Pengeluh Volume Azan yang Terlalu Keras Dibui 18 Bulan, Bagaimana Perusak Vihara?

Metrobatam, Asahan – Meiliana dihukum 18 bulan penjara karena mengeluhkan volume azan yang terlalu keras. Keluhan Meiliana itu dinilai sebagai penistaan agama Islam. Sebagai balasannya, vihara dibakar.

Kasus itu terjadi pada 2016 silam. Kala itu, keluhan Meiliana sampai ke pengurus masjid di Tanjungbalai, Sumut. Warga sekitar tidak terima dan merasa agamanya dinista. Sebagai balasannya, tempat ibadah vihara dibakar dan dirusak massa.

Setelah melalui proses hukum, berikut hukuman ke perusak vihara sebagaimana dirangkum dari wesbite Mahkamah Agung (MA), Kamis (23/8):

  • Abdul Rizal dihukum 1 bulan 16 hari.
  • Restu dihukum 1 bulan dan 15 hari.
  • M Hidayat Lubis dihukum 1 bulan dan 18 hari.
  • Muhammad Ilham dihukum 1 bulan dan 15 hari.
  • Zainul Fahri dihukum 1 bulan dan 15 hari.
  • M Azmadi Syuri dihukum pidana 1 bulan dan 11 hari.
  • Heri Kuswari dihukum 1 bulan dan 17 hari (kena pasal kasus pencurian).
  • Zakaria Siregar dengan pidana 2 bulan dan 18 hari.

Hukuman kepada delapan nama di atas diketok PN Tanjungbalai pada 23 Januari 2017. Sedangkan Meiliana dihukum 18 bulan penjara oleh PN Medan pada 21 Agustus 2018.

Vonis 18 bulan bui terhadap Meiliana dinilai mengoyak toleransi di Indonesia. Lebih dari 15 ribu orang menandatangani petisi yang ditujukan ke Presiden Joko Widodo itu.

“Apa yang diperbuat oleh Meiliana tidak bisa dikategorikan sebagai penistaan agama, dia hanya meminta volume suara adzan dikecilkan, itu pun tidak langsung disampaikan kepada masjidnya, tapi dia hanya bicara kepada tetangga di sekitar rumahnya. Itu permintaan biasa yang disampaikan dengan santun,” ujar Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos seperti dikutip dalam petisi change.org, Kamis (23/8).

Petisi tersebut dibuat oleh Anita Lukito dan ditujukan kepada Presiden Jokowi, Kementerian Agama, Mahkamah Agung, dan Dewan Masjid Indonesia. Hingga pukul 10.30 WIB petisi itu telah ditandatangani 15,330 orang.

“Seluruh penduduk Indonesia memiliki hak yang sama. Di mana letak keadilan apabila perkara yang jelas bukan tindak kriminal, serta dapat diselesaikan dengan asas kekeluargaan dan toleransi, yang dianut oleh Bangsa Indonesia, malah diputarbalikkan dan mengancam hak asasi seseorang. Vonis ini tidak dapat dibiarkan seenaknya, sementara Pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk menjamin hak setiap penduduknya, tak hanya sebuah golongan tertentu saja,” tulisnya.

Tidak ketinggalan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) membela Meiliana. Menurutnya, permasalahan seperti itu seharusnya bisa dibicarakan lewat musyawarah.

“Bukan semata soal kasus Meiliana. Ini soal masa depan Indonesia yang majemuk, yang saat ini nyesek karena kasus Meiliana,” ujar Cak Imin lewat akun Twitternya, Kamis (23/8).

Itu merupakan cuitan pertama Cak Imin setelah akun Twitternya di-suspend. Cak Imin ikut menyuarakan agar Meiliana dibebaskan setelah divonis sebagai penista agama.

“#BebaskanMeiliana. Ayo biasakan mengatasi semua masalah dengan musyawarah,” tutur Wakil Ketua MPR itu.

Komisi VIII DPR RI yang membidangi agama menilai protes Meiliana bukan bentuk penistaan agama. Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid, protes tersebut bisa dicarikan jalan keluar tanpa melalui jalur pengadilan.

“Kalau benar kasusnya mengeluhkan volume suara azan, bukan penistaan agama. Dan itu diselesaikannya bukan di pengadilan, tapi melalui musyawarah RT, RW atau tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat untuk saling menghargai dan saling memahami,” kata Sodik saat dimintai tanggapan detikcom, Rabu (22/8).

Ketua PBNU Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Robikin Emhas juga menilai hal yang sama. Menurutnya menyatakan suara azan terlalu keras bukan penistaan agama.

“Mengatakan suara azan terlalu keras menurut pendapat saya bukan penistaan agama. Saya berharap penegak hukum tidak menjadikan delik penodaan agama sebagai instrumen untuk memberangus hak menyatakan pendapat,” ujar Robikin dalam keterangannya, Rabu (22/8).

Sementara itu Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad berpendapat seharusnya hukuman untuk Meiliana bisa lebih ringan. Dia mengatakan, dalam demokrasi siapapun berhak mengeluarkan pendapat.

“Masyarakat kita sebaiknya memang dibiasakan, perbedaan pendapat itu dibiasakan. Inilah perlunya pendidikan yang berkualitas yang mengatakan bahwa kita hidup ini tidak hanya golongan kita saja, kelompok kita saja, ada orang lain yang perlu kita hargai. Oleh karena itu, menurut saya, hukumannya jangan terlalu berat seperti itu,” papar Dadang. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Jabatan Danyonmarhanlan IV TPI Diserahterimakan

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Jabatan Komandan Batalyon Pertahanan Pangkalan (Danyonmarhanlan) IV TPI diserahterimakan dari Mayor Mar Yudo Herdyanto, M.Tr.Hanla., kepada Komandan Pasmar (Danpasmar) 1 Brigjen...

Abdul Basyid Has : Hari PMI adalah Hari Kesalehan Sosial

Metrobatam.com, Batam - Memperingati hari Palang Merah Indonesia (PMI), Abdul Basyid Has, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menghimbau masyarakat untuk...

Aklamasi, Zakmi Piliang Terpilih Jadi Ketua PWI Tanjungpinang – Bintan

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Zakmi Piliang dari Tanjungpinang Pos terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PWI Tanjungpinang-Bintan, Periode 2018-2021, pada pemilihan yang di Hotel Pelangi, Lt...

Widiastadi Nugroho Tinjau Pembangunan Mako Brimobda Kepri

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Komisi III DPRD Kepulauan Riau yang dipimpin langsung ketua komisi III Widiastadi Nugroho melakukan peninjauan lapangan pembangunan sarana dan prasarana di...

4 Pelaku Penyebar Berita Hoax Demo Mahasiswa Ricuh di MK Diciduk

Metrobatam.com, Bukittinggi - Empat penyebar berita bohong atau hoax, soal demo mahasiswa ricuh di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Masing-masing pelaku diamankan pada empat...

Peringati Hari PMI, Mustofa Widjaja Ajak Warga Kepri Tingkatkan Solidaritas Kemanusiaan

Metrobatam.com, Batam - Hari ini Palang Merah Indonesia (PMI) memasuki hari jadi yang ke 73 tahun. Masyarakat dari berbagai kalangan turut memperingati hari kemanusiaan...

Polda Kepri Tangkap 2 Kapal Ikan Asing Ilegal di Perairan Natuna

Metrobatam.com, Batam - Polda Kepri menggelar konferensi Pers Tentang Penangkapan 2 (Dua) Kapal Ikan Asing (KIA) Ilegal asal Vietnam, Senin, (19/09/2018) sekira pukul 11.30...

Pemko Tanjungpinang Menerima Bantuan CSR dari LPCI

Metrobatam.com, Tanjungpiang - Pemerintah Kota Tanjungpinang menerima kunjungan Lembaga Pengembangan CSR Indonesia (LPCI). Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka membantu program-program pembangunan di daerah khusunya Kota...

Perda RWZP3K Provinsi Kepri Solusi Tingkatkan PAD Sektor Laut

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nurdin Basirun menyampaikan jawaban terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir...

Dandim 0304 Agam Mantapkan Persiapkan Event Tour de Maninjau

Metrobatam.com, Agam - Dalam rangka menyambut pelaksanaan peringatan HUT Republik Indonesia ke-73 tahun 2019 Komandan Kodim 0304/Agam melakukan rapat persiapan perlombaan balap sepeda dan...

Rayakan Hari Perhubungan Nasional 2018, KSOP Kelas II Tanjungpinang Adakan Jalan Sehat

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional 2018, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjungpinang mengadakan jalan sehat, Minggu (16/9/2018)....

UMRAH Tanjungpinang Laksanakan Wisuda Ke-XI

Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) Tanjungpinang mewisuda 637 mahasiswa pada wisuda Umrah ke-XI di Gedung Aula Gubernur Kepri, Pulau Dompak, kemarin, Sabtu, (15/09/2018). Dekan...
BAGIKAN