Metrobatam, Padang – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berharap parpol menjadi tempat pengabdian untuk negara dan bukan untuk dijadikan sumber penghasilan. JK juga menyarankan agar partai dapat menyederhanakan biaya pengeluaran untuk mengantisipasi ongkos parpol yang besar.

“Sangat klasik menjadikan (parpol) tempat pengabdian, tapi tentunya yang penting bahwa janganlah parpol menjadi ajang kehidupan yang mewah,” kata JK dalam sambutannya di acara Konferensi Nasional Hukum Tata Negara di Unversitas Andalas, Sumatera Barat, Senin (5/9).

JK mengatakan salah satu penyebab sulit berdemokratisasi adalah masalah keuangan parpol yang membutuhkan biaya yang besar. Oleh karennya, JK berpesan agar parpol dapat menyederhanakan ongkos biayanya.

“Solusinya sederhana, sederhanakan biaya partai. Jaman saya tidak pernah ada acara-acara besar di hotel sehingga tidak perlu biaya besar, berarti tidak perlu sponsor yang besar,” kata mantan ketua umum Golkar ini.

JK menyinggung soal sikap pragmatis elit parpol sehingga operasional partai membutuhkan biaya besar. Padahal menurutnya, tinggal menempatkan mekanisme pengambilan kuputusan partai sesuai ketentuan.

Tingkat pengambilan keputusan berskala nasional diputuskan dalam munas, bersifat teknis diputuskan di rakernas, keputusan sehari-hari diambil di dalam pengurus dan keputusan bersifat orang diputuskan secara bersama-sama.

“Dengan pengambilan keputusan itulah maka pengalaman saya partai dapat demokratis dan akibat demokratis biaya jadi kecil biaya kecil, bisa lebih demokratis lagi,” terangnya.

JK bercerita saat menjadi ketua umum, anggota DPR asal Golkar tidak boleh menyumbang ke partai sepeserpun. JK menerapkan kebijakan itu pada era kepemimpinannya di Golkar tahun 2004-2009. Bahkan JK bersurat kepada menteri bahwa tidak boleh anggota DPR berbicara proyek.

“Pertanyaannya dari mana partai mencari dana? Dari anggota yang mampu, yang bisa menyumbang. Tapi tidak banyak karena kita tidak butuh uang banyak, rapat tidak boleh di luar kantor atau acara tidak banyak,” terangnya.

“Dengan kebijakan itu tidak ada satu pun anggota DPR Golkar di mana pun yang kena masalah KPK, jaksa pada 2004-2009. Yang terjadi adalah setelah atau sebelumnya bukan tanggung jawab saya. Termausk tidak ada satu menteri dalam kabinet saya yang bermasalah hukum,” sambungnya.(mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Dinkes Kota Batam Siagakan Dua Petugas di Lokasi Penghitungan Suara

Metrobatam.com, Batam - Dinas Kesehatan Kota Batam menyiagakan dua petugas kesehatan di lokasi penghitungan suara Pemilu tingkat kecamatan. Kepala Dinas Kesehatan, Didi Kusmarjadi mengatakan...

Kalahkan Bebenz Kodok’s A, Bright PLN Batam Raih Juara 3 Turnamen ATB Cup X...

Metrobatam.com, Batam - bright PLN Batam meraih prestasi membanggakan pada Adhya Tirta Batam Cup X Championship 2019 dengan keluar sebagai juara tiga setelah berhasil...

TNI/Polri Pantau Keamanan Kota Tanjungpinang dengan Berpatroli Memakai Motor

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Kodim 0315/Bintan bersama dengan Polres dan Lanudal Tanjungpinang serta Wing Udara I Tanjungpinang menggelar Patroli bersama menggunakan motor ke setiap Kecamatan...

Ryamizard Ryacudu Serang Balik Penghina KPU

Metrobatam, Jakarta - Usai hinaan datang bergelombang ke arah KPU, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu melancarkan serangan balik. Disebutnya, pihak yang kerap mencaci-maki KPU adalah...

Sepi Job, Vanessa Angel Kontak Muncikari Minta Dicarikan Tamu

Metrobatam, Surabaya - Vanessa Angel menjalani sidang perdana kasus penyebaran konten pornografi di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Vanessa disebut sepi job, sehingga menghubungi muncikari...

Jaksa: Keterangan Rocky Buktikan Kebohongan Ratna Buat Onar

Metrobatam, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Daroe menyatakan keterangan pengamat politik dan aktivis Rocky Gerung di persidangan kasus berita bohong atau hoaks sudah...

Petugas KPPS Gugur, Ridwan Kamil Beri Santunan Rp50 Juta

Metrobatam, Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan perhatian dalam bentuk penghargaan dan santunan kepada warganya penyelenggara Pemilu 2019 yang jatuh sakit dan meninggal...

Viral Video Menegangkan saat Petugas Penjaga Kotak Suara Ditembaki KKB

Metrobatam, Jakarta - Sebuah video menegangkan saat-saat para petugas penyelenggara pemilu, TNI dan Polri ditembaki oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sesaat setelah pencoblosan di...

Hampir 90% Rakyat Mesir Setujui Presiden Sisi Berkuasa Hingga 2030

Kairo - Hampir 90% warga Mesir yang menggunakan hak pilihnya menyetujui referendum untuk membuka jalan bagi Presiden Abdel Fattah al-Sisi berkuasa hingga tahun 2030....

Sofyan Tersangka, Trio ‘Bagi Rata’ Satu Per Satu Masuk KPK

Metrobatam, Jakarta - Proyek PLTU Riau-1 menjadi bancakan korupsi meski pengerjaannya belum tuntas betul. Penyidik KPK membongkar siasat jahat dari para pejabat di sekitar...

Lemhanas Mencatat Sejak 2010 Toleransi di Indonesia Menurun

Metrobatam, Jakarta - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI mencatat sejak 2010 kualitas toleransi bangsa Indonesia mengalami penurunan. "Melalui Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) Lemhanas RI...

Kapal Fery Bermuatan 60 Santri Wanita Tenggelam

Metrobatam, Banjarmasin - Kapal fery penyeberangan yang mengangkut lebih kurang 60 santri dari Desa Bahalayung, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, tenggelam. "Kapal fery...