Foto : Ketua DPW PAN Kepri, Hamid Rizal saat membuka Musda PAN Tanjungpinang.

Metrobatam.com, Tanjungpinang – Musyawarah Daerah (Musda) Partai Amanat Nasional, Kota Tanjungpinang mengalami deadlock dan terpaksa tertunda karena perbedaan pandangan antara Dewan Pimpinan daerah (DPD) PAN Kota Tanjungpinang dengan Dewan Pimpinan Wilayah PAN Kepulauan Riau. DPD PAN Tanjungpinang berkeinginan calon ketua DPD adalah kader PAN yang berasal dari Tanjungpinang, sementara DPW PAN seakan-akan memaksakan calon dari luar daerah yakni dari kader PAN dari Pekanbaru.

“DPW PAN Kepri tetap ngotot untuk memasukan nama Darma yang jelas bukan Kader PAN Tanjungpinang,”ungkap Syaiful Bahri, salah seorang calon Ketua DPD PAN, Kota Tanjungpinang, saat di temui dikediamannya, Rabu(25/4).

Menurutnya, perbedaan pendapat dalam memilih bakal calon ketua DPD PAN Kota Tanjungpinang antara DPW Provinsi Kepri dengan DPD PAN Kota Tanjungpinang yang membuat tertundanya Musda Kota Tanjungpinang itu merupakan hal yang biasa. Namun dia menyesalkan sikap dari petinggi DPW PAN yang tetap ingin memaksakan nama yang notabenenya adalah kader PAN Pekanbaru.

“Kalau saya sih tidak masalah, yang jadi masalah sekarang adalah Kader PAN Kota Tanjungpinang, yang menilai bahwa itu sudah melanggar Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) Partai , yang seharusnya memang dari tempat asalnya,”katanya.

Syaiful berharap agar petinggi DPW PAN Kepri mau mengalah, sehingga Musda dapat berjalan lagi. “Ya kalau sekarang kan ditunda dulu, kita tunggu apakah DPW mau mengalah sehingga suara PAN tidak terpecah-pecah,”harapnya.

Pihaknya pun, siap untuk bersaing dengan sehat jika Musda sudah berjalan. “Jangan lagi ada konflik yang menimpa PAN Kota Tanjungpinang sehingga menjadi goyah dan gampang untuk dijatuhkan,”ujarnya.

Jika terpilih, Syaiful sendiri menargetkan PAN dapat 1 kursi untuk DPRD Provinsi Kepri dari Dalil Tanjungpinang dan 4 kursi DPRD Kota Tanjungpinang. (Budi Arifin)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE