Metrobatam, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan, ada 43 ribu situs yang mengklaim dirinya sebagai media massa di Indonesia, padahal produk yang ditayangkan sama sekali tidak mencerminkan karya jurnalistik alias media abal-abal.

“Ada 43 ribu yang mengaku media dengan produk jurnalistik,” kata Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya bertajuk “Media Sosial, Hoax, dan Kita” di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1).

Menurut Semuel, jumlah itu masih beredar bebas, dan bertebaran di berbagai daerah. Mereka juga kerap memanfaatkan media itu untuk memeras para aparatur daerah. “Mereka main sampai di dinas, menekan, cari duitnya kayak gitu,” tutur Semuel.

Semuel juga prihatin di mana media-media tersebut belum terdaftar di Dewan Pers, sehingga bisa mencoreng industri media massa mainstream.

“Kalau diisi sama yang enggak benar, kalau sampai masyarakat menilai wah media brengsek? Kerja pers jadi bahaya,” ujar Semuel.

Saat ini, Kemenkominfo memastikan tengah coba merapikan 43 ribu situs media abal-abal itu. Kemenkominfo, lanjut Semuel meminta pemiliknya segera mengurus administrasi bila tak mau diblokir. “Kalau mau jadi media, daftar. Jangan berlindung di Undang-Undang Pers,” tegasnya.

Sementara Anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon, menganggap pemerintah dan masyarakat Indonesia belum siap dengan perkembangan dunia siber yang semakin maju. Ketidaksiapan itu tampak dengan diblokirnya sejumlah situs berita oleh pemerintah yang dinilai tidak sesuai kaidah pers.

Selain itu, kini banyak berkembang berita-berita bohong (hoax) yang beredar di media sosial. “Ini ada satu fenomena baru. Kita seolah tidak siap menjalani masa-masa yang di negara lain bahkan sudah lebih dulu dan sudah selesai masa turbulensi,” ujar Effendi.

Politikus PDI Perjuangan itu menilai pemerintah sebagai regulator dan para pengguna media sosial seperti sedang “berkontraksi”. Pasalnya, sangat sulit mengatur masyarakat sebagai pengguna internet dan media sosial dengan belum adanya aturan yang jelas.

“Kalau pertanyaan mengatur, maka bagaimana caranya mengatur orang bicara di dunia maya, karena di dunia nyata saja pemerintah mengatur kurang tepat. Di masa sekarang orang diatur itu sulit,” ucapnya.

Di tempat terpisah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menilai hal itu adalah sebuah risiko kemajuan teknologi yang begitu pesat. “Ya, memang itu risiko sekarang. Risiko dengan perkembangan teknologi yang begitu dahsyat. Sangat mudah untuk negara bikin hoax hoax seperti itu, di seluruh negara,” kata Prabowo di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (8/1).

Bahkan, purnawiran jenderal bintang tiga itu juga mengeluarkan keluh kesahnya yang terkadang kerap menjadi sasaran orang yang tak bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi yang tidak benar.

“Saya juga sering korban kan. Anda tahu kan,” tegas Prabowo kepada awak media.

Dengan maraknya peredaran infomasi bodong, Prabowo mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk semakin cermat dan cerdas dalam menerima segala informasi yang berkembang di masyarakat.

“Ya jadi, saya kira masyarakat harusnya kritis jangan langsung lihat di Youtube abis itu percaya. Banyak yang hoax itu, berita enggak benar,” tutupnya. (mb/okezone)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE