11 Poin Revisi Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Aturan Taksi Online yang Belaku 1 Juli 2017

1859
Ilustrasi

Metrobatam.com, Jakarta – Mulai hari ini, tarif taksi online akan disesuaikan dengan tarif batas atas dan batas bawah. Hal itu sesuai dengan revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 Tahun 2016. Aturan baru ini menetapkan tarif taksi online harus mengikuti tarif batas atas dan batas bawah alias tak jauh berbeda dengan tarif taksi konvensional.

Aturan ini sendiri sejatinya sudah mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2017 lalu, namun pemerintah melalui Kementerian Perhubungan masih memberikan dispensasi bagi operator taksi online, dalam melakukan transisi penyesuaian tarif baru selama tiga bulan sejak dikeluarkannya aturan tersebut.

“Kita berikan masa transisi 3 bulan untuk poin-poin yang diberlakukan. Penindakan polisi dan Dishub baru dilakukan setelah masa transisi. Kalau melanggar bisa di-suspend. Kita cari cara me-suspend anggota kalau tidak memenuhi syarat,” ungkap Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, saat melakukan sosialisasi penyesuaian tarif beberapa waktu lalu.

Dikutip dari detikcom. Kini terhitung tanggal 1 Juli 2017, tenggat waktu yang diberikan untuk penyesuaian tarif pun telah habis. Taksi online sudah harus mengikuti aturan main tarif batas atas dan batas bawah. Dalam aturan itu, masing-masing Pemerintah Daerah yang bakal menentukan tarif batas atas dan batas bawah bagi taksi online.

Aturan itu sendiri ditujukan untuk transportasi online roda empat. Semua aturan itu ditujukan justru untuk memberikan perlindungan kepada pengemudi dan pengguna jasa. Revisi tersebut juga tidak dilakukan sepihak, namun berdasarkan hasil rembuk dengan pengelola taksi online dan konvensional.

Selain itu, pemerintah juga mengklaim aturan ini dibuat untuk kesetaraan semua pihak pelaku transportasi. Di mana taksi online dan taksi konvensional harus diperlakukan setara supaya tercipta persaingan yang sehat. Kesetaraan itu misalnya soal kewajiban memenuhi standar keselamatan, uji kelayakan kendaraan, persyaratan pengemudi, pembatasan (kuota) jumlah armada, batasan tarif, dan sebagainya.

Selain mengatur soal tarif baru, revisi Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 itu juga mengatur beberapa poin lainnya. Terdapat 11 poin aturan taksi online dalam revisi tersebut, adapun poin aturan ialah:

1. Jenis angkutan sewa
Kendaraan Bermotor Umum yang memiliki Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) warna hitam hanya kendaraan angkutan sewa; Nomenklatur angkutan sewa khusus untuk mengakomodir pelayanan angkutan taksi online.

2. Kapasitas silinder mesin kendaraan
Angkutan Sewa Umum minimal 1.300 cc; Angkutan Sewa Khusus minimal 1.000 cc.

3. Batas tarif angkutan sewa khusus
Tarif angkutan tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi; Penentuan tarif berdasarkan tarif batas atas/bawah; Penetapan tarif diserahkan sepenuhnya kepada Gubernur sesuai domisili perusahaan dan Kepala BPTJ untuk wilayah JABODETABEK.

4. Kuota jumlah angkutan sewa khusus
Penetapan kebutuhan jumlah kendaraan dilakukan oleh Gubernur sesuai domisili perusahaan; dan Kepala BPTJ untuk wilayah JABODETABEK.

5. Kewajiban STNK berbadan hukum
Jika sebelumnya ketentuan STNK atas nama perusahaan, direvisi menjadi STNK atas nama badan hukum. Selanjutnya STNK yang masih atas nama perorangan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Sebelum masa peralihan STNK menjadi atas nama badan hukum harus dilampirkan akta notaris yang memuat kesediaan STNK menjadi badan hukum dan hak kepemilikan kendaraan tetap menjadi hak pribadi perorangan.

6. Pengujian berkala (KIR)
Tanda uji berkala kendaraan bermotor (kir) pertama semula dilakukan dengan cara pengetokan, disesuaikan menjadi dengan pemberian plat yang di-emboss; Kendaraan bermotor yang paling lama 6 bulan sejak dikeluarkannya STNK tidak perlu diuji KIR, dapat dengan melampirkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).

7. Pool
Persyaratan izin penyelenggaraan angkutan umum semula harus memiliki ‘pool’ disesuaikan menjadi memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan; Harus mampu menampung jumlah kendaraan yang dimiliki.

