Metrobatam, Jakarta – Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2016 tentang tarif baru Pajak Penghasilan (PPh) final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan, dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan bangunan beserta perubahannya.

Sederhananya, aturan ini menetapkan besaran pajak penghasilan dari hasil penjualan rumah atau tanah yang lebih rendah dari aturan sebelumnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) ekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil menjelaskan, PP ini dibuat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai upaya percepatan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah untuk kepentingan umum.

“Jadi ceritanya adalah sekarang dengan adanya PP itu menjadi lebih mudah, terutama untuk kepentingan umum,” jelas dia ditemui detikFinance di Kantornya, Jumat (16/9).

Dalam Pasal 2 ayat 1a-c PP 34/2016 tertuang bahwa besar PPh final yang dikenakan turun dari semula 5% menjadi hanya 2,5-0%, dengan rincian sebagai berikut:

1a. Untuk tanah/bangunan selain Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana, PPh finalnya sebesar 2,5% dari nilai transaksi (jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan)

1b. Untuk tanah atau bangunan berupa Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana, PPh finalnya sebesar 1% dari nilai transaksi (jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan)

1c. Untuk tanah atau bangunan kepada pemerintah, BUMN dan BUMD yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah atau kepala daerah, PPh finalnya sebesar 0% atau tidak dikenakan PPh.

“Kalau yang 2,5% adalah hak tanah bangunan rumah sederhana atau rumah susun, berarti ke pengembang. Untuk yang 1%, ini artinya agen penjualan. Untuk yang 0%, kalau misalnya itu digunakan oleh jalan tol, bandara, atau kepentingan umum tidak perlu bayar,” kata Sofyan.

Perlu diketahui, pajak penghasilan yang bersifat final artinya, bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak akan dikenakan pajak lagi di kemudian hari.

Kapan aturan ini berlaku?

Menurut ketentuannya, peraturan ini berlaku efektif 30 hari sejak tanggal ditandatanganinya PP ini oleh Presiden Joko Widodo tanggal 8 Agustus 2016 lalu. Dengan demikian peraturan ini telah berlaku efektif secara nasional sejak Jumat, 9 September 2016.

“Sudah berlaku efektif. Itu berlaku mulai 1 bulan setelah diundangkan tanggal 8 Agustus,” tandas dia. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Dinkes Kota Batam Siagakan Dua Petugas di Lokasi Penghitungan Suara

Metrobatam.com, Batam - Dinas Kesehatan Kota Batam menyiagakan dua petugas kesehatan di lokasi penghitungan suara Pemilu tingkat kecamatan. Kepala Dinas Kesehatan, Didi Kusmarjadi mengatakan...

Kalahkan Bebenz Kodok’s A, Bright PLN Batam Raih Juara 3 Turnamen ATB Cup X...

Metrobatam.com, Batam - bright PLN Batam meraih prestasi membanggakan pada Adhya Tirta Batam Cup X Championship 2019 dengan keluar sebagai juara tiga setelah berhasil...

TNI/Polri Pantau Keamanan Kota Tanjungpinang dengan Berpatroli Memakai Motor

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Kodim 0315/Bintan bersama dengan Polres dan Lanudal Tanjungpinang serta Wing Udara I Tanjungpinang menggelar Patroli bersama menggunakan motor ke setiap Kecamatan...

Ryamizard Ryacudu Serang Balik Penghina KPU

Metrobatam, Jakarta - Usai hinaan datang bergelombang ke arah KPU, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu melancarkan serangan balik. Disebutnya, pihak yang kerap mencaci-maki KPU adalah...

Sepi Job, Vanessa Angel Kontak Muncikari Minta Dicarikan Tamu

Metrobatam, Surabaya - Vanessa Angel menjalani sidang perdana kasus penyebaran konten pornografi di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Vanessa disebut sepi job, sehingga menghubungi muncikari...

Jaksa: Keterangan Rocky Buktikan Kebohongan Ratna Buat Onar

Metrobatam, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Daroe menyatakan keterangan pengamat politik dan aktivis Rocky Gerung di persidangan kasus berita bohong atau hoaks sudah...

Petugas KPPS Gugur, Ridwan Kamil Beri Santunan Rp50 Juta

Metrobatam, Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan perhatian dalam bentuk penghargaan dan santunan kepada warganya penyelenggara Pemilu 2019 yang jatuh sakit dan meninggal...

Viral Video Menegangkan saat Petugas Penjaga Kotak Suara Ditembaki KKB

Metrobatam, Jakarta - Sebuah video menegangkan saat-saat para petugas penyelenggara pemilu, TNI dan Polri ditembaki oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sesaat setelah pencoblosan di...

Hampir 90% Rakyat Mesir Setujui Presiden Sisi Berkuasa Hingga 2030

Kairo - Hampir 90% warga Mesir yang menggunakan hak pilihnya menyetujui referendum untuk membuka jalan bagi Presiden Abdel Fattah al-Sisi berkuasa hingga tahun 2030....

Sofyan Tersangka, Trio ‘Bagi Rata’ Satu Per Satu Masuk KPK

Metrobatam, Jakarta - Proyek PLTU Riau-1 menjadi bancakan korupsi meski pengerjaannya belum tuntas betul. Penyidik KPK membongkar siasat jahat dari para pejabat di sekitar...

Lemhanas Mencatat Sejak 2010 Toleransi di Indonesia Menurun

Metrobatam, Jakarta - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI mencatat sejak 2010 kualitas toleransi bangsa Indonesia mengalami penurunan. "Melalui Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) Lemhanas RI...

Kapal Fery Bermuatan 60 Santri Wanita Tenggelam

Metrobatam, Banjarmasin - Kapal fery penyeberangan yang mengangkut lebih kurang 60 santri dari Desa Bahalayung, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, tenggelam. "Kapal fery...