Metrobatam, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengatakan, pengaturan pedoman perilaku di Laut China Selatan (LCS) menjadi topik yang dibahas dalam pertemuan bilateral bersama Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong dan perwakilan Vietnam di Istana Merdeka, Jakarta.

“Kami menyambut baik kemajuan yang dicapai dalam code of conduct yang akan mendasari pengaturan norma komprehensif di Laut China Selatan,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Rabu (23/8).

Beberapa bulan lalu, sempat terjadi gesekan antara Indonesia dan Vietnam di LCS. Otoritas Vietnam mengklaim angkatan laut Indonesia menembak dan melukai empat nelayan mereka di LCS.

Berdasarkan koordinat yang diberikan otoritas Vietnam, penembakan itu terjadi di dekat area yang oleh Indonesia kini disebut sebagai Laut Natuna Utara tersebut.

Sebelumnya, konflik di kawasan LCS semakin memanas dan mengakibatkan Vietnam menghentikan pengeboran.

Oleh sebab itu, kerja sama ini disambut baik Vietnam. Sekjen PKV Nguyen bahkan mengungkapkan kepuasannya terkait hal ini. Menurutnya, kesepakatan ini akan membawa hal baik bagi Vietnam dan Indonesia.

“Saya puas pertemuan ini akan meningkatkan hubungan dan membawa hal baik, utamanya kontribusi dari seluruh pihak, termasuk masyarakat,” kata Nguyen.

Selain soal aturan di LCS, kedua negara juga bersepakat mempercepat proses perundingan di limitasi batas zona ekonomi eksklusif Indonesia dan Vietnam, menindaklanjuti usulan pelestarian perikanan (sustainable fisheries), dan mengatasi pencurian ikan.

Jokowi juga meminta Nguyen memberikan perlindungan dan fasilitas bagi investor Indonesia di Vietnam.

Bukan Soal Ideologi

Pengamat hubungan internasional menjelaskan bahwa kunjungan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (PKV) Nguyen Phu Trong untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo hari ini, Rabu (23/4), tidak ada hubungannya dengan ideologi bangsa.

Lawatan Sekjen Nguyen ke Indonesia ini pun sempat menimbulkan pro dan kontra karena kerap dikaitkan dengan kemungkinan upaya pemerintah mendekatkan diri pada paham komunisme, ideologi yang selama ini dianggap berbahaya di Tanah Air.

Menurut Hikmahanto Juwana, guru besar hukum internasional di Universitas Indonesia, kunjungan Sekjen Nguyen ke Jakarta sejak 22 Agustus kemarin murni soal hubungan bilateral dan tak berhubungan dengan pengaruh komunisme di Indonesia.

“Menurut saya, kedatangan Sekjen Nguyen itu tidak ada hubungannya dengan paham ideologi. Yang pasti tidak akan berbicara soal ideologi. Kesempatan ini hanya dimanfaatkan sejumlah orang yang ingin melintir isu dan menyangkut-nyangkutkan karena di Indonesia berbicara mengenai paham ini sangat sensitif apalagi dalam beberapa waktu terakhir,” ujarnya melalui sambungan telepon.

Dia menjelaskan, dalam konstitusi Vietnam, Sekjen Nguyen berperan sebagai pemimpin Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Vietnam, lembaga pengambil keputusan tertinggi di negara itu.

Karena itu, pertemuan keduanya dianggap sah-sah saja meski Nguyen membawa embel-embel partai komunis.

Sebelum bertemu Presiden Jokowi, Sekjen Nguyen sempat mengunjungi para petinggi DPR, MPR, dan DPD pada Selasa (22/8). Soal ini pun, menurut Hikmahanto, tidak akan digunakan untuk menjalin hubungan dengan partai politik di Indonesia.

“Memang DPR dan MPR itu terdiri dari dari partai-partai politik. Tapi, Sekjen Nguyen kan bertemu dengan pemimpin DPR dan MPR, yang berarti sudah mengatasnamakan lembaga negara bukan lagi partai politik,” katanya.

“Jadi menurut saya ini pure kunjungan kenegeraaan antara sesama pemimpin tertinggi negara. Kekhawatiran orang bahwa ini seolah-olah memperkuat aliansi [negara komunis] itu tidak masuk lah, jauh dari anggapan seperti itu,” ujarnya.

Di Istana Negara, Sekjen Nguyen bersama Presiden Jokowi menandatangani lima nota kesepahaman (MoU) dan satu Letter of Intent (LoI).

Dalam kunjungannya, ia membawa serta menteri luar negeri, menteri pendidikan, menteri pariwisata dan kebudayaan, menteri pendidikan, menteri perdagangan dan pembangunan pedesaan, juga menteri perindustrian dan perdagangan.

Bertemu Jokowi, keduanya juga akan membahas sejumlah isu krusial, seperti upaya penyelesaian sengketa perbatasan maritim hingga penguatan kerja sama RI-Vietnam, khususnya dalam bidang investasi, perdagangan, dan pembangunan.

“Sekjen Nguyen itu orang yang berkuasa di Vietnam, jangan disamakan dengan pemimpin partai politik di Indonesia. Karena, dia [Sekjen Nguyen] tidak mungkin bisa membawa menteri-menteri pemerintahannya jika posisi dia di Vietnam hanya sebatas pemimpin parpol biasa,” ucap Hikmahanto.(mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Loading...