Indonesia Akan Bawa Konflik Rohingya ke KTT OKI dan Sidang Umum PBB

Metrobatam, Jakarta – Perhatian Pemerintah Indonesia terhadap konflik yang menimpa etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar sungguh besar. Selain menunjuk Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi untuk berdiplomasi dengan Myanmar, Indonesia juga akan membawa masalah ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, isu Rohingya akan dibawanya ke dua forum internasional yang akan segera digelar, yakni Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan Sidang Umum PBB.

“KTT OKI di Kazakhstan itu tentang sains dan teknologi, tidak menyangkut masalah politik. Tapi tentu, saya akan ketemu dengan banyak pemimpin, kita akan juga membicarakan (Rohingya),” kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (5/9).

Begitu juga di Sidang Umum PBB, akan banyak pemimpin dunia berkumpul sehingga sangat strategis untuk mendorong diplomasi yang lebih nyata untuk meredam konflik di kawasan tersebut. “Tentu kita akan banyak bicara dengan para pemimpin dunia juga tentu akan menjadi bagian pembicaraan juga, karena Dewan Keamanan (PBB) sudah membicarakan,” ujar dia.

Bacaan Lainnya

KTT OKI akan dilaksanakan pada 10 hingga 11 September 2017, disusul dengan Sidang Umum PBB mulai 12 September 2017.

Indonesia memang sejak dari awal mengecam keras tindakan kekerasan terhadap Muslim Rohingya. “Saya dan seluruh rakyat Indonesia, kita menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi di Myanmar (Rohingya). Perlu sebuah aksi nyata, bukan hanya pernyataan kecaman,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, akhir pekan lalu.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk membantu Myanmar mengatasi krisis Rohingya. Adapun pemerintah, saat ini sedang mengupayakan sinergi antara kekuatan masyarakat sipil di dalam negeri dan internasional untuk menghentikan aksi kekerasan di Myanmar.

“Dan pemerintah berkomitmen untuk membantu mengatasi krisis, bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil dan internasional,” sambungnya.

Jokowi menugaskan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi untuk terus menjalin komunikasi dengan otoriritas Myanmar serta Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tak hanya itu, pemerintah juga mengirimkan bantuan kemusiaan untuk warga Rohingya.

Konflik Rohingya Multidimensi

Lebih jauh JK mengatakan, konflik yang terjadi di Negara Bagian Rakhine, Myanmar dan memakan korban etnis Rohingya, harus dilihat secara multidimensi. Ia mengatakan, masyarakat jangan hanya melihat semata-mata latar belakang agama dalam konflik ini.

“Masalah Rohingya itu, multidimensi ada beberapa masalah, ada masalah sejarah, waktu jaman Inggris menjajah daerah-daerah situ sampai dengan India. Itu kan dianggap suatu wilayah ada kekurangan tenaga kerja, didatangkan dari sana (Bangladesh),” kata JK.

Ada pula masalah politik dan ekonomi yang menyulut konflik di kawasan yang ditinggali minoritas paling dipersekusi di dunia itu.

Jika penyulut utama konflik adalah perbedaan agama, pada kenyataannya, banyak penganut muslim di kota-kota besar di Myanmar namun tak mendapat perlakuan seperti etnis Rohingya.

“Masalah agama pasti ada juga, ekonomi, itu berkumpul masalah itu. Karena kalau secara agama keseluruhan, di Yangoon, Islam ada 100 lebih masjid di Yangoon, tidak ada masalah antara Budha-Muslim, di kota kota lain, terkecuali di situ. Karena sejarah tadi,” jelas dia.

Dengan demikian, ada empat faktor utama pemicu konflik Rohingya, yakni sejarah, ekonomi, politik dan agama. JK mengimbau