Dalam Revisi UU Pilkada, TNI-Polri Bisa Jadi Calon Kepala Daerah

    237

    Pilkada

    Metrobatam.com, Bandung – Wakil Ketua Komisi Pemerintahan DPR, Lukman Edy, mengatakan anggota TNI, Polri, PNS maupun pejabat negara lainnya tak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Hal ini tercantum dalam revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah. “Semua berhak menjadi kepala daerah,” kata dia di Bandung, Rabu, 24 Februari 2016.

    Lukman beralasan, penghapusan itu bertujuan membuka peluang sumber daya manusia mengikuti pencalonan. Dia merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 yang membolehkan semua warga negara untuk dipilih dan memilih. “Silakan bertarung di tengah masyarakat, jangan sampai dihambat,” katanya. Lukman mengatakan, ketentuan yang mengatur pencalonan pasangan calon kepala daerah cukup dengan cuti kampanye.

    Penyederhanaan persyaratan pencalonan itu diimbangi penguatan penegakan aturan pidana pemilu. “Pidana pemilu itu dipertegas. Money politics, mengerahkan PNS, mengerahkan TNI/Polri juga gak boleh,” kata dia. Penegasan itu pada substansi revisi selanjutnya yang mengatur anti politk uang atau money politic. “Semangat anti money-politics ini harus ada dalam Undang-Undang Pilkada. Semangatnya tidak boleh disederhanakan.”

    Pada Undang-Undang Pilkada pengaturan antipolitik uang hanya mengatur satu saja yakni politik uang antara pasangan calon dengan partai. Seharusnya pengaturan itu ditujukan pada 3 pihak, yakni antara pasangan calon dengan partai politik pengusung, dengan penyelengara pemilu, serta pemilih. Selain dua hal itu, revisi selanjutnya mengenai pengaturan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan memanfaatkan KTP Elektronik.

    Komisi Pemerintahan juga akan mengusulkan mencabut kewenangan Komisi Pemilihan Umum pada alat peraga kampanye. “Kewenangan KPU itu tidak efektif. Ini akan dicabut dan dikembalikan pada pasangan calon,” ujar Lukman. Selanjutnya soal sosialiasi pilkada, hampir tidak ada pasangan yang menggunakan fasilitas peradilan untuk mendiskualifikasikan seorang calon yang melakukan politik uang.

    Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono, sebelumnya mengatakan revisi Undangg-undang Pilkada bertujuan mencegah partai politik tidak mengusung calon tunggal kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah 2017. Pada pilkada periode sebelumnya, sejumlah wilayah hanya memiliki calon tunggal.(andy)

    Sumber: Tempo.com

    Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    BERITA TERKINI

    Mantan Ketua PP Muhammadiyah Muhammad Muqoddas Wafat

    Metrobatam, Jakarta - Mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Muhammad Muqoddas telah meninggal dunia. Muqoddas mengembuskan nafas terakhirnya di usia 69 tahun. "Telah wafat Bapak...

    PT IBU Diduga ‘Sulap’ Beras Medium Jadi Premium, Begini Caranya

    Metrobatam, Jakarta - Saat menggerebek gudang beras milik PT Indo Beras Unggul di Bekasi, Kamis (20/7), Satgas Pangan Polri mengaku menemukan beras IR 64...

    Kepala BNPT Menilai Sulit Rehabilitasi WNI Ingin Gabung ISIS

    Metrobatam, Jakarta - Puluhan warga negara Indonesia (WNI) yang dideportasi dari Turki karena dianggap mau bergabung dengan ISIS dinilai akan sulit untuk direhabilitasi. Meski rehabilitasinya...

    Ditahan Persija, Persib Klaim Tidak Beruntung

    Metrobatam, Jakarta - Persib Bandung harus puas meraih hasil imbang 1-1 saat menjamu Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung,...

    ‘Konflik Timur Tengah Dibelokkan di Indonesia’

    Metrobatam, Jakarta - Peneliti asal Universitas King Fadh di Arab Saudi, Sumanto Al Qurtuby, menyatakan polemik radikalisme di Timur Tengah sering kali dibelokkan maknanya...

    ‘Ronaldo di Madrid sampai Dua atau Tiga Tahun Lagi’

    Los Angeles - Cristiano Ronaldo akan berseragam Real Madrid dua sampai tiga tahun lagi. Hal itu kembali ditegaskan Zinedine Zidane yang terus dicecar rumor...

    PBB Didesak Segera Bersidang Atasi Kemelut di Yerusalem

    Metrobatam, Jakarta - Perseteruan Israel dan Palestina di Yerusalem semakin memburuk. Dewan Keamanan PBB diminta segera bersidang untuk mengatasi masalah tersebut. Selain Indonesia, tiga negara...

    Jokowi: Generasi Y akan Ubah Landscape Politik 5-10 Tahun ke Depan

    Metrobatam, Bantul - Presiden Joko Widodo berbicara soal perubahan kondisi bangsa di masa depan. Menurutnya, generasi Y akan mengubah peta politik dan ekonomi secara...

    Penggawa Forum Rektor Indonesia: Jangan Main Pangkas Dosen HTI

    Metrobatam, Jakarta - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, M Nasir, ingin agar dosen perguruan tinggi terkait Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk keluar dari...

    Bantu Urai Kemacetan, Polisi akan Rekrut ‘Pak Ogah’

    Metrobatam, Jakarta - Banyaknya 'Pak Ogah', pengatur lalu lintas tak resmi di jalanan Jakarta jadi perhatian polisi. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya...

    Golkar Tak Nyaman dengan Manuver PAN di Paripurna UU Pemilu

    Metrobatam, Jakarta - Golkar mengaku tak nyaman dengan manuver PAN saat paripurna pengesahan UU Pemilu, yang pada akhirnya walk out dari ruang sidang. Namun...

    Mafia Beras Kuasai Penggilingan Padi Hingga Pasar

    Metrobatam, Jakarta - Satgas Pangan Polri menggerebek gudang beras milik PT Indo Beras Unggul (IBU) di Bekasi, Kamis (20/7). Dari penggerebekan ini polisi menyita...