Metrobatam, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, menegaskan apabila PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux Tbk (Bolt) belum membayar tunggakan plus denda yang jatuh temponya pada 17 November nanti, maka izin penggunaan frekuensinya di spektrum 2,3 GHz dicabut oleh pemerintah.

“Bukan izin pengoperasiannya, tapi izin penggunaan frekuensinya yang kalau tidak ada settlement sampai tanggal 17 November, itu bisa dicabut izin penggunaan frekuensinya,” tegas Rudiantara di usai peluncuran laboratorium IoT X-Camp di XL Axiata Tower, Jakarta, Selasa (13/11/2018).

   

Kedua perusahaan Lippo Group ini diketahui belum menunaikan kewajiban membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio tahun 2016 dan 2017 dengan tunggakan plus denda total Rp 708 miliar. Kominfo memberi tenggat waktu hingga Sabtu pekan ini agar First Media dan Bolt membayar BHP frekuensi radio itu.

“Surat mengingatkan sudah dikeluarkan sesuai aturan, namun sampai saat ini belum melakukan settlement,” sebut Menkominfo.

Selain First Media dan Bolt, ada PT Jasnita Telekomindo yang juga macet kewajiban membayar BHP frekuensi radio. Tercantum di laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Broadband Wireless Access (BWA) 2,3 GHz dalam tabel “Kewajiban Pembayaran BHP Frekuensi Radio” yang dirilis Kominfo, tunggakan plus denda Jasnita mencapai Rp 2,197 miliar.

Sebagai informasi, Jasnita adalah operator Broadband Wireless Access (BWA) yang mendapatkan izin penggunaan frekuensi untuk Zona 12 di Sulawesi bagian Utara. Perusahaan ini didirikan oleh Semuel Abrijani Pangerapan yang notabene sekarang menjabat Dirjen Aptika Kementerian Kominfo.

“Kami tidak akan bedakan siapapun, yang kebetulan pendiri Jasnita ini adalah petinggi di Kominfo,” tegas Rudiantara yang mengatakan tak akan tebang pilih.

“Nggak ada cerita. Cabut izin frekuensi,” tegas Rudiantara ditanyai kemungkinan sanksi untuk Jasnita yang masih belum membayar BHP frekuensi radio untuk dua tahun tersebut.

Sementara itu, penyelenggara BWA lainnya, mulai dari PT Berca Hardayaperkasa, PT Indosat Mega Media, dan PT Telekomunikasi Indonesia dinyatakan sudah membayar BHP frekuensi radio. Artinya, mereka tak punya tunggakan dan denda.

Tak Habis Pikir Digugat

Sebelumnya, Rudiantara menyinggung aksi hukum PT First Media Tbk (KBLV) soal pembayaran tunggakan mereka. Ketika pemerintah sedang menagih pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio, PT First Media Tbk (KBLV) justru melakukan gugatan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

“Kalau kalian jadi Kominfo lagi nagih, kemudian dituntut, itu rasanya gimana? ya sudah gitu saja. Justru, saya tanya ke perasaan teman-teman saja,” ungkap Rudiantara.

Adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Post dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang digugat oleh First Media. Gugatan tersebut sudah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN) Jakarta yang telah didaftarkan pada 2 November.

Isi gugatan First Media ini agar menunda pelaksanaan pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio yang akan jatuh tempo pada 17 November, menunda segala tindakan atau paksaan yang dapat dilakukan tergugat dalam penagihan pembayaran BHP frekuensi radio sebagai akibat hukumnya.

Terkait dengan gugatan anak perusahaan Lippo Group tersebut ke PTUN Jakarta itu, Rudiantara mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik sebagai pengacara negara yang bisa mewakili Kominfo di proses persidangan maupun dalam memberikan legal advice.

Saat ditanya hasil sidang gugatan apakah mempengaruhi jatuh tempo pada 17 November nanti, Rudiantara menjawab kalau pemerintah masih tetap menunggu pembayaran tunggakan First Media dan Bolt.

“Justru kita ingin putusan sela bahwa tidak ada kaitannya antara ini dan pembayaran BHP frekuensi radio. Kita lihat prosesnya, artinya tenggatnya 17 November, kalau tidak ada settlement (penyelesaian) atau dia bayar, ya bisa lain,” paparnya.

Sedangkan tentang nasib pelanggan First Media dan Bolt yang terdampak jika izin dicabut, perusahaan yang harus menanggung. “Akibatnya nanti masyarakat pengguna atau pelanggan yang menggunakan layanan BWA di 2,3 GHz di kedua perusahaan tersebut akan kehilangan layanan,” ungkap pria yang disapa Chief RA ini.

Dengan demikian First Media dan Bolt harus bertanggungjawab terhadap pelanggan, jika izin penggunaan frekuensi yang mereka miliki harus dicabut oleh pemerintah.

“Ya, itu perjanjiannya seperti apa. Itu bisnis antar korporasi dengan pelanggannya. Iya dong (tanggungjawab),” pungkasnya. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Disebut Prabowo BUMN Bangkrut, Ini Curhatan Dirut Garuda

Metrobatam, Jakarta - Calon Presiden Prabowo Subianto belum lama ini melontarkan penyataan yang cukup menghebohkan. Dia bilang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) satu persatu...

Lelang Jabatan Pemprov Jabar, 114 Orang Berebut 15 Posisi

Metrobatam, Jakarta - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat meloloskan 114 pendaftar untuk melanjutkan proses seleksi terbuka pengisian 15 jabatan pimpinan tinggi pratama...

BPN Prabowo Ingin Selesai Damai, Kill the DJ Ngaku Belum Ditemui

Metrobatam, Yogyakarta - Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi di DIY menginginkan agar perkara lagu 'Jogja Istimewa' diselesaikan dengan musyawarah. Namun Marzuki Mohamad atau...

Yusril Ungkap Alasan Masuk Tim Pakar Debat Capres Jokowi

Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengonfirmasi klaim Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf yang menyebut namanya masuk dalam...

Awak Maskapai Malindo Air Terlibat Penyelundupan Narkoba ke Australia

Melbourne - Polisi di Melbourne berhasil membongkar sindikat narkoba internasional yang menggunakan awak maskapai Malindo Air dari Malaysia untuk menyeludupkan narkoba ke Australia selama...

Polisi Ungkap Gudang Narkoba di Apartemen Park View Jakarta

Metrobatam, Jakarta - Anggota Unit Narkoba Polsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat mengungkap gudang penyimpanan narkoba di Apartemen Park View, Kembangan Jakarta Barat. Kepala Polsek...

Ikatan Dai Aceh Sambangi KPU, Koordinasi soal Tes Baca Alquran

Metrobatam, Jakarta - Ikatan Dai Aceh menyambangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pagi ini. Mereka ingin berkoordinasi soal tes baca Alquran bagi capres-cawapres 2019. "Buat ngomongin...

Pesta Sabu , Aris Idol Ditangkap Polisi

Metrobatam, Jakarta - Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Priok menangkap Januarisman Runtuwenen (JR) alias Aris 'Indonesia Idol' atas kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Kabid...

Deputi KSP Tegaskan Jokowi Tak Biarkan Kasus HAM Terlantar

Metrobatam, Jakarta - Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardhani menegaskan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tak pernah membiarkan kasus pelanggaran HAM masa...

6 Fakta Kill The DJ yang Murka Lagunya Dipakai Kampanye Tim Prabowo

Metrobatam, Jakarta - Kill The DJ alias Marzuki Mohamad, murka lagu 'Jogja Istimewa' dipakai kampanye tim Prabowo. Siapa Kill The DJ? Berikut fakta-fakta pria kelahiran...

Bawaslu Tegur KPU Soal Jokowi dan Prabowo Curi Start Kampanye

Metrobatam, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menegur Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan capres Joko Widodo dan Prabowo...

Ditawar Jadi PSK, Cita Citata Marah Banget

Metrobatam, Jakarta - Cita Citata rupanya pernah ditawar untuk jadi pekerja seks komersial (PSK). Marah besar, ia pun menolaknya mentah-mentah. "Banyak banyak banget, contohlah beberapa...