Metrobatam, Jakarta – Pertemuan antara ketum Gerindra Prabowo Subianto dengan ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hanya menyepakati kerja sama moral dan kerja sama politik, dan tak menyepakati soal koalisi untuk menghadang Jokowi di 2019. Apakah deal ‘nasi goreng’ SBY-Prabowo seperti pepesan kosong?

“Biasa saja, kita percaya para negarawan berbicara masalah bangsa dan negara. Kita harus sambut gembira,” ujar ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno saat dihubungi, Jumat (28/7).

PDIP juga merespons positif soal pertemuan antara SBY dengan Prabowo di Cikeas, Jabar. Hendrawan menampik anggapan bahwa pertemuan tersebut untuk menggertak Jokowi.

“Nggaklah. Politik nasional bernuansa persaudaraan tak membutuhkan aroma gertak menggertak, tak membutuhkan intimidasi, tak membutuhkan menakut-nakuti. Inikan politik gotong-royong. Ini semua baik adanya. wajar saja pertemuan seperti itu,” tuturnya.

Seperti diketahui, pertemuan SBY dan Prabowo tak menghasilkan kesepakatan koalisi. Apakah ada hal yang tidak disepakati?

Wakil Ketua Dewan Pembina PD Agus Hermanto mengatakan pertemuan kedua tokoh itu memang tak menyinggung soal koalisi. Sama sekali tak ada pembahasan untuk mengikat diri dalam suatu koalisi.

“Yang menjadi juga tebakan-tebakan kita, yang kemarin saya di sini sampaikan banyak yang menebak bahwa ini akan membicarakan masalah koalisi dan lain sebagainya. Namun sebenarnya malah tidak disinggung sama sekali koalisi,” kata Agus kepada wartawan di kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (28/7).

Tidak Mungkin Terjadi

Partai NasDem menyebut memang dua ketum partai itu tidak akan pernah bisa berkoalisi. Anggota Dewan Pakar NasDem Teuku Taufiqulhadi punya alasan soal mengapa koalisi antara Gerindra-Demokrat tak akan dapat tercapai. Ini menilik dari latar belakang kedua ketua umum partai tersebut.

“Kalau koalisi tidak mungkin antara Demokrat dengan Gerindra karena keduanya berasal dari militer. Jadi tidak mungkin koalisinya adalah militer dengan militer, kalau menurut saya,” ujar Taufiqulhadi saat berbincang, Jumat (28/7).

Taufiqulhadi mengatakan pertemuan dua tokoh nasional tersebut semalam hanya sekadar upaya penjajakan. Namun, dia yakin koalisi antara dua partai itu tak akan terjadi.

“Ya, menjajaki, barangkali siapa dari mereka yang mau menanggalkan identitas militernya. Siapa saja antara mereka yang menanggalkan identitas militernya, itulah yang dijajaki. Kalau berkoalisi tidak mungkin,” ucap Taufiqulhadi.

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan ada kecenderungan Demokrat untuk memajukan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pilpres 2019 mendatang. Faktor tersebut menambah peluang koalisi Gerindra-Demokrat tak akan terbentuk. Masyarakat, menurutnya, lebih memilih pasangan dari sipil-militer ketimbang militer-militer sebagai calon presiden mereka.

“Kalau berkoalisi tidak mungkin. Dalam konteks Indonesia itu adalah presidennya militer wapresnya militer, koalisinya kan harus mengarah ke sana nanti. Ya bisa saja, kalau menurut saya bisa (Demokrat memajukan AHY). Sulit, karena tidak akan mendapat sambutan dari masyarakat, dari publik. Kan nggak mungkin,” tuturnya.

“Di dalam konnteks Indonesia yang ideal itu, satu, pasangannya jawa-luar jawa. Kalau misalnya, atau pasangannya sipil dan militer. Itu adalah ideal dalam konteks Indonesia yang sifatnya sangat plural,” pungkas dia.mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Loading...