Dalam Revisi UU Pilkada, TNI-Polri Bisa Jadi Calon Kepala Daerah

    241

    Pilkada

    Metrobatam.com, Bandung – Wakil Ketua Komisi Pemerintahan DPR, Lukman Edy, mengatakan anggota TNI, Polri, PNS maupun pejabat negara lainnya tak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Hal ini tercantum dalam revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah. “Semua berhak menjadi kepala daerah,” kata dia di Bandung, Rabu, 24 Februari 2016.

    Lukman beralasan, penghapusan itu bertujuan membuka peluang sumber daya manusia mengikuti pencalonan. Dia merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 yang membolehkan semua warga negara untuk dipilih dan memilih. “Silakan bertarung di tengah masyarakat, jangan sampai dihambat,” katanya. Lukman mengatakan, ketentuan yang mengatur pencalonan pasangan calon kepala daerah cukup dengan cuti kampanye.

    Penyederhanaan persyaratan pencalonan itu diimbangi penguatan penegakan aturan pidana pemilu. “Pidana pemilu itu dipertegas. Money politics, mengerahkan PNS, mengerahkan TNI/Polri juga gak boleh,” kata dia. Penegasan itu pada substansi revisi selanjutnya yang mengatur anti politk uang atau money politic. “Semangat anti money-politics ini harus ada dalam Undang-Undang Pilkada. Semangatnya tidak boleh disederhanakan.”

    Pada Undang-Undang Pilkada pengaturan antipolitik uang hanya mengatur satu saja yakni politik uang antara pasangan calon dengan partai. Seharusnya pengaturan itu ditujukan pada 3 pihak, yakni antara pasangan calon dengan partai politik pengusung, dengan penyelengara pemilu, serta pemilih. Selain dua hal itu, revisi selanjutnya mengenai pengaturan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan memanfaatkan KTP Elektronik.

    Komisi Pemerintahan juga akan mengusulkan mencabut kewenangan Komisi Pemilihan Umum pada alat peraga kampanye. “Kewenangan KPU itu tidak efektif. Ini akan dicabut dan dikembalikan pada pasangan calon,” ujar Lukman. Selanjutnya soal sosialiasi pilkada, hampir tidak ada pasangan yang menggunakan fasilitas peradilan untuk mendiskualifikasikan seorang calon yang melakukan politik uang.

    Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono, sebelumnya mengatakan revisi Undangg-undang Pilkada bertujuan mencegah partai politik tidak mengusung calon tunggal kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah 2017. Pada pilkada periode sebelumnya, sejumlah wilayah hanya memiliki calon tunggal.(andy)

    Sumber: Tempo.com

    Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    BERITA TERKINI

    Geger Video Porno Siswa-siswi di Semarang, Polisi akan Periksa Pemeran

    Metrobatam.com, Semarang - Video mesum diduga dilakukan siswa SMP negeri dan siswi SMK negeri di Kabupaten Semarang beredar luas. Polisi akan memanggil para pemeran...

    Kapolri Sebut Ceramah Zulkifli Tidak Akurat dan Berbahaya

    Metrobatam.com, Jakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian menyebut materi ceramah yang disampaikan ustaz Zulkifli Muhammad Ali tidak akurat. Bahkan menurut Tito,...

    ‘Real Madrid Butuh Penyegaran Skuat’

    Metrobatam.com, Madrid - Real Madrid sedang tampil kurang oke di musim ini. El Real disebut membutuhkan penyegaran skuat karena dinilai sudah mulai ada di...

    Siswi SMK di Makassar Melahirkan di Sekolah Bikin Geger

    Metrobatam.com, Makassar - Kabar seorang siswi SMK di Makassar melahirkan di dalam kamar toilet menggegerkan sekolah yang berada di Kecamatan Tamalate Kamis, (18/01). Peristiwa itu...

    Cekcok Soal Rute Kontroversial, Taiwan Blokir 176 Penerbangan China

    Metrobatam.com, Taipei - Taiwan memblokir 176 penerbangan maskapai-maskapai China ke wilayahnya. Pemblokiran ini dilakukan setelah dua maskapai China menetapkan sejumlah rute baru yang dianggap...

    De Gea Tunda Pembicaraan Kontrak dengan Manchester United

    Metrobatam.com, Jakarta - Kiper David De Gea menunda perpanjangan kontrak dengan Manchester United. Padahal, Manajer MU, Jose Mourinho, telah meminta kepada manajemen klub untuk...

    Pemkot Bandung Pamerkan 12 Unit Bandros Senilai Rp 12,4 M

    Metrobatam, Bandung - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kini memiliki 12 unit kendaraan pariwisata berjuluk Bandung Tour On Bus (Bandros). Koleksi baru bus tersebut dibeli...

    Nelayan Temukan Ratusan Ponsel di Tengah Laut, iPhone Dijual Cuma Rp500 Ribu

    Metrobatam.com, Babel - Peristiwa tak terduga dialami nelayan dan warga Desa Teluk Limau, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Mereka dikejutkan oleh penemuan...

    Tunggu Solusi soal Cantrang, Kapolri Minta Polisi Tak Tindak Nelayan

    Metrobatam, Jakarta - Pelarangan penggunaan cantrang bagi para nelayan menimbulkan kontroversi. Selama belum ada solusi, Polri sendiri melarang jajaran menindak nelayan yang menggunakan cantrang. Salah...

    Usai Curi Kotak Amal, Pria Ini Ditemukan Tewas di Dekat Masjid

    Metrobatam, Sanggau - RA, seorang pemuda ditemukan tewas tak jauh dari Masjid Amalu Solihin, Dusun Wonosari, Desa Sukamulya, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Kalimatan Barat,...

    RI Butuh 3,7 Juta Ton Garam Industri, Darmin: Diimpor Bertahap

    Metrobatam, Jakarta - Kebutuhan garam industri di dalam negeri 3,7 juta ton. Keputusan tersebut berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Garam industri itu akan dipasok...

    Soal Mahar Politik, Ketua DPR: Kita Memang Sudah Lampaui Batas Etika Berpolitik

    Metrobatam, Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan keprihatinannya terhadap isu mahar politik yang mewarnai perhelatan Pilkada Serentak 2018. Sebab, berkembangnya isu mahar...
    BAGIKAN