Dalam Revisi UU Pilkada, TNI-Polri Bisa Jadi Calon Kepala Daerah

    Pilkada

    Metrobatam.com, Bandung – Wakil Ketua Komisi Pemerintahan DPR, Lukman Edy, mengatakan anggota TNI, Polri, PNS maupun pejabat negara lainnya tak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Hal ini tercantum dalam revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah. “Semua berhak menjadi kepala daerah,” kata dia di Bandung, Rabu, 24 Februari 2016.

    Lukman beralasan, penghapusan itu bertujuan membuka peluang sumber daya manusia mengikuti pencalonan. Dia merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 yang membolehkan semua warga negara untuk dipilih dan memilih. “Silakan bertarung di tengah masyarakat, jangan sampai dihambat,” katanya. Lukman mengatakan, ketentuan yang mengatur pencalonan pasangan calon kepala daerah cukup dengan cuti kampanye.

    Penyederhanaan persyaratan pencalonan itu diimbangi penguatan penegakan aturan pidana pemilu. “Pidana pemilu itu dipertegas. Money politics, mengerahkan PNS, mengerahkan TNI/Polri juga gak boleh,” kata dia. Penegasan itu pada substansi revisi selanjutnya yang mengatur anti politk uang atau money politic. “Semangat anti money-politics ini harus ada dalam Undang-Undang Pilkada. Semangatnya tidak boleh disederhanakan.”

    Pada Undang-Undang Pilkada pengaturan antipolitik uang hanya mengatur satu saja yakni politik uang antara pasangan calon dengan partai. Seharusnya pengaturan itu ditujukan pada 3 pihak, yakni antara pasangan calon dengan partai politik pengusung, dengan penyelengara pemilu, serta pemilih. Selain dua hal itu, revisi selanjutnya mengenai pengaturan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan memanfaatkan KTP Elektronik.

    Komisi Pemerintahan juga akan mengusulkan mencabut kewenangan Komisi Pemilihan Umum pada alat peraga kampanye. “Kewenangan KPU itu tidak efektif. Ini akan dicabut dan dikembalikan pada pasangan calon,” ujar Lukman. Selanjutnya soal sosialiasi pilkada, hampir tidak ada pasangan yang menggunakan fasilitas peradilan untuk mendiskualifikasikan seorang calon yang melakukan politik uang.

    Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono, sebelumnya mengatakan revisi Undangg-undang Pilkada bertujuan mencegah partai politik tidak mengusung calon tunggal kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah 2017. Pada pilkada periode sebelumnya, sejumlah wilayah hanya memiliki calon tunggal.(andy)

    Sumber: Tempo.com

    Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    BERITA TERKINI

    Kampus Terpapar Radikalisme, PBNU Ingatkan Rektor Pantau Mahasiswa dan Dosen

    Metrobatam, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan hampir semua perguruan tinggi negeri sudah terpapar paham radikalisme. Fakta itu harus segera disikapi sebelum...

    Beredar Luas Video Porno Mirip Anggota DPR Aryo Djojohadikusumo, Ini Kata MKD

    Metrobatam, Jakarta - Sebuah video syur dengan pemeran pria disebut-sebut mirip Anggota DPR Fraksi Gerindra Aryo Djojohadikusumo beredar luas di dunia maya. Apa tanggapan...

    Ketua Komisi II DPR Minta e-KTP Rusak di Bogor Segera Dimusnahkan

    Metrobatam, Jakarta - Kemendagri memastikan satu dus dan seperempat karung e-KTP yang tercecer di Bogor merupakan e-KTP rusak. Komisi II DPR mendorong agar e-KTP...

    KN Belut Laut Bakamla Tangkap Kapal Muatan Kabel Optik Ilegal di Perairan Bintan

    Metrobatam, Bintan - KN Belut Laut 4806 Bakamla menangkap kapal bermuatan 5 ton kabel optik diduga hasil jarahan dari bawah laut, di perairan sebelah...

    Suriah Deportasi Seorang Mahasiswi yang Diduga Terlibat ISIS

    Metrobatam, Jakarta - Seorang mahasiswi IAIN Tulungagung, Jawa Timur, dilaporkan telah dideportasi dari negara Suriah menggunakan pesawat Turkish Airlines TK-056 karena diduga terlibat jaringan...

    Soal Gaji Ketua Dewan Pengarah BPIP, PDIP: Megawati Tak Pernah Berpikir Gaji

    Metrobatam, Jakarta - Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) digaji Rp 112 juta per bulan. PDIP menegaskan Mega tak...

    Ini Nyanyian Juergen Klopp Usai Gagal di Final Liga Champions

    Kiev - Juergen Klopp tak berlama-lama larut dalam kekecewaan usai Liverpool gagal di final Liga Champions 2018. Klopp asyik menyanyi sebelum kembali ke markas...

    118 TKI Ilegal Dideportasi dari Malaysia Melalui PLBN Entikong

    Metrobatam, Sanggau - Sebanyak 118 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diduga ilegal dideportasi dari Sarawak, Malaysia hari ini. Para TKI laki-laki dan perempuan ini dipulangkan...

    JK Kritik Pembagian Takjil Berlabel #2019GantiPresiden

    Metrobatam, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut pemberian bantuan atau sedekah selama bulan Ramadan seharusnya tak bermuatan politis. Pernyataan JK tersebut menanggapi pembagian...

    Salah: Aku Seorang Petarung, Yakin Main di Piala Dunia 2018

    Liverpool - Mohamed Salah menegaskan bahwa dirinya adalah seorang petarung. Salah pun yakin bisa pulih dari cedera dan tampil di Piala Dunia 2018. Salah mengalami...

    Tantang Amerika Serikat, China Kirim Kapal Perang ke Laut Cina Selatan

    BEIJING - Militer China mengumumkan mereka telah mengirim kapal perang untuk menantang dua kapal Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) yang berlayar di perairan Laut...

    Bercanda Ada Bom, Penumpang Lion Air Tujuan Kuala Lumpur Diserahkan ke Polisi

    Metrobatam, Tangerang - Penerbangan pesawat Lion Air JT280 rute Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang (CGK) menuju Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia (KUL)...
    BAGIKAN