Metrobatam, Jakarta – Meski menyandang status sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, namun bank syariah di Indonesia terbilang kecil, apalagi jika diukur dari sisi asetnya.

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mulya E. Siregar mengatakan, saat ini aset perbankan syariah tercatat sebesar Rp 333 triliun dari 13 bank syariah yang ada saat ini.

“Kalau total aset perbankan nasional yang sebesar Rp 6.405 triliun dibagi dengan aset perbankan syariah, angka didapat 5,1%,” kata Mulya di kantor OJK, Jakarta, Selasa (27/9).

Menurutnya, OJK sendiri menargetkan rasio aset bank syariah dibanding total aset perbankan nasional bisa setidaknya mencapai 10% di 2019.

“Target kita kan 2019 bisa sampai 10%. Negara muslim terbesar kita,” jelas Mulya.

Diungkapkannya, untuk semakin memacu pertumbuhan aset, OJK mengubah perhitungan rasio dari sebelumnya dengan aset total bank syariah dengan total aset perbankan, diubah menjadi rasio aset bank syariah dengan aset bank induknya.

“Bank konvensional kan punya subsidiary syariahnya. Yang tidak menginduk hanya Bank Syariah Aceh dan Bank Muamalat. Kita arahkan begitu agar induknya ini terpacu ikut kerja. Kalau dengan rasio yang sekarang akan 5% terus. Mudah-mudahan dengan cara itu bisa 10%,” jelas Mulya.

“Kalau dengan rasio sekarang bank induknya tidak memacu unit syariahnya tumbuh. Kayak BRI Syariah itu BRI asetnya Rp 800 triliun, sementara syariahnya hanya Rp 3 triliun, jauh sekali. BNI pun sama,” tambahnya.

Selain itu, angka Non Performing Financing (NPF) di bank syariah juga hampir selalu di atas angka Non Performing Loan (NPL) bank konvensional.

“Kalau saya lihat itu karena tahun 2010-2013 itu syariah lagi booming. Semua bikin syariah, buka cabang di mana-mana, taruh orang banyak. Padahal sebenarnya bukan waktunya. Tapi kemudian ada situasi ekonomi melambat. Itu yang terjadi, Juli 2016 NPF 4,7%,” ujar Mulya. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Loading...