Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz: Indonesia Darurat LGBT

    141

    Mafut

    Metrobatam.com, Jakarta – Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, saat ini Indonesia dalam darurat lesbian, gay, biseks, dan transgender (LGBT). Sehingga membutuhkan perhatian serius dari semua pihak.

    “Munculnya kasus-kasus hukum berkaitan dengan pelaku dan perilaku LGBT, makin menyentakkan kesadaran masyarakat luas akan ancaman dan bahaya LGBT,” kata Mahfudz seperti dikutip dari Antara, Sabtu (20/2/2016).

    Misalnya, kata Mahfudz, kasus teranyar pedangdut Saipul Jamil yang diduga melakukan pelecehan seksual laki-laki di bawah umur.

    “Jika kita mencermati indikator-indikator yang melingkupi fenomena ini, maka saya berpendapat bahwa Indonesia mulai memasuki tahap darurat LGBT,” tegas dia.

    Terkait darurat LGBT, Mahfudz menyebutkan beberapa indikasinya. Pertama, LGBT justru muncul pelaku, perilaku, dan penyebarannya di kalangan publik figur, khususnya artis.

    Mahfudz mengatakan, tidak dipungkiri bahwa publik figur seringkali menjadi pusat percontohan perilaku di kalangan penggemarnya.

    Kedua, kata Mahfudz, pelaku dan perilaku LGBT di kalangan publik figur secara langsung atau tidak langsung disebarluaskan secara massif oleh lembaga penyiaran, khususnya televisi.

    Sebagai bukti, lanjut dia, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) selama Februari 2016 sudah mengeluarkan sekitar 6 sanksi teguran, terhadap televisi yang memiliki program-program yang secara tidak langsung, mempromosikan pelaku dan perilaku LGBT.

    “Bayangkan jika setiap hari ada beberapa televisi menampilkan pelaku dan perilaku LGBT dalam programnya, maka berapa juta warga masyarakat Indonesia yang terterpa pesan langsung dan tidak langsung tentang LGBT?” tanya dia.

    Ketiga, Mahfudz mengatakan, kelompok LGBT juga membangun kesadaran bersama dan melakukan upaya bersama memperjuangkan pembenaran, eksistensi, sampai pengakuan hak-hak hukum atas disorientasi perilaku seksualnya.

    Tentu saja, kata Mahfudz, kelompok LGBT secara sadar juga melakukan berbagai upaya untuk menambah jumlah pelaku dan menyebarluaskan perilaku mereka.

    “Penularan yang terlihat cepat di kalangan figur publik, khususnya artis, bisa jadi contoh paling gamblang,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

    Keempat, dia menyatakan, bersamaan dengan indikator ketiga juga muncul pembelaan dan advokasi dari berbagai kalangan, baik perorangan maupun kelembagaan.

    “Ada akademisi yang nyaring bersuara membela LGBT. Ada LSM yang giat melakukan advokasi,” kata dia.

    Ada perusahaan-perusahaan multinasional yang ikut mempromosikan LGBT. Bahkan, Mahfudz menilai, mungkin juga ada lembaga-lembaga donor dari luar negeri yang ikut membiayai kampanye pengakuan hak bagi kelompok LGBT.

    Kelima, lanjut dia, kampanye viral melalui media sosial saat ini dimanfaatkan secara maksimal bagi kelompok dan pendukung LGBT, untuk menyebarluaskan paham mereka. Juga menggalang dukungan dan menjaring pengikut baru di tengah tidak ada regulasi yang secara efektif mampu mengawasinya.

    “Apalagi, ada indikasi penyedia program media sosial yang umumnya dari luar negeri, juga sepertinya permisif terhadap LGBT,” kata Mahfudz.

    Keenam, dia menilai, sistem hukum Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangannya, belum secara tegas dan jelas mengatur tentang pelaku dan perilaku LGBT ini. Rusia, Singapura, dan Filipina, misalnya, sudah punya perundang-undangan yang jelas dan tegas tentang pelarangan LGBT.

    Ketujuh, Mahfudz menyebutkan, adalah kalangan kedokteran, psikolog, dan psikiater sudah secara jelas menyatakan LGBT adalah bentuk penyimpangan orientasi dan perilaku seksual yang bersifat menular.

    Menurut Mahfudz, penularan perilaku LGBT bisa menyergap siapa saja, tidak peduli usia dan latarbelakang mereka. Sehingga kalangan agamawan dari semua agama pun sudah  mengharamkan.

    Kedelapan, sampai hari ini pemerintah belum ada kebijakan dan sikap yang jelas dan tegas tentang LGBT, dalam konteks bahaya dan ancaman terhadap masa depan bangsa.

    Kesembilan, kata Mahfudz, kampanye LGBT di Indonesia mengacu kesuksesan kelompok ini di beberapa negara Eropa, yang mendapatkan hak pengakuan hukum.

    “Ini akan menjadi agenda perjuangan sistemik kaum LGBT di Indonesia untuk mendapatkan hak serupa,” kata dia.

    Dengan memperhatikan 9 indikator tersebut, Mahfudz berkesimplan, sangat beralasan bahwa Indonesia sedang memasuki darurat LGBT.

    Karena itu, dia mengimbau Pemerintah, DPR, dan semua komponen masyarakat, sudah semestinya memiliki kesadaran kolektif untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan ini.

    “Lebih khusus lagi media massa, media penyiaran, dan media sosial harus mawas diri, agar tidak menjadi agen penyebarluasan pelaku dan perilaku LGBT,” pungkas Mahfudz.(and)

    sumber:liputan6

    Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    BERITA TERKINI

    Kepala Penjara: Keselamatan Ahok Terancam di Cipinang

    Metrobatam, Jakarta - Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur Abdul Ghani menyebut keselamatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terancam jika ditahan di...

    Soal SMS Bernada Ancaman, Hary Tanoe Ditetapkan Jadi Tersangka

    Metrobatam, Jakarta - Kepala Subdirektorat Penyidik di Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto mengaku sudah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dugaan SMS...

    NasDem Tolak Usulan Boikot Anggaran KPK-Polri

    Metrobatam, Jakarta - Fraksi Partai NasDem menyatakan tidak ingin ikut campur atas usulan anggota panitia khusus hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi, Muhammad Misbakhun, yang...

    Terbukti Gelapkan Pajak, Angel Di Maria Dikenakan Hukuman Kurungan

    Madrid - Eks pemain Real Madrid Angel Di Maria dihukum lantaran terbukti menggelapkan pajak di Spanyol. Ia dikenakan hukuman kurungan plus denda. Diberitakan BBC, Di...

    Soal Full Day School, MUI: NU – Muhammadiyah Jangan Dibenturkan

    Metrobatam, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap dua ormas Islam, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah jangan dibenturkan soal polemik kebijakan delapan jam belajar di...

    KPK Ungkap Peran Istri Gubernur Bengkulu soal Kasus Suap

    Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan peran istri Gubernur Bengkulu Lili Martiani Madari dalam perkara suap fee proyek. Menurut Wakil Ketua KPK Saut...

    Ditjen Pajak Siap Tarik Pajak 25 Persen Pada Facebook

    Metrobatam, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) memastikan, akan mengenakan tarif pajak sebesar 25 persen kepada perusahaan jejaring sosial asal Irlandia,...

    MA Tolak Kasasi Jessica Kumala Wongso

    Metrobatam, Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi terdakwa kasus pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso. Putusan kasasi tersebut diketok pada...

    Jaksa Sebut Pelaku Serangan Teror Bom Belgia Simpatisan ISIS

    Metrobatam, Jakarta - Otoritas Belgia menemukan tanda bahwa pelaku serangan di stasiun kereta api Brussels mendukung kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah atau...

    Ada Ular dalam Mi, Restoran China Ditutup Paksa

    Metrobatam, Jakarta - Sebuah restoran di China ditutup paksa oleh pemerintah setelah konsumen menemukan seekor ular dalam mi yang dia pesan. Mengutip Strait Times, seorang...

    Bea dan Cukai Batam Sita Rokok dan Minuman Beralkohol

    Metrobatam.com, Batam - Petugas Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai Tipe B Batam berhasil menyita 1.589.658 batang rokok dan minuman beralkohol dari Operasi Patuh...

    Ahok Tetap Dipenjara di Mako Brimob, Ini Penjelasan Jaksa Agung

    Metrobatam, Jakarta - Jaksa Agung M Prasetyo menegaskan tugas jaksa pada Kejari Jakarta Utara untuk mengeksekusi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah selesai. Pihak Lapas...