Metrobatam.com Tanjungpinang – Dengan membawa spanduk besar warna putih dengan tulisan tinta merah, puluhan Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji ( UMRAH) Kepri menggelar unjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, Rabu (16/11) siang.

Dalam Tuntutannya masa yang diwakili oleh Nina Syapitri, mengorasikan beberapa tuntutan mereka kepada Kejati Kepri, yaitu Kejati untuk segera melakukan investigasi tanpa tendensi apapun secara resmi atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan pelelangannya dan telah dianggap selesai pekerjaannya, namun terindikasi adanya dugaan pelanggaran hukum.

Selanjutnya Kejati segera mungkin untuk melakukan pengujian atas kualitas barang yang sesuai dengan kontrak pekerjaan serta melakukan perhitungan kerugian negara jika ditemukan, selain itu kami himbau kapada Kejati juga harus menyampaikan hasil investigasi ataupun penyelidikan secara terbuka kepadfa publik yaitu dengan melakukan konferensi pers kepada media-media di Kepri atas hasil investigasi tersebut.

“Kami berharap Kejati harus memberikan azas kepastian hukum terkait peristiwa tersebut, apakah ditemukan adanya kerugian negara ataupun tidak ditemukan adanya kerugian negara tersebut,”tegas Nina dalam orasinya

Menurut dia, saat ini berkembang dimasyarakat dan pemberitaan di media telah terjadi dugaan korupsi di kampus negeri tersebut.

”Kita minta Kejati turun melakukan investigasi adanya dugaan korupsi di UMRAH yang sudah berkembang dimasyarakat. Jika memang ada oknum yang terlibat silahkan ditindak dan dibuka. Kami tidak ingin malu, jika tidak ada tolong bersihkan nama baik kampus kami,” ungkap Nani.

Mahasiswa yang menamakan diri aliansi mahasiswa UMRAH ini tidak ingin malu akibat kabar adanya dugaan korupsi tersebut.

Selain itu, masa juga menuntut Kejati Kepri terbuka kehadapan publik terhadap tiga kasus pengadaan sarana dan prasarana proyek Rp 100 Miliar lebih 2015 dari dana APBN untuk proyek energi alternatif Rp 29 Miliar lebih, pengadaan sarana prasarana study maritim Rp 39 Milyar lebih serta proyek jaringan administrasi akademik Rp 29 Milyar lebih.

“Kajati janji harus menindak lanjuti kasus dugaan korupsi di UMRAH. Kami seminggu kedepan akan kembali mendatangi Kejati untuk meminta penjelasan terkait dengan kasus dugaan korupsi UMRAH ini,” tegas Nani. (Budi Arifin)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE