Rotasi 14 Pegawai Berujung Polemik di Internal KPK

Metrobatam, Jakarta – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana melakukan rotasi terhadap 14 pegawai pada awal Agustus 2018. Namun, rencana perpindahan posisi para pegawai tersebut mendapat kritik dari Wadah Pegawai (WP) KPK lantaran dinilai tak transparan dan menyalahi aturan yang berlaku.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan rencana rotasi terhadap 14 pegawai merupakan hal alami yang terjadi dalam setiap organisasi. Ia memastikan rotasi yang dilakukan bukan dengnan menarik orang dari luar lembaga untuk menggantikan posisi pegawai yang terkena rotasi.

“Karena kan yang namanya rotasi itu sangat alamiah, meskinya dua tahun sekali dilakukan rotasi,” kata Agus kemarin, Rabu (15/8).

Agus mengungkapkan salah satu alasan pihaknya melakukan rotasi lantaran ada pegawai yang sudah delapan tahun menempati posisinya. Sehingga butuh penyegaran dengan menempatkan para pegawai yang sudah lama pada posisi yang baru.

Menurut Agus, pimpinan KPK yang baru menjabat pada akhir Desember 2015 telah berencana membuat aturan rotasi. Namun, sambungnya, sampai berjalan selama tiga tahun aturan tersebut tak kunjung selesai.

Ia pun menyebut rencana rotasi kali ini dilakukan agar aturan mengenai pemindahan posisi bisa berjalan. “Udahlah orang-orang ini mungkin kerjanya tidak seperti yang kami harapkan. Oleh karena itu dilakukan rotasi supaya aturan itu nanti cepat dimunculkan,” ujarnya.

Agus mengklaim telah mendengarkan pandangan pengurus WP KPK sebelum melakukan rencana rotasi ini. Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu menyebut aturan mengenai rotasi ini juga telah sesuai dengan masukan dari WP KPK.

“Kami dengarkan. Aturannya kemudian kami penuhi. Aturannya sudah ada,” kata dia.

Agus menyebut salah satu pegawai yang terkena rotasi adalah yang menempati posisi direktur. Menurutnya, perpindahan yang terjadi adalah pertukaran posisi antara direktur yang satu dengan direktur yang lain. Sehingga hal tersebut, kata Agus, tak perlu dipermasalahkan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan selain posisi direktur, posisi lain yang terkena kebijakan rotasi dari pimpinan KPK di antaranya setingkat kepala biro dan kepala bagian. Namun, kata Febri keputusan rotasi ini masih dibahas di tingkat pimpinan KPK.

“(Yang terkena rotasi) posisi setingkat direktur, kepala biro, dan kepala bagian. Masih proses pertimbangan di pimpinan,” kata Febri, Kamis (16/8).

Menurut Febri, rotasi masih dalam pembahasan pimpinan KPK lantaran terdapat masukan dari internal agar dibuat aturan kuat dan lebih rinci mengenai proses rotasi tersebut. Ia mengatakan salah satu hal yang menjadi masukan adalah perlu mempertimbangkan kompetensi dsn kemampuan pegawai yang terkena rotasi.

“Sangat penting mempertimbangkan kompetensi dan kemampuan pejabat yang akan menjabat nanti,” ujarnya.

Dari informasi yang dihimpun, pelantikan para pejabat sebenarnya direncanakan pada Selasa, 14 Agustus 2018. Namun, lantaran kebijakan tersebut mendapat penolakan dari Wadah Pegawai KPK, pimpinan memutuskan mengundur waktu pelantikan menjadi 24 Agustus 2018.

Tudingan Tak Transparan

Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo mengkritik keputusan pimpinan KPK yang tetap melakukan rotasi sejumlah pegawai internal. Yudi menilai kebijakan tersebut tak mempertimbangkan kriteria, transparansi, dan tata cara yang jelas, sehingga berpotensi merusak indepedensi KPK.

Yudi mengatakan setiap kebijakan yang diambil pimpinan harus sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pasal itu menyebutkan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berdasar pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.

“Sistem inilah yang memastikan peran masing-masing elemen dapat saling mengawasi sehingga mencegah potensi korup yang bisa terjadi ketika adanya kekuasan tanpa pengawasan dari elemen KPK itu sendiri,” kata Yudi.

Yudi menyatakan proses rotasi harus dilakukan dengan adanya pedoman kriteria dan aturan main yang jelas, sehingga tercipta keterbukaan dalam setiap prosesnya. Menurutnya, tanpa aturan main yang jelas, rotasi berpotensi menjadi sarana untuk menyingkirkan orang-orang yang berupaya untuk tetap kritis dalam menjalankan roda organisasi.

“Itulah yang mendasari pemikiran bahwa persoalan rotasi dan mutasi bukanlah soal yang sederhana, melainkan untuk menuju tujuan yang lebih besar seperti mencegah adanya konflik kepentingan,” ujarnya.

Yudi mengaku telah melakukan pertemuan pimpinan KPK untuk membicarakan rencana rotasi terhadap 14 pegawai ini. Namun, kata Yudi setelah bertemu dengan pimpinan KPK itu, proses rotasi tetap dilakukan dan hanya ditunda pelaksanaannya.

Sementara itu, sambungnya, proses assessment dan uji kompetensi dari aspek manajemen serta keahlian pada bidang tertentu tak ada. Padahal, kata Yudi, proses itu sebelumnya kerap dipraktikkan dalam mengelola SDM di KPK selama 15 tahun ini.

Yudi sendiri mengaku tak tahu siapa saja dari 14 pegawai itu yang bakal terkena rotasi pimpinan KPK. Menurut Yudi, hanya pimpinan yang tahu persis mengenai rotasi terhadap 14 pegawai lembaga antirasuah itu. “Yang tahu persis pimpinan,” tuturnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menanggapi santai protes yang dilayangkan WP KPK. Menurut Saut, sesuatu yang wajar dalam setiap kebijakan yang diputuskan pihaknya akan mendapatkan reaksi dari pihak lain, termasuk WP KPK.

“Ah kagak lah itu dinamika biasa, ada aksi, pasti ada reaksi,” kata Saut dikonfirmasi lewat pesan singkat.

Mantan Staf Ahli Badan Intelijen Negara (BIN) itu justru menilai kritik terhadap setiap keputusan yang diambil akan membuat sebuah organisasi semakin dinamis, termasuk di internal KPK sendiri.

“Aksi reaksi itu akan bakal bikin oraganisasi tambah dinamis dalam menjawab tuntutan masyarakat agar negeri ini cepat sejahtera,” ujar Saut. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Empat Jabatan Komandan KRI di Jajaran Satkat Koarmada I Diserahterimakan

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Empat Jabatan Komandan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) yang berada di jajaran Satuan Kapal Cepat (Satkat) Komando Armada I (Koarmada I) diserahterimakan....

Awas, Perusahaan di Bintan Yang Melawan BPJS-TK akan Diberantas

Metrobatam.com, Bintan – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) Cabang Tanjungpinang melakukan penandatanganam memorandum of understanding (MoU) kerjasama bersama pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan...

Bangun Tol di Lampung dan Sumsel, Bank Mandiri Kucurkan Rp 2,041 T

Metrobatam, Jakarta - Bank Mandiri terus memperkuat dukungan pada percepatan pembangunan proyek infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan memangkas biaya pergerakan barang dan jasa. Salah satu...

Kontroversi Prabowo Teriak Pemerintah Ugal-ugalan

Metrobatam, Jakarta - Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial dengan menyebut pemerintahan Kabinet Kerja ugal-ugalan dalam mengelola negara. Kabinet Kerja...

Polisi Tegaskan Peluru Nyasar di DPR Bukan Dilepaskan Sniper

Metrobatam, Jakarta - Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto menegaskan peluru yang menyasar ke ruang kerja dua anggota DPR...

Demokrat Bela Andi Arief soal Cuitan ke Prabowo

Metrobatam, Jakarta - Partai Demokrat membela kadernya yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Andi Arief terkait kicauannya di Twitter beberapa waktu lalu. Dalam kicaunya Andi...

Surabaya Punya Sesar Aktif, Risma Siapkan Antisipasi Gempa

Metrobatam, Jakarta - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini buka suara menanggapi adanya dua sesar aktif di yang berada di Kota Surabaya. Risma mengaku dirinya...

Anies Bongkar 4 Poin Perda Tibum untuk Legalkan Becak di Jakarta

Metrobatam, Jakarta - Salah satu janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah kembali membolehkan becak beroperasi di kawasan tertentu. Buat memuluskan niatnya, dia mengajukan...

Prabowo Sebut Negara Ugal-ugalan, Djarot: Maklum Belum Ada Pengalaman

Metrobatam, Jakarta - Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan mimpi Indonesia jaya luntur akibat negara dikelola secara ugal-ugalan. Anggota Tim Kampanye Daerah Joko...

Tahun 2019, Kepala Daerah yang Tidak Menaikkan UMP Bakal Dipecat

Metrobatam, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar 8,03%. Peningkatan nilai UMP tersebut berdasarkan formula penambahan dari pertumbuhan...

Timses Jokowi Pilih Kampanye Kreatif Ketimbang Negatif

Metrobatam, Jakarta - Direktur Informasi dan Komunikasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Dwi Badarmanto menyatakan tim sukses (Timses) Joko Widodo-Ma'ruf Amin enggan mengikuti...

Karena Miskin, Satu Keluarga di Pelalawan Riau Tinggal di Hutan

Metrobatam, Pekanbaru - Satu keluarga dikabarkan tinggal di sebuah hutan di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan, Riau. Mereka terpaksa tinggal di...
SHARE