Metrobatam.com, Tanjungpinang – Ratusan Dosen dan pegawai Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang, menggelar Aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.

Aksi tersebut terpaksa dilakukan mengingat tarik ulur, penandatanganan rekomendasi dana hibah kepada UMRAH yang tak kunjung terealisasi.

Dalam orasinya Juru Bicara Aksi, Winata Wira mengatakan Dosen dan pegawai UMRAH Menyatakan keprihatinan yang mendalam atas berlarut larutnya, penyelesaian kebijakan penyaluran hibah UMRAH sebagaimana yang telah ditetapkan didalam perda nomor 1 tahun 2016 tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepri.

“Administrasi yang seharusnya telah dilakukan oleh SKPD yang ditunjuk oleh kepala daerah, sebagai suatu sikap dan tindakan yang tidak prosesianal dan subjektif, bahkan dapat dikatagorikan sebuah kelalaian yang disengaja dalam menghambat pengengembangan UMRAH sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) baru di Provinsi Kepulauan Riau yang dibentuk berdasarkan undang – undang, sebagai mana semangat terbentuknya aspirasi perjuangan provinsi Kepri,” tegas wira, Kamis(8/9).

Untuk itu ratusan dosen dan pegawai, Lanjut Wira meminta Gubernur Kepri, sebagai kepala daerah untuk secara konsekuensi ketentuan dalam kebijakan administrasi pelaksanaan hibah kepada UMRAH, sebagaimana telah ditetapkan oleh per undang undang, dimana setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh kepala daerah kepada penerima hibah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 13  Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Tahun 2011.

Sayangnya massa dari UMRAH ini gagal menemui Gubernur, dikarenakan Gubernur sendiri sedang berada di luar Kota, hanya Pemprov Kepri melalui Kuasa Hukumnya mengatakan bahwa gubernur akan menemui para dosen dan pegawai pada Selasa (13/09) pekan depan. (Budi Arifin)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Loading...