Dalam Revisi UU Pilkada, TNI-Polri Bisa Jadi Calon Kepala Daerah

    239

    Pilkada

    Metrobatam.com, Bandung – Wakil Ketua Komisi Pemerintahan DPR, Lukman Edy, mengatakan anggota TNI, Polri, PNS maupun pejabat negara lainnya tak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Hal ini tercantum dalam revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah. “Semua berhak menjadi kepala daerah,” kata dia di Bandung, Rabu, 24 Februari 2016.

    Lukman beralasan, penghapusan itu bertujuan membuka peluang sumber daya manusia mengikuti pencalonan. Dia merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 yang membolehkan semua warga negara untuk dipilih dan memilih. “Silakan bertarung di tengah masyarakat, jangan sampai dihambat,” katanya. Lukman mengatakan, ketentuan yang mengatur pencalonan pasangan calon kepala daerah cukup dengan cuti kampanye.

    Penyederhanaan persyaratan pencalonan itu diimbangi penguatan penegakan aturan pidana pemilu. “Pidana pemilu itu dipertegas. Money politics, mengerahkan PNS, mengerahkan TNI/Polri juga gak boleh,” kata dia. Penegasan itu pada substansi revisi selanjutnya yang mengatur anti politk uang atau money politic. “Semangat anti money-politics ini harus ada dalam Undang-Undang Pilkada. Semangatnya tidak boleh disederhanakan.”

    Pada Undang-Undang Pilkada pengaturan antipolitik uang hanya mengatur satu saja yakni politik uang antara pasangan calon dengan partai. Seharusnya pengaturan itu ditujukan pada 3 pihak, yakni antara pasangan calon dengan partai politik pengusung, dengan penyelengara pemilu, serta pemilih. Selain dua hal itu, revisi selanjutnya mengenai pengaturan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan memanfaatkan KTP Elektronik.

    Komisi Pemerintahan juga akan mengusulkan mencabut kewenangan Komisi Pemilihan Umum pada alat peraga kampanye. “Kewenangan KPU itu tidak efektif. Ini akan dicabut dan dikembalikan pada pasangan calon,” ujar Lukman. Selanjutnya soal sosialiasi pilkada, hampir tidak ada pasangan yang menggunakan fasilitas peradilan untuk mendiskualifikasikan seorang calon yang melakukan politik uang.

    Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono, sebelumnya mengatakan revisi Undangg-undang Pilkada bertujuan mencegah partai politik tidak mengusung calon tunggal kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah 2017. Pada pilkada periode sebelumnya, sejumlah wilayah hanya memiliki calon tunggal.(andy)

    Sumber: Tempo.com

    Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    BERITA TERKINI

    Masyarakat Propinsi Kepri Paling Bahagia se-Sumatera

    Metrobatam.com, Batam - Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau dinilai paling bahagia se-Sumatera. Hal ini ditunjukkan dengan Indeks Kebahagiaan Kepri yang tertinggi di Pulau Sumatera. Bahkan...

    1,1 Juta Pelamar Rebutan 17.928 Lowongan CPNS

    Metrobatam, Jakarta - Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) gelombang dua akan ditutup pada pukul 24.00 WIB nanti. Jumlah pelamar hingga 24 September 2017...

    Polisi Tembak Mati Pelaku yang Begal Driver Ojek Online di Medan

    Metrobatam, Medan - Polisi menembak mati pelaku yang membegal driver ojek online hingga tewas di Medan, Sumatera Utara. Pelaku ditembak mati karena melawan petugas. "Pelaku...

    Bankir Ramal Kredit Macet akan Melandai

    Metrobatam.com, Jakarta - Banyak jalan menekan kredit macet. Kali ini, industri perbankan memilih jalan memanfaatkan Aset Manajemen Unit (AMU) untuk mengelola kredit bermasalah atau...

    Jalan Santai Kecamatan Gunung Kijang Berlangsung Semarak

    Metrobtam.com, Bintan - Kegiatan Jalan Santai Kec Gunung Kijang yang melibatkan siswa sekolah dan masyarakat umum berlangsung semarak, puluhan hadiah dan door prize menambah...

    Menhub: Terminal Khusus di Batam yang Tidak Produktif akan Dimerger

    Metrobatam.com, Batam - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam lawatannya ke Batam, Minggu (24/9) mengatakan guna membuat Batam makin kompetitif, pihaknya akan menginventarisir terminal...

    Penangkapan Pemilik Situs Lelang Perawan Nikahsirri.com Merupakan Langkah Tepat

    Metrobatam, Jakarta - Langkah jajaran Subdit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkap Aris dinilai merupakan respons cepat agar tak membuat...

    Polisi Tangkap Tersangka Penyelundup 84 Ribu Botol Miras di Karimun dan Batam

    Metrobatab, Jakarta - Polisi menangkap penyelundup minuman keras berbagai merek yang tidak dilengkapi dokumen resmi. Penangkapan dilakukan setelah polisi menggeledah 4 gudang milik tersangka...

    Pernyataan Lengkap Wiranto Soal G30SPKI dan Pembelian Senjata oleh BIN

    Metrobatam, Jakarta - Pada Minggu petang ini, Menkopolhukam Wiranto menggelar jumpa pers. Menanggapi dua isu politik terkini. Berikut pernyataan lengkap Wiranto dalam konferensi pers itu: Seperti...

    Wiranto Heran, Pembelian Senjata Saat Ini Begitu Dipolemikkan

    Metrobatam, Jakarta - Menkopolhukam Wiranto mengatakan pembelian senjata oleh BIN untuk pendidikan intelijen merupakan hal yang lumrah. Dia heran di masa saat ini pembelian...

    Pemerintah Dituding Bangkitkan PKI, NasDem: Itu Tidak Berdasar

    Metrobatam, Jakarta - Politikus senior PAN Amien Rais mengatakan pemerintahan Jokowi memberi angin segar kebangkitan PKI. Partai NasDem memandang pernyataan Amien Rais itu tendensius...

    Ngeri! 3 Dokter Ahli Jiwa RS Polri Tangani Pimpinan Saracen

    Metrobatam, Jakarta - Pimpinan sindikat Saracen, Jasriadi menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit (RS) Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Hal itu dilakukan lantaran Jasriadi...
    BAGIKAN