Soal Walikota Tegal: Arogan, Jual-beli Jabatan hingga Copot Kadis Jadi Staf Kecamatan

Metrobatam, Tegal – Penangkapan Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno oleh Komisi Pemberantasan Korupsi disambut gembira oleh sejumlah aparatur sipil negara (ASN). Selain dianggap arogan, Masitha juga mencopot sejumlah pejabat dan dipindahkan menjadi staf biasa atau nonjob.

“Dulu saya jadi Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindag, eselon 2 jadi staf nonjob sejak 21 April 2015. Saya sampai sekarang menjadi staf kecamatan. Ada 13 yang dicopot dan jadi staf, sembilan orang merupakan eselon 2 dan empat lainnya eselon 3,” ujar Khaerul Huda, Rabu (30/8).

Read More

Dia mengaku telah bekerja selama puluhan tahun secara profesional dan netral melayani masyarakat. Bahkan, pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya turut sebagai penentu kebijakan dalam rangka membangun Kota Tegal.

“Kami mengabdi dan bekerja secara profesional. Saya jadi PNS itu sejak 1987 atau 30 tahun lamanya. Orang-orang yang di-nonjob-kan ini dulunya masuk dalam inner circle pada pemerintahan sebelumnya, penentu kebijakan juga,” tuturnya.

Namun tak disangka, Siti Masitha yang mulai menjabat Wali Kota Tegal sejak 2014 langsung melakukan banyak gebrakan. Menurut dia, pejabat yang dianggap berseberangan dan kerap mengkritik dicopot tanpa alasan jelas.

“Prinsipnya kami oke, welcome dengan semua pemimpin. Tapi jangan bawa kami ke ranah politik karena itu riskan dan membuat kami tak lagi profesional. Entah karena tidak disukai atau tidak setor, kami di-nonjob-kan. Alasannya tidak profesional atau apalah,” ujarnya.

Jabatan Kabid Rp60 Juta

Siti Masitha disebut bisa melakukan mutasi pejabat dilingkungannya kapan saja dalam waktu singkat dan tanpa memerhatikan kompetensi aparatur sipil negara (ASN). “Dia (Siti Masitha) memindahkan orang seenaknya. Ada dokter sepesialis kulit ditaruh di dinas nonkesehatan, ini apa? PNS itu kan ada pola karier, jadi kalau ada mutasi minimal dua tahun. Ini enggak, baru sebulan, dua bulan pindah, baru jalan setengah tahun pindah,” tambah Khaerul Huda.

Menurutnya, pola mutasi yang tak jelas itu bukan hanya menyalahi aturan tetapi juga memunculkan tanda tanya di masyarakat. Pertanyaan warga akhirnya terjawab, setelah ada kabar jika ingin menempati jabatan tertentu harus membayar dengan nominal tertentu.

“Akhirnya orang kan bertanya-tanya. Bagaimana proses mutasi itu? Hingga kesimpulannya mengerucut pada ini (mutasi) harus membayar. Hal itu juga diakui oleh sebagian orang yang kemarin ada pelantikan. Dia menjadi kabid (kepala bidang) membayar Rp60 juta,” ujarnya.

Dia pun menambahkan, praktik suap untuk mendapatkan jabatan tertentu akan sangat sulit dibuktikan. Untuk itu, KPK tak berhenti pada kasus yang saat ini ditangani tetapi juga diminta mengusut dugaan jual-beli jabatan di lingkungan Kota Tegal.

“Memang seperti ini kan enggak bisa dibuktikan, tapi ini ada pengakuan yang didengar oleh temannya dan disampaikan ke kami. Semoga KPK dan aparat penegak hukum bisa mengungkap dan mendalami kasus ini,” ujarnya.(mb/okezone)

   
Loading...

Related posts