Metrobatam, Jakarta – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menuding Komisi Pemberantasan Korupsi menyalahgunakan kewenangan untuk menakuti dirinya. Hal tersebut terkait dengan pembeberan dokumen pajak dirinya dalam sidang kasus dugaan suap mantan Kasubdit Bukper Ditjen Pajak Kemkeu Handang Soekarno di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (10/5).

Kenapa KPK main-mainkan ini untuk nakuti Saya. Saya tidak terima. KPK ini menyalahgunakan kewenangannya untuk menakuti orang,” ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/5).

Lebih jauh, Fahri menyebut pengungkapan dokumen pajak itu merupakan sikap benci KPK terhadap dirinya dan pihak-pihak yang kerap mengkritik kinerja KPK. Ia menilai, KPK tidak menyadari telah mengambil alih kewenangan Presiden sebagai kepala dari program pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ini yang saya bilang, KPK suka gunakan ruang sidang untuk belok dari perkara, menakuti orang yang suka mengkritik. KPK tidak profesional, seperti jadi lembaga politik tempat orang saling berkompetisi,” ujarnya.

KPK mengungkapkan dokumen pajak Fahri dalam sidang kasus dugaan korupsi penghapusan pajak PT EK Prima Indonesia senilai Rp78 miliar atas terdakwa penerima suap mantan Kasubdit Bukper Ditjen Pajak Kemkeu Handang Soekarno di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (10/5).

Saat itu Jaksa Penuntut Umum KPK membeberkan sejumlah bukti dokumen kasus pajak yang ditemukan saat melakukan penggeledahan di kediaman Handang. Dalam dokumen tersebut, dua Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah diduga memiliki permasalahan pajak.

Fadli terindikasi menyampaikan SPT tidak benar atau tidak lengkap pada tahun 2011 hingga 2015 ke KPP Jakarta, Pasar Rebo. Sementara Fahri diduga menyampaikan SPT tidak benar atau tidak lengkap pada tahun 2013 dan 2014 ke KPP Jakarta Pesangrahan.

Sebelumnya, Fahri pernah menyatakan telah mengurus kewajiban pajaknya sejak 2004 melalui jasa konsultan. Ia mengklaim selama 13 tahun menjadi pejabat negara tidak pernah terseret kasus pajak.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu juga mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty yang digelar pemerintah. Dalam proses tax amnesty, Fahri mengatakan tidak memiliki waktu yang cukup untuk memasukkan data kekayaannya ke dalam berkas.

Ia berkata, sebagian harta yang diperolehnya kemudian dimasukkan ke dalam daftar pajak baru dan dokumen pajak milik istrinya. Selain itu, menurutnya, tax amnesty sepatutnya membersihkan tunggakan pajaknya.

Oleh karena itu, Fahri berpendapat, KPK seharusnya tidak mengintervensi Ditjen Pajak jika sewaktu-waktu ada kekeliruan dalam proses pengisian tax amnesty dirinya.

Kalau saya ada perbedaan bayar, ya itu karena kami mengidentifikasi ulang tadi itu. Tapi KPK tidak usah ngeributin yang beginian, sebab nanti semua orang ngeributin tax amnesty,” ujarnya. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Dinkes Kota Batam Siagakan Dua Petugas di Lokasi Penghitungan Suara

Metrobatam.com, Batam - Dinas Kesehatan Kota Batam menyiagakan dua petugas kesehatan di lokasi penghitungan suara Pemilu tingkat kecamatan. Kepala Dinas Kesehatan, Didi Kusmarjadi mengatakan...

Kalahkan Bebenz Kodok’s A, Bright PLN Batam Raih Juara 3 Turnamen ATB Cup X...

Metrobatam.com, Batam - bright PLN Batam meraih prestasi membanggakan pada Adhya Tirta Batam Cup X Championship 2019 dengan keluar sebagai juara tiga setelah berhasil...

TNI/Polri Pantau Keamanan Kota Tanjungpinang dengan Berpatroli Memakai Motor

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Kodim 0315/Bintan bersama dengan Polres dan Lanudal Tanjungpinang serta Wing Udara I Tanjungpinang menggelar Patroli bersama menggunakan motor ke setiap Kecamatan...

Ryamizard Ryacudu Serang Balik Penghina KPU

Metrobatam, Jakarta - Usai hinaan datang bergelombang ke arah KPU, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu melancarkan serangan balik. Disebutnya, pihak yang kerap mencaci-maki KPU adalah...

Sepi Job, Vanessa Angel Kontak Muncikari Minta Dicarikan Tamu

Metrobatam, Surabaya - Vanessa Angel menjalani sidang perdana kasus penyebaran konten pornografi di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Vanessa disebut sepi job, sehingga menghubungi muncikari...

Jaksa: Keterangan Rocky Buktikan Kebohongan Ratna Buat Onar

Metrobatam, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Daroe menyatakan keterangan pengamat politik dan aktivis Rocky Gerung di persidangan kasus berita bohong atau hoaks sudah...

Petugas KPPS Gugur, Ridwan Kamil Beri Santunan Rp50 Juta

Metrobatam, Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan perhatian dalam bentuk penghargaan dan santunan kepada warganya penyelenggara Pemilu 2019 yang jatuh sakit dan meninggal...

Viral Video Menegangkan saat Petugas Penjaga Kotak Suara Ditembaki KKB

Metrobatam, Jakarta - Sebuah video menegangkan saat-saat para petugas penyelenggara pemilu, TNI dan Polri ditembaki oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sesaat setelah pencoblosan di...

Hampir 90% Rakyat Mesir Setujui Presiden Sisi Berkuasa Hingga 2030

Kairo - Hampir 90% warga Mesir yang menggunakan hak pilihnya menyetujui referendum untuk membuka jalan bagi Presiden Abdel Fattah al-Sisi berkuasa hingga tahun 2030....

Sofyan Tersangka, Trio ‘Bagi Rata’ Satu Per Satu Masuk KPK

Metrobatam, Jakarta - Proyek PLTU Riau-1 menjadi bancakan korupsi meski pengerjaannya belum tuntas betul. Penyidik KPK membongkar siasat jahat dari para pejabat di sekitar...

Lemhanas Mencatat Sejak 2010 Toleransi di Indonesia Menurun

Metrobatam, Jakarta - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI mencatat sejak 2010 kualitas toleransi bangsa Indonesia mengalami penurunan. "Melalui Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) Lemhanas RI...

Kapal Fery Bermuatan 60 Santri Wanita Tenggelam

Metrobatam, Banjarmasin - Kapal fery penyeberangan yang mengangkut lebih kurang 60 santri dari Desa Bahalayung, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, tenggelam. "Kapal fery...