8. Bengkel
Dapat menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel); atau Kerjasama dengan pihak lain.

9. Pajak
Substansi untuk kepentingan perpajakan pada penyelenggaraan angkutan umum taksi online dikenakan terhadap perusahaan aplikasi sesuai usul dari Ditjen Pajak.

10. Akses Dashboard
Pokok bahasan Akses Dashboard merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam revisi peraturan ini. Wajib memberikan akses digital dashboard kepada Dirjen Hubdat dan pemberi izin penyelenggaraan angkutan umum; Untuk kepentingan pengawasan operasional taksi online.

11. Sanksi
Pemberian sanksi dikenakan baik ke perusahaan angkutan umum maupun perusahaan aplikasi; Sanksi atas pelanggaraan perusahaan aplikasi diberikan oleh Menteri Kominfo dengan melakukan pemutusan akses (pemblokiran) sementara terhadap aplikasi sampai dengan dilakukan perbaikan.

Detikcom

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Wali Kota Tegal Divonis 5 Tahun Penjara

Metrobatam, Jakarta - Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang menjatuhkan vonis lima tahun penjara, kepada Wali Kota nonaktif Tegal, Siti Masitha. Dia...

Dikawal 4 Pesawat Tempur, Panglima TNI ke Natuna Tinjau Pangkalan Militer

Metrobatam, Jakarta – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berkunjung ke Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau. Saat terbang ke sana, Hadi mendapat pengawalan ekstra ketat. Empat...

PKS Luruskan Hoax Kader Komentar ‘Kartini Pemuas Seks Belanda’

Metrobatam, Jakarta - Komentar seseorang bernama Ahmada Al Fatih yang menghina Kartini dikait-kaitkan dengan PKS. Foto seseorang berjas PKS digabungkan dengan komentar itu. Bagaimana...

Menkumham Setuju Hukuman Cambuk Dilakukan di Area Lapas

Metrobatam, Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly setuju eksekusi hukuman cambuk bagi pelanggar syariat di Aceh dila‎ksanakan di...

Dokter RS Premier Ngaku Tak Pernah Beri Rekam Medis Setnov ke Fredrich Yunadi

Metrobatam, Jakarta - Dokter RS Premier Glen S Dunda mengaku, tidak pernah memberi rekam medis terdakwa kasus korupsi e-KTP Setya Novanto (Setnov) kepada pengacara...

Bos First Travel Akui Gaji Rp 1 M dan Beli Restoran di London

Metrobatam, Depok - Hakim menanyai bos First Travel, Andika Surachman soal nilai gajinya yang mencapai Rp 1 miliar tiap bulan. Menurut Andika, gaji sebesar...

Jenazah Wakapolres Labuhanbatu Dimakamkan secara Militer di Kampung Halamannya

Metrobatam, Medan – Wakapolres Labuhanbatu, Sumatera Utara, Kompol Andi Chandra, yang tewas setelah kapal yang ditumpanginya bersama 6 pejabat utama Polres Labuhanbatu tenggelam di...

Ketua DPRD Kepri Minta KPID Tangkal Penyebaran Hoax Melalui Siaran

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Ketua DPRD Provinsi provinsi Kepri Jumaga Nadeak, meminta agar Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) setempat berperan aktif menangkal penyebaran hoax melalui...

Ditpolairud Polda Kepri MoU dengan DPC INSA Batam Serta Luncurkan Aplikasi Sipopeye Kepri

Metrobatam.com, Batam - Dirpolairud Polda Kepri meluncurkan aplikasi SIPOPEYE KEPRI dan lakukan Penandatanganan (Memorandum of Understanding) MoU bersama DPC INSA Batam, Jumat (20/4/2018) pagi di...

Tiga Penari Erotis di Batam Hanya Pekerja Lepas

Metrobatam, Batam - Tiga penari erotis di Dataran Engku Putri, Batam Center, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) pada Sabtu, 14 April 2018 lalu diketahui hanya...

‘Sentilan’ SBY dan Polemik Kasus Century

Metrobatam, Jakarta - Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, membuat pernyataan mengejutkan melalui akun media sosial Twitter pribadinya, @SBYudhoyono, pada Selasa (17/4). SBY menyampaikan...

Asyik Pesta Narkoba, 5 Pelajar Ditangkap di Rumah Kosong

Metrobatam, Pekanbaru - Bukannya mengisi waktu dengan hal positif, sekelompok remaja ini malah melakukan perbuatan tercela dan melanggar hukum. Para remaja yang semua masih...
BAGIKAN