Dalam Revisi UU Pilkada, TNI-Polri Bisa Jadi Calon Kepala Daerah

    207

    Pilkada

    Metrobatam.com, Bandung – Wakil Ketua Komisi Pemerintahan DPR, Lukman Edy, mengatakan anggota TNI, Polri, PNS maupun pejabat negara lainnya tak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Hal ini tercantum dalam revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah. “Semua berhak menjadi kepala daerah,” kata dia di Bandung, Rabu, 24 Februari 2016.

    Lukman beralasan, penghapusan itu bertujuan membuka peluang sumber daya manusia mengikuti pencalonan. Dia merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 yang membolehkan semua warga negara untuk dipilih dan memilih. “Silakan bertarung di tengah masyarakat, jangan sampai dihambat,” katanya. Lukman mengatakan, ketentuan yang mengatur pencalonan pasangan calon kepala daerah cukup dengan cuti kampanye.

    Penyederhanaan persyaratan pencalonan itu diimbangi penguatan penegakan aturan pidana pemilu. “Pidana pemilu itu dipertegas. Money politics, mengerahkan PNS, mengerahkan TNI/Polri juga gak boleh,” kata dia. Penegasan itu pada substansi revisi selanjutnya yang mengatur anti politk uang atau money politic. “Semangat anti money-politics ini harus ada dalam Undang-Undang Pilkada. Semangatnya tidak boleh disederhanakan.”

    Pada Undang-Undang Pilkada pengaturan antipolitik uang hanya mengatur satu saja yakni politik uang antara pasangan calon dengan partai. Seharusnya pengaturan itu ditujukan pada 3 pihak, yakni antara pasangan calon dengan partai politik pengusung, dengan penyelengara pemilu, serta pemilih. Selain dua hal itu, revisi selanjutnya mengenai pengaturan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan memanfaatkan KTP Elektronik.

    Komisi Pemerintahan juga akan mengusulkan mencabut kewenangan Komisi Pemilihan Umum pada alat peraga kampanye. “Kewenangan KPU itu tidak efektif. Ini akan dicabut dan dikembalikan pada pasangan calon,” ujar Lukman. Selanjutnya soal sosialiasi pilkada, hampir tidak ada pasangan yang menggunakan fasilitas peradilan untuk mendiskualifikasikan seorang calon yang melakukan politik uang.

    Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono, sebelumnya mengatakan revisi Undangg-undang Pilkada bertujuan mencegah partai politik tidak mengusung calon tunggal kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah 2017. Pada pilkada periode sebelumnya, sejumlah wilayah hanya memiliki calon tunggal.(andy)

    Sumber: Tempo.com

    BERITA TERKINI

    Murid TPQ Baitut Taqwa Batam dapat Pengajaran Tentang Kedisiplinan Petugas Bea dan Cukai Batam

    Metrobatam.com, Batam - Acara Kindergarten Visit to Customs Peserta 24 siswa siswi TPQ Baitut Taqwa Baloi, 24 orang tua murid dan 2 orang guru...

    Dispotmar Lantamal IV Laksanakan Karya Bhakti dan Berikan Paket Sembako Untuk Desa Pangudang di...

    Metrobatam.com, Tanjungpinang - Sebagai wujud kepedulian TNI Angkatan Laut Dispotmar Dinas Potensi Maritim Lantamal IV Tanjungpinang dalam ikut serta membantu pemerintah daerah Kabupaten Bintan...

    Kasus Heli AW 101, Panglima: Potensi Kerugian Negara Rp 220 Miliar

    Metrobatam, Jakarta - Penyidik Polisi Militer (POM) TNI menetapkan tiga orang tersangka terkait kasus pengadaan helikopter Agusta Westland (AW) 101. Akibat penyimpangan, potensi kerugian...

    Polisi Jamin Rizieq Shihab Selamat Jika Pulang ke Indonesia

    Metrobatam, Jakarta - Polda Metro Jaya tak mempersoalkan pemintaan Presidium Alumni 212 kepada Presiden Joko Widodo soal jaminan keselamatan kepada Rizieq Shihab apabila kembali...

    Pemerintah Cari Kontraktor Bangun 9 Bendungan Baru Tahun Ini

    Metrobatam, Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki target membangun 65 bendungan terhitung sejak 2015 hingga 2019. Adapun 49 di antaranya merupakan bendungan...

    IPW: Bom Kampung Melayu Serangan Terbesar terhadap Polri

    Metrobatam, Jakarta - Indonesia Police Watch menyebut teror bom di Kampung Melayu, Jakarta Timur sebagai serangan teroris paling besar terhadap Kepolisian. Serangan itu juga...

    Jaksa Belum Putuskan Cabut Banding Ahok

    Metrobatam, Jakarta - Jaksa Agung M Prasetyo menegaskan tim jaksa perkara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih mengkaji dilanjutkan-tidaknya banding Ahok. Namun saat ini berkas...

    KPU Minta Rekam Data e-KTP di 171 Daerah Segera Diselesaikan

    Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum meminta Kementerian Dalam Negeri mendorong percepatan perekaman data e-KTP di 171 daerah penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah 2018. Desakan diberikan...

    Bom Kampung Melayu Berkaitan dengan Teroris Malaysia

    Metrobatam, Jakarta - Wakil Perdana Menteri Malaysia Dr Ahmad Zahid Hamidi mengungkapkan bahwa serangan teror di Mindanao, Bangkok dan Jakarta pekan ini, ada kaitannya...

    Kemlu Pantau Sidang Tuntutan Siti Aisyah di Malaysia

    Metrobatam, Jakarta - Persidangan kasus pembunuhan Kim Jong-Nam, kakak tiri pemimpin Korut akan kembali dilanjutkan pada 30 Mei di Sepang, Malaysia dengan agenda pembacaan...

    Militan Indonesia Diduga Tewas dalam Bentrokan di Filipina

    Metrobatam, Jakarta - Sejumlah militan asal Indonesia diduga turut tewas dalam bentrokan antara militer Filipina dan kelompok pemberontak Maute di Marawi yang sudah berlangsung...

    KPK Tak Pernah Terima Laporan Kasus Korupsi dari Aparat Pemda

    Metrobatam, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengeluhkan kinerja aparat pengawas internal pemerintah daerah yang tak pernah melaporkan sejumlah kasus korupsi....