Metrobatam.com, Batam – Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI) memeriksa keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam, yang sebelumnya hanya ditangani BPK Perwakilan Kepulauan Riau.

“Ya, saya baru dilaporkan, memang ada pemeriksaan atas BP Batam oleh Tim Pusat di Anggota Keuangan Negara V, dulu BP Batam diperiksa Kantor Perwakilan BPK Kepri, kini sudah ditarik di pusat,” kata Ketua BPK RI Harry Azhar Azis melalui pesan singkatnya kepada Antara di Batam, Sabtu (20/2/2016).

Pemeriksaan itu dalam pertanggungjawaban keuangan negara yang dipercayakan kepada BP Kawasan Batam untuk 2015, mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2015. “Nanti akan dilaporkan bersama laporan keuangan pusat lainnya,” kata dia.

Ia mengatakan, pemeriksaan itu dilakukan sesuai dengan amanat UU BPK. Harry tidak menjelaskan lebih lanjut keterkaitan audit oleh BPK RI itu dengan pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan untuk memeriksa alokasi lahan di BP Kawasan Batam.

“Bisa ada, bisa tidak ada (hubungannya), audit yang kami lakukan kami putuskan sendiri sesuai amanat UU BPK,” ujar dia.

Sebelumnya, saat menggelar rapat di Batam, Menkopolhukan Luhut Binsar Panjaitan menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan badan lainnya akan segera turun ke Batam untuk mengaudit pengalokasian lahan di kota industri itu.

“KPK dan badan terkait akan datang dan mengaudit BP Batam. Banyak yang tidak beres di sini,” kata Luhut.

Ia mengatakan, ada permainan alokasi lahan. Ada pihak yang sengaja membeli alokasi lahan, untuk kemudian dijual kembali demi mendapatkan keuntungan, sehingga pembangunan tidak segera dilakukan.

Kepala BP Kawasan Batam Mustofa menyatakan siap jika KPK dan lembaga penegak hukum lainnya. “Kami siap saja, silakan saja. Kapanpun kami siap,” ujarnya.

Berbeda dengan daerah lain di Indonesia, hak pengelolaan tanah di Pulau Batam dimiliki BP Kawasan Batam, sesuai Keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973 tentang daerah industri pulau Batam juncto Keputusan Presiden Nomor 94 tahun 1998 serta Undang-Undang FTZ Nomor 44 tahun 2007 serta PP nomor 46, 47, dan 48 tahun 2007.

Pihak lain, yang hendak menggunakan lahan di pulau itu harus membuat permohonan alokasi lahan kepada BP Kawasan Batam.(and)

Sumber: Antara.com

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Ini Gagasan dari Urban Nexus ke 7 untuk Pemko Tanjungpinang

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Berakhir sudah kegiatan Regional Workshop Ke 7 Urban nexus yang dilaksanakan di Hotel CK Tanjungpinang selama 3 hari. Oleh Deutsche Gesellschaft...

Tim Patroli Laut KPU BC Tipe B Batam Tangkap Kapal Penyeludup Ribuaan Burung Kacer...

Metrobatam.com, Batam - Tim Patroli Laut KPU BC Tipe B Batam gagalkan penyeludupan ribuaan Burung Kacer dari Malaysia di Pelabuhan Tikus, Tiban Mentarau, Sekupang...

Wako Tanjungpinang Lis Darmansyah Tunggu Keputusan Menpan RB Terkait Kurangnya Tenaga Pengajar

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah menyebutkan bahwa Kota Tanjungpinang saat ini masih kekurangan 465 guru SD maupun SMP. "Setelah kita evaluasi secara total,...

‘Presidential Threshold’ Untungkan Parpol Rugikan Capres 2019

Metrobatam, Jakarta - Undang-undang yang bakal mengatur Penyelenggaraan Pemilu akhirnya disahkan, Jumat (21/7) dini hari WIB. Namun, pengesahan UU Pemilu itu tak terjadi dengan lancar....

Ada Lagi Ormas Terindikasi Anti-Pancasila, Siapa Dia?

Metrobatam, Jakarta - Pasca-pembubaran HTI, Polri menemukan ada indikasi ormas-ormas anti-Pancasila. Ormas itu sedang diawasi. Siapa mereka? Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul...

Diduga Perkosa Anak di Bawah Umur, Bek Sriwijaya FC Ditahan

Metrobatam, Jakarta - Bek Sriwijaya FC, Marco Sandy Meraudje, ditahan Kepolisian Resor Kota Palembang setelah diduga menganiaya dan memperkosa anak di bawah umur, Kamis...

Sita 1.161 Ton Beras, Kapolri: Negara Rugi Ratusan Triliun Rupiah

Metrobatam, Bekasi - Sebanyak 1.161 ton beras milik PT Indo Beras Unggul (PT IBU) di Kabupaten Bekasi disita Satgas Pangan. Kapolri Jenderal Tito Karnavian...

Penundaan Gaji PNS ke-13 jadi Biang Kerok Pelemahan Daya Beli

Metrobatam, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat pelemahan daya beli masyarakat selama Juni 2017. Inilah yang menjadi salah satu bahan pertimbangan BI dalam memutuskan...

Gunung Sinabung Terus Bergejolak, Pemerintah Daerah Tunggu Arahan BNPB

Metrobatam, Medan - Sudah hampir 1 bulan terakhir Gunung Api Sinabung kembali bergejolak. Bahkan Pusat Vulkanologi, Mitigasi, dan Bencana Geologi (PVMBG) mencatat Sinabung setiap...

Trump Mengklaim ISIS Jatuh Sangat Cepat

Washington DC - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengklaim kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) mulai runtuh. Klaim ini disampaikan...

BNN Bersama GANN Kota Batam Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional

Metrobatam.com, Batam - GANN adalah singkatan dari Generasi Anti Narkotika Nasional, yaitu sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat berbasis massa yang lahir dan berangkat dari keprihatinan...

41 Rumah Terbakar di Medan, BPBD Dirikan Posko Pengungsian di Masjid

Metrobatam, Medan – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan mendirikan posko untuk ratusan korban kebakaran yang terjadi pada Kamis (20/7/2017) malam hingga Jumat...