejabat dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Laporan permintaan tiket itu kini tengah diusut lembaga antirasuah.

“Laporannya banyak pejabat minta tiket ke panitia, dan juga ada BUMN yang borong tiket untuk diberikan kepada para pejabat,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Selasa (28/8).

Agus mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa para pejabat dan BUMN di bidang apa yang meminta tiket pertandingan kepada penyelenggara, INASGOC. Agus menegaskan pihaknya pasti bakal mendalami laporan tersebut.

“Kami sedang dalami. KPK menegaskan tindakan diatas masuk ranah gratifikasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya mendapat informasi banyak penyelenggara negara yang menerima, bahkan meminta tiket menonton pertandingan pesta olahraga empat tahunan itu kepada INASGOC. Menurut Febri, hal tersebut tak dibenarkan aturan-aturan yang berlaku.

Febri pun meminta para pejabat yang meminta atau menerima tiket pertandingan Asian Games 2018 melaporkan kepada KPK.

“Sehingga kami imbau agar para pejabat segera melaporkan ke direktorat gratifikasi KPK jika telah menerima tiket tersebut,” ujarnya.

Pelaporan gratifikasi, kata Febri bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL), di Android atau IOS atau akses gol.kpk.go.id. Dalam waktu maksimal 30 hari kerja, KPK akan melakukan analisis apakah gratifikasi tersebut menjadi milik penerima atau milik negara.

Sebelumnya, banyak masyarakat protes dengan tiket pertandingan di sejumlah cabang olahraga pada gelaran empat tahunan itu. Kejadian ini lantas membuat Dewan Olimpiade Asia (OCA) bertindak tegas dengan memberikan teguran kepada INASGOC selaku penyelenggara.

Pasalnya, saat tiket disebut telah habis, sejumlah arena pertandingan Asian Games 2018 justru sepi penonton. Diperkirakan kursi-kursi kosong itu akibat tiket yang telah dipesan tetapi tidak datang ke arena untuk menyaksikan pertandingan.

Hal itu pun mendapatkan perhatian khusus dari Dewan Olimpiade Asia (OCA). Dalam surat per tanggal 21 Agustus 2018 yang ditandatangani Sekjen OCA Husain Al-Musallam menyebutkan OCA melihat masih banyak kursi kosong di berbagai arena pertandingan Asian Games 2018 diisi manajer pertandingan atau manajer arena yang berasal dari ofisial federasi nasional cabang olahraganya.

OCA mengatakan kondisi kursi kosong itu membuat tampilan yang tidak bagus, khususnya untuk kepentingan publikasi. Selain itu, kebijakan itu dibuat OCA semata-semata untuk memenuhi kepentingan penonton yang ingin menyaksikan pertandingan.

“Sebelumnya OCA telah menginstruksikan supaya kursi yang diberikan untuk ofisial tidak lebih dari 10 persen kapasitas venue. Kami akan berterima kasih jika Anda menginformasikan hal ini kepada ofisial venue terkait,” demikian pernyataan OCA.

Menanggapi hal itu, Deputi II Bidang Administrasi Pertandingan Indonesia Asian Games Organizing Committee (INASGOC) Francis Wanandi kepada CNNIndonesia.com mengatakan akan menjalankan perintah OCA tersebut.

Saat ini INASGOC mengaku tengah menyempurnakan kembali sistem penjualan tiket online. Itu diperlukan supaya tidak ada lagi penjualan tiket offline melalui loket-loket tiket yang berada di sekitar area GBK.

“Makanya sekarang kami larinya ke online semua supaya tidak ada kejadian seperti halnya tiket-tiket ganda itu. Sistemnya sedang kami sempurnakan, jangan sampai orang-orang yang punya akreditasi memakai kursi penonton. Kalau melaui online, harusnya tidak ada calo lagi,” kata Francis.

JK: Itu Bukan Gratifikasi

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pemberian tiket Asian Games 2018 ke para pejabat bukan gratifikasi. JK menilai para pejabat yang meminta atau menerima tiket nonton Asian Games tak perlu melapor ke KPK.

“Itu (pemberian tiket ke pejabat) karena kan sebagai persahabatan, bukan sebagai gratifikasi, angkanya Rp 1 juta hingga Rp 2 juta paling tinggi, ada Rp 100.000,” ujar JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (28/8/2018).

Menurut JK pemberian tiket Asian Games ke pejabat bukan permintaan pejabat yang bersangkutan. Namun, sebelumnya ada pihak sponsor Asian Games yang telah membeli tiket dalam jumlah yang besar, hingga 1.000 tiket.

“1.000 (tiket) itu mau dikasih ke siapa, mungkin ke teman-temannya, bahwa mungkin temannya itu pejabat siapa yang salah sih, ini kan harga diri nasional dipertaruhkan,” kata JK.

“Bukan mereka mau, dengan karcis langsung kaya, langsung mewah, ya hanya mendukung tepuk tangan nasional, itu sumbangan loh itu,” lanjutnya.

JK pun mengatakan pemerintah tidak meminta pejabat yang meminta tiket Asian Games untuk melapor ke KPK. “Nggak perlu (lapor KPK), kan ada batasannya gratifikasi, itu Rp 10 juta,” imbuhnya.

Sebelumnya, KPK menerima informasi soal adanya pejabat yang menerima, bahkan meminta, tiket Asian Games secara gratis. Para pejabat itu diimbau melaporkan hal tersebut ke KPK karena merupakan bentuk gratifikasi.

KPK lalu mengungkap adanya pejabat yang meminta tiket Asian Games 2018 yang termasuk penerimaan gratifikasi. Ternyata, ada pula BUMN yang memborong tiket untuk diberikan kepada pejabat.

“Banyak pejabat minta tiket ke panitia dan juga ada BUMN yang borong tiket untuk diberikan kepada para pejabat,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo kepada detikcom, Selasa (28/8).

Namun Agus belum menyebutkan siapa pejabat dan BUMN yang dimaksud. Menurut Agus, saat ini KPK sedang menelusuri informasi itu. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Empat Jabatan Komandan KRI di Jajaran Satkat Koarmada I Diserahterimakan

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Empat Jabatan Komandan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) yang berada di jajaran Satuan Kapal Cepat (Satkat) Komando Armada I (Koarmada I) diserahterimakan....

Awas, Perusahaan di Bintan Yang Melawan BPJS-TK akan Diberantas

Metrobatam.com, Bintan – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) Cabang Tanjungpinang melakukan penandatanganam memorandum of understanding (MoU) kerjasama bersama pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan...

Bangun Tol di Lampung dan Sumsel, Bank Mandiri Kucurkan Rp 2,041 T

Metrobatam, Jakarta - Bank Mandiri terus memperkuat dukungan pada percepatan pembangunan proyek infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan memangkas biaya pergerakan barang dan jasa. Salah satu...

Kontroversi Prabowo Teriak Pemerintah Ugal-ugalan

Metrobatam, Jakarta - Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial dengan menyebut pemerintahan Kabinet Kerja ugal-ugalan dalam mengelola negara. Kabinet Kerja...

Polisi Tegaskan Peluru Nyasar di DPR Bukan Dilepaskan Sniper

Metrobatam, Jakarta - Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto menegaskan peluru yang menyasar ke ruang kerja dua anggota DPR...

Demokrat Bela Andi Arief soal Cuitan ke Prabowo

Metrobatam, Jakarta - Partai Demokrat membela kadernya yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Andi Arief terkait kicauannya di Twitter beberapa waktu lalu. Dalam kicaunya Andi...

Surabaya Punya Sesar Aktif, Risma Siapkan Antisipasi Gempa

Metrobatam, Jakarta - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini buka suara menanggapi adanya dua sesar aktif di yang berada di Kota Surabaya. Risma mengaku dirinya...

Anies Bongkar 4 Poin Perda Tibum untuk Legalkan Becak di Jakarta

Metrobatam, Jakarta - Salah satu janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah kembali membolehkan becak beroperasi di kawasan tertentu. Buat memuluskan niatnya, dia mengajukan...

Prabowo Sebut Negara Ugal-ugalan, Djarot: Maklum Belum Ada Pengalaman

Metrobatam, Jakarta - Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan mimpi Indonesia jaya luntur akibat negara dikelola secara ugal-ugalan. Anggota Tim Kampanye Daerah Joko...

Tahun 2019, Kepala Daerah yang Tidak Menaikkan UMP Bakal Dipecat

Metrobatam, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar 8,03%. Peningkatan nilai UMP tersebut berdasarkan formula penambahan dari pertumbuhan...

Timses Jokowi Pilih Kampanye Kreatif Ketimbang Negatif

Metrobatam, Jakarta - Direktur Informasi dan Komunikasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Dwi Badarmanto menyatakan tim sukses (Timses) Joko Widodo-Ma'ruf Amin enggan mengikuti...

Karena Miskin, Satu Keluarga di Pelalawan Riau Tinggal di Hutan

Metrobatam, Pekanbaru - Satu keluarga dikabarkan tinggal di sebuah hutan di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan, Riau. Mereka terpaksa tinggal di...
SHARE