Wahyu Eko Yudiatmaja: Waspadai Politik Uang Pemilihan Calon Wagub Kepri

WAYU EKO YUDIATMAJA

Metrobatam.com, Tanjungpinang – Masyarakat dan aparat penegak hukum sebaiknya mewaspadai politik uang jelang pemilihan calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau, kata pengamat kebijakan publik, Wahyu Eko Yudiatmaja, di Tanjungpinang, Selasa.

“Patut dicurigai akan terjadi politik uang jika tidak diawasi secara ketat oleh publik dan aparat penegak hukum, karena pemilihan calon Wagub Kepri merupakan momentum yang melibatkan partai pengusung dan DPRD Kepri,” ujarnya, yang juga dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.

Read More

Dia mengatakan potensi pembayaran mahar politik kepada partai pengusung HM Sani-Nurdin Basirun pada Pilkada Kepri 2015 yang menetapkan dua nama calon wagub dapat terjadi lantaran kandidat tidak perlu bertarung pada pesta demokrasi.

Selain itu, peluang politik uang juga terbuka saat DPRD Kepri menetapkan satu dari dua nama calon yang diusulkan partai pengusung.

Bakal calon wagub membayar mahar kepada partai pengusung.

“Ini posisi yang enak, tak perlu berjuang dan bertarung, tiba-tiba jadi wagub. Apakah ini bisa didapat secara gratis?” katanya.

Menurut dia, untuk mendeteksi terjadi politik uang sangat sulit. Namun bukan tidak mungkin dapat terungkap jika diawasi secara ketat oleh aparat penegak hukum yang memiliki teknologi canggih.

“Jika terjadi politik uang, maka itu kabar buruk bagi Kepri. Logikanya, orang yang memberi uang itu akan berupaya mengembalikan investasi politik yang ditanamkan. Yang rugi siapa? Masyarakat Kepri,” ujarnya.

Eko mengimbau seluruh partai pengusung pengutamakan kepentingan Kepri, bukan kepentingan politik. Fungsi partai harus dijalankan secara maksimal, tanpa mahar politik dalam menetapkan dua nama calon wagub.

Partai pengusung harus mampu mencari dan mendapatkan figur yang mampu bekerja sama dengan gubernur agar visi misi pemerintah daerah dapat direalisasikan dan tepat waktu.

Dia mengingatkan partai untuk tidak memiliki berdasarkan kepentingan kelompok, dan uang. Jika itu terjadi, dikhawatirkan tidak sejalan dengan gubernur sehingga visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dapat direalisasikan.

Visi misi kepala daerah, salah satu unsur yang mempengaruhi kemenangan pasangan Sani-Nurdin pada pilkada, karena itu dianggap populis. Oleh sebab itu, janji politik mereka harus direalisasikan sebagai bentuk komitmen politik yang disampaikan saat kampanye.

Peranan gubernur sebagai “penengah” untuk melancarkan proses pemilihan wagub ini dibutuhkan. Gubernur tidak dapat bersikap diam, melainkan harus komunikatif dengan partai pengusung dan DPRD Kepri.

“Harus ada komitmen, konsolidasi lima partai pengusung HM Sani-Nurdin pada pilkada dilakukan secepatnya untuk mendapatkan figur yang memiliki kapasitas, integritas dan pengalaman,” ucapnya.

Pemilihan wagub menjadi topik hangat yang dibicarakan di Kepri setelah Nurdin dilantik menggantikan Sani. Sani meninggal dunia beberapa bulan menjabat sebagai gubernur.

Mb/Antara

   
Loading...

Related posts