Kepala Kantor Bea dan Cukai Tipe B Batam Susilo Brata

Metrobatam.com, Batam – Bea dan Cukai Tipe B Batam menggelar acara Sosialisasi Perizinan Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Ethyl Alkohol (TPE MMEA), yang dilakukan  di Grand Ball Room hotel Novotel Batu Ampar, Batam, Selasa (19/9/2017). 

Mengenai dan Tujuan Perizinan Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Ethyl Alkohol (TPE MMEA) Latar belakang dari kegiatan sosialisasi ini adalah :

1. Untuk tujuan pembatasan dalam rangka perlindungan masyarakat terhadap dampak kesehatan, ketertiban dan keamanan umum.

2. Untuk pengawasan dan penerapan sanksi guna menjamin dipatuhinya ketentuan UU No.39 tahun 2007 tentang Perubahan UU No11 tahun 1995 tentang Cukai.

3. Jumlah pengusaha TPE MMEA yg memiliki NPPBKC yang tercatat pada KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam saat ini berjumlah 11 perusahaan dari ratusan TPE MMES yang tersebar di seluruh Kota Batam.

Kepala Kantor Bea dan Cukai Tipe B Batam Susilo Brata menerangkan, bahwa bagi setiap Outline harus wajib melakukan perizinan berlaku yang ada diterapkan oleh Bea dan Cukai Batam. Karena bagi Outline tidak memakai Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) akan dikena sanksi.

“Menurut pencatatan wajib dibuat secara lengkap yang mencerminkan harus pemasukan dan pengeluaran BKC yang sebenarnya, untuk penyalur dan pengusaha TPE EA atau MMEA skala kecil yang wajib memiliki NPPBKC. Ini sudah kewajiban setiap perusahaan, karena berbagai perusahaan sudah menghadiri 52 Hotel di Batam dan 93 Toko, KTV, Pub, Cafe, Resto.”bebernya

Susilo Brata mengatakan, Pemenuhan kewajiban sebagai TPE MMEA diatur dalam pasal 14 UU No.11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dg UU No 39 tahun 2007 dan pasal.2 Peraturan Menteri Keuangan No 201/PMK 04/2008 disebutkan bahwa setiap orang yang menjalankan usaha sbg TPE MMEA dengan kadar alkohol diatas 5% wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang dikeluarkan oleh Menkeu.

“Jika TPE MMEA tidak memiliki NPPBKC maka dinyatakan sebagai pelanggaran dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp 20 juta dan paling banyak Rp 200 juta.
Untuk mendapatkan NPPBKC tidak dipungut biaya.”katanya

“Harapan dengan diadakannya acara sosialisasi ini agar praktik-praktik perdagangan MMEA di wilayah Kota Batam yang tidak memenuhi ketentuan maka akan tertib semua TPE akan memiliki.”tutupnya

 

Toni Mb

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Loading...