Metrobatam.com, Batam – Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI) memeriksa keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam, yang sebelumnya hanya ditangani BPK Perwakilan Kepulauan Riau.

“Ya, saya baru dilaporkan, memang ada pemeriksaan atas BP Batam oleh Tim Pusat di Anggota Keuangan Negara V, dulu BP Batam diperiksa Kantor Perwakilan BPK Kepri, kini sudah ditarik di pusat,” kata Ketua BPK RI Harry Azhar Azis melalui pesan singkatnya kepada Antara di Batam, Sabtu (20/2/2016).

Pemeriksaan itu dalam pertanggungjawaban keuangan negara yang dipercayakan kepada BP Kawasan Batam untuk 2015, mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2015. “Nanti akan dilaporkan bersama laporan keuangan pusat lainnya,” kata dia.

Ia mengatakan, pemeriksaan itu dilakukan sesuai dengan amanat UU BPK. Harry tidak menjelaskan lebih lanjut keterkaitan audit oleh BPK RI itu dengan pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan untuk memeriksa alokasi lahan di BP Kawasan Batam.

“Bisa ada, bisa tidak ada (hubungannya), audit yang kami lakukan kami putuskan sendiri sesuai amanat UU BPK,” ujar dia.

Sebelumnya, saat menggelar rapat di Batam, Menkopolhukan Luhut Binsar Panjaitan menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan badan lainnya akan segera turun ke Batam untuk mengaudit pengalokasian lahan di kota industri itu.

“KPK dan badan terkait akan datang dan mengaudit BP Batam. Banyak yang tidak beres di sini,” kata Luhut.

Ia mengatakan, ada permainan alokasi lahan. Ada pihak yang sengaja membeli alokasi lahan, untuk kemudian dijual kembali demi mendapatkan keuntungan, sehingga pembangunan tidak segera dilakukan.

Kepala BP Kawasan Batam Mustofa menyatakan siap jika KPK dan lembaga penegak hukum lainnya. “Kami siap saja, silakan saja. Kapanpun kami siap,” ujarnya.

Berbeda dengan daerah lain di Indonesia, hak pengelolaan tanah di Pulau Batam dimiliki BP Kawasan Batam, sesuai Keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973 tentang daerah industri pulau Batam juncto Keputusan Presiden Nomor 94 tahun 1998 serta Undang-Undang FTZ Nomor 44 tahun 2007 serta PP nomor 46, 47, dan 48 tahun 2007.

Pihak lain, yang hendak menggunakan lahan di pulau itu harus membuat permohonan alokasi lahan kepada BP Kawasan Batam.(and)

Sumber: Antara.com

BERITA TERKINI

Murid TPQ Baitut Taqwa Batam dapat Pengajaran Tentang Kedisiplinan Petugas Bea dan Cukai Batam

Metrobatam.com, Batam - Acara Kindergarten Visit to Customs Peserta 24 siswa siswi TPQ Baitut Taqwa Baloi, 24 orang tua murid dan 2 orang guru...

Dispotmar Lantamal IV Laksanakan Karya Bhakti dan Berikan Paket Sembako Untuk Desa Pangudang di...

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Sebagai wujud kepedulian TNI Angkatan Laut Dispotmar Dinas Potensi Maritim Lantamal IV Tanjungpinang dalam ikut serta membantu pemerintah daerah Kabupaten Bintan...

Kasus Heli AW 101, Panglima: Potensi Kerugian Negara Rp 220 Miliar

Metrobatam, Jakarta - Penyidik Polisi Militer (POM) TNI menetapkan tiga orang tersangka terkait kasus pengadaan helikopter Agusta Westland (AW) 101. Akibat penyimpangan, potensi kerugian...

Polisi Jamin Rizieq Shihab Selamat Jika Pulang ke Indonesia

Metrobatam, Jakarta - Polda Metro Jaya tak mempersoalkan pemintaan Presidium Alumni 212 kepada Presiden Joko Widodo soal jaminan keselamatan kepada Rizieq Shihab apabila kembali...

Pemerintah Cari Kontraktor Bangun 9 Bendungan Baru Tahun Ini

Metrobatam, Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki target membangun 65 bendungan terhitung sejak 2015 hingga 2019. Adapun 49 di antaranya merupakan bendungan...

IPW: Bom Kampung Melayu Serangan Terbesar terhadap Polri

Metrobatam, Jakarta - Indonesia Police Watch menyebut teror bom di Kampung Melayu, Jakarta Timur sebagai serangan teroris paling besar terhadap Kepolisian. Serangan itu juga...

Jaksa Belum Putuskan Cabut Banding Ahok

Metrobatam, Jakarta - Jaksa Agung M Prasetyo menegaskan tim jaksa perkara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih mengkaji dilanjutkan-tidaknya banding Ahok. Namun saat ini berkas...

KPU Minta Rekam Data e-KTP di 171 Daerah Segera Diselesaikan

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum meminta Kementerian Dalam Negeri mendorong percepatan perekaman data e-KTP di 171 daerah penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah 2018. Desakan diberikan...

Bom Kampung Melayu Berkaitan dengan Teroris Malaysia

Metrobatam, Jakarta - Wakil Perdana Menteri Malaysia Dr Ahmad Zahid Hamidi mengungkapkan bahwa serangan teror di Mindanao, Bangkok dan Jakarta pekan ini, ada kaitannya...

Kemlu Pantau Sidang Tuntutan Siti Aisyah di Malaysia

Metrobatam, Jakarta - Persidangan kasus pembunuhan Kim Jong-Nam, kakak tiri pemimpin Korut akan kembali dilanjutkan pada 30 Mei di Sepang, Malaysia dengan agenda pembacaan...

Militan Indonesia Diduga Tewas dalam Bentrokan di Filipina

Metrobatam, Jakarta - Sejumlah militan asal Indonesia diduga turut tewas dalam bentrokan antara militer Filipina dan kelompok pemberontak Maute di Marawi yang sudah berlangsung...

KPK Tak Pernah Terima Laporan Kasus Korupsi dari Aparat Pemda

Metrobatam, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengeluhkan kinerja aparat pengawas internal pemerintah daerah yang tak pernah melaporkan sejumlah kasus korupsi....