Metrobatam, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan dugaan permintaan tiket pertandingan Asian Games 2018 yang dilakukan penyelenggara negara alias pejabat dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Laporan permintaan tiket itu kini tengah diusut lembaga antirasuah.

“Laporannya banyak pejabat minta tiket ke panitia, dan juga ada BUMN yang borong tiket untuk diberikan kepada para pejabat,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Selasa (28/8).

Agus mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa para pejabat dan BUMN di bidang apa yang meminta tiket pertandingan kepada penyelenggara, INASGOC. Agus menegaskan pihaknya pasti bakal mendalami laporan tersebut.

“Kami sedang dalami. KPK menegaskan tindakan diatas masuk ranah gratifikasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya mendapat informasi banyak penyelenggara negara yang menerima, bahkan meminta tiket menonton pertandingan pesta olahraga empat tahunan itu kepada INASGOC. Menurut Febri, hal tersebut tak dibenarkan aturan-aturan yang berlaku.

Febri pun meminta para pejabat yang meminta atau menerima tiket pertandingan Asian Games 2018 melaporkan kepada KPK.

“Sehingga kami imbau agar para pejabat segera melaporkan ke direktorat gratifikasi KPK jika telah menerima tiket tersebut,” ujarnya.

Pelaporan gratifikasi, kata Febri bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL), di Android atau IOS atau akses gol.kpk.go.id. Dalam waktu maksimal 30 hari kerja, KPK akan melakukan analisis apakah gratifikasi tersebut menjadi milik penerima atau milik negara.

Sebelumnya, banyak masyarakat protes dengan tiket pertandingan di sejumlah cabang olahraga pada gelaran empat tahunan itu. Kejadian ini lantas membuat Dewan Olimpiade Asia (OCA) bertindak tegas dengan memberikan teguran kepada INASGOC selaku penyelenggara.

Pasalnya, saat tiket disebut telah habis, sejumlah arena pertandingan Asian Games 2018 justru sepi penonton. Diperkirakan kursi-kursi kosong itu akibat tiket yang telah dipesan tetapi tidak datang ke arena untuk menyaksikan pertandingan.

Hal itu pun mendapatkan perhatian khusus dari Dewan Olimpiade Asia (OCA). Dalam surat per tanggal 21 Agustus 2018 yang ditandatangani Sekjen OCA Husain Al-Musallam menyebutkan OCA melihat masih banyak kursi kosong di berbagai arena pertandingan Asian Games 2018 diisi manajer pertandingan atau manajer arena yang berasal dari ofisial federasi nasional cabang olahraganya.

OCA mengatakan kondisi kursi kosong itu membuat tampilan yang tidak bagus, khususnya untuk kepentingan publikasi. Selain itu, kebijakan itu dibuat OCA semata-semata untuk memenuhi kepentingan penonton yang ingin menyaksikan pertandingan.

“Sebelumnya OCA telah menginstruksikan supaya kursi yang diberikan untuk ofisial tidak lebih dari 10 persen kapasitas venue. Kami akan berterima kasih jika Anda menginformasikan hal ini kepada ofisial venue terkait,” demikian pernyataan OCA.

Menanggapi hal itu, Deputi II Bidang Administrasi Pertandingan Indonesia Asian Games Organizing Committee (INASGOC) Francis Wanandi kepada CNNIndonesia.com mengatakan akan menjalankan perintah OCA tersebut.

Saat ini INASGOC mengaku tengah menyempurnakan kembali sistem penjualan tiket online. Itu diperlukan supaya tidak ada lagi penjualan tiket offline melalui loket-loket tiket yang berada di sekitar area GBK.

“Makanya sekarang kami larinya ke online semua supaya tidak ada kejadian seperti halnya tiket-tiket ganda itu. Sistemnya sedang kami sempurnakan, jangan sampai orang-orang yang punya akreditasi memakai kursi penonton. Kalau melaui online, harusnya tidak ada calo lagi,” kata Francis.

JK: Itu Bukan Gratifikasi

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pemberian tiket Asian Games 2018 ke para pejabat bukan gratifikasi. JK menilai para pejabat yang meminta atau menerima tiket nonton Asian Games tak perlu melapor ke KPK.

“Itu (pemberian tiket ke pejabat) karena kan sebagai persahabatan, bukan sebagai gratifikasi, angkanya Rp 1 juta hingga Rp 2 juta paling tinggi, ada Rp 100.000,” ujar JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (28/8/2018).

Menurut JK pemberian tiket Asian Games ke pejabat bukan permintaan pejabat yang bersangkutan. Namun, sebelumnya ada pihak sponsor Asian Games yang telah membeli tiket dalam jumlah yang besar, hingga 1.000 tiket.

“1.000 (tiket) itu mau dikasih ke siapa, mungkin ke teman-temannya, bahwa mungkin temannya itu pejabat siapa yang salah sih, ini kan harga diri nasional dipertaruhkan,” kata JK.

“Bukan mereka mau, dengan karcis langsung kaya, langsung mewah, ya hanya mendukung tepuk tangan nasional, itu sumbangan loh itu,” lanjutnya.

JK pun mengatakan pemerintah tidak meminta pejabat yang meminta tiket Asian Games untuk melapor ke KPK. “Nggak perlu (lapor KPK), kan ada batasannya gratifikasi, itu Rp 10 juta,” imbuhnya.

Sebelumnya, KPK menerima informasi soal adanya pejabat yang menerima, bahkan meminta, tiket Asian Games secara gratis. Para pejabat itu diimbau melaporkan hal tersebut ke KPK karena merupakan bentuk gratifikasi.

KPK lalu mengungkap adanya pejabat yang meminta tiket Asian Games 2018 yang termasuk penerimaan gratifikasi. Ternyata, ada pula BUMN yang memborong tiket untuk diberikan kepada pejabat.

“Banyak pejabat minta tiket ke panitia dan juga ada BUMN yang borong tiket untuk diberikan kepada para pejabat,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo kepada detikcom, Selasa (28/8).

Namun Agus belum menyebutkan siapa pejabat dan BUMN yang dimaksud. Menurut Agus, saat ini KPK sedang menelusuri informasi itu. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Kota Batam Masuk Kriteria Kota Peduli HAM

Metrobatam.com, Batam - Pemerintah Kota Batam menerima penghargaan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM) untuk kriteria kota peduli dan cukup...

Danlantamal IV Pimpin Upacara Peringatan Hari Nusantara

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI R. Eko Suyatno, S.E., M.M., memimpin pelaksanaan upacara peringatan Hari...

Maraknya Pencurian Aset Gardu PLN Batam Sebabkan Listrik Padam

Metrobatam.com, Batam - Beberapa waktu ini marak terjadi pencurian aset gardu dan material listrik yang menyebabkan pelanggan mengalami gangguan padam dan kerugian material PLN...

KPU Kota Batam : Jumlah Pemilih Pemilu 2019 Kota Batam Berkurang 25.603 Orang

Metrobatam.com, Batam - Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Kepulauan Riau menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) 2 untuk pemilu 2019 sebanyak 650.876...

La Nyalla: Saya Bukan Timses, Hanya Ingin Tebus Dosa ke Jokowi

Metrobatam, Jakarta - La Nyalla Mattalitti mengaku tidak mendapatkan tugas khusus apapun dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin. Dia mengaku ingin...

Disdukcapil Padang Pariaman Akui Tercecernya E-KTP karena Kelalaian Pegawai

Metrobatam, Pariaman - Ditemukannya e-KTP dalam karung bekas dekat permukiman warga di Kampung Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) karena kelalaian...

Guru Honorer Siap-siap Diangkat Jadi ‘PNS’

Metrobatam, Jakarta - Pemerintah dan Komisi X DPR RI kembali mencari jalan keluar untuk mengatasi guru honorer THK-2 (Tenaga Honorer Kategori 2) yang nasibnya...

Tjahjo: Kisruh e-KTP Tak Ada Hubungan dengan DPT Pemilu

Metrobatam, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan kisruh soal KTP elektronik atau e-KTP, mulai dari tercecernya seribuan e-KTP di Padang Pariaman, Sumatera...

Bencana Hidrologi Musim Hujan Kepung Sumatra

Metrobatam, Jakarta - Bencana hidrologi akibat curah hujan tinggi terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Sumatra. Di Provinsi Aceh, jembatan penghubung Desa Babah Lhung dan...

PDIP Tunggu Aksi Sandiaga yang Mau Pindahkan Markas ke Jawa Tengah

Metrobatam, Jakarta - Cawapres 02 Sandiaga Uno memindahkan markas pemenagan mereka ke Jawa Tengah dengan alasan ingin lebih dikenal di kandang rival. PDIP menunggu...

PUPR: 120 Hunian Sementara Siap Dihuni Korban Gempa Palu

Metrobatam, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan 120 unit hunian sementara siap ditempati warga terdampak gempa Palu, Sulawesi...

BP Batam Tidak Jadi Bubar, Ini Penjelasan Menko Perekonomian Darmin

Metrobatam, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution buka-bukaan mengenai hasil rapat terbatas terkait pengembangan ekonomi Batam, Rabu (12/12). Berbicara di kantornya, Darmin mengemukakan...