Jusuf Kalla: Jangan Parpol Jadi Ajang Hidup Mewah

Metrobatam, Padang – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berharap parpol menjadi tempat pengabdian untuk negara dan bukan untuk dijadikan sumber penghasilan. JK juga menyarankan agar partai dapat menyederhanakan biaya pengeluaran untuk mengantisipasi ongkos parpol yang besar.

“Sangat klasik menjadikan (parpol) tempat pengabdian, tapi tentunya yang penting bahwa janganlah parpol menjadi ajang kehidupan yang mewah,” kata JK dalam sambutannya di acara Konferensi Nasional Hukum Tata Negara di Unversitas Andalas, Sumatera Barat, Senin (5/9).

JK mengatakan salah satu penyebab sulit berdemokratisasi adalah masalah keuangan parpol yang membutuhkan biaya yang besar. Oleh karennya, JK berpesan agar parpol dapat menyederhanakan ongkos biayanya.

“Solusinya sederhana, sederhanakan biaya partai. Jaman saya tidak pernah ada acara-acara besar di hotel sehingga tidak perlu biaya besar, berarti tidak perlu sponsor yang besar,” kata mantan ketua umum Golkar ini.

Bacaan Lainnya

JK menyinggung soal sikap pragmatis elit parpol sehingga operasional partai membutuhkan biaya besar. Padahal menurutnya, tinggal menempatkan mekanisme pengambilan kuputusan partai sesuai ketentuan.

Tingkat pengambilan keputusan berskala nasional diputuskan dalam munas, bersifat teknis diputuskan di rakernas, keputusan sehari-hari diambil di dalam pengurus dan keputusan bersifat orang diputuskan secara bersama-sama.

“Dengan pengambilan keputusan itulah maka pengalaman saya partai dapat demokratis dan akibat demokratis biaya jadi kecil biaya kecil, bisa lebih demokratis lagi,” terangnya.

JK bercerita saat menjadi ketua umum, anggota DPR asal Golkar tidak boleh menyumbang ke partai sepeserpun. JK menerapkan kebijakan itu pada era kepemimpinannya di Golkar tahun 2004-2009. Bahkan JK bersurat kepada menteri bahwa tidak boleh anggota DPR berbicara proyek.

“Pertanyaannya dari mana partai mencari dana? Dari anggota yang mampu, yang bisa menyumbang. Tapi tidak banyak karena kita tidak butuh uang banyak, rapat tidak boleh di luar kantor atau acara tidak banyak,” terangnya.

“Dengan kebijakan itu tidak ada satu pun anggota DPR Golkar di mana pun yang kena masalah KPK, jaksa pada 2004-2009. Yang terjadi adalah setelah atau sebelumnya bukan tanggung jawab saya. Termausk tidak ada satu menteri dalam kabinet saya yang bermasalah hukum,” sambungnya.(mb/detik)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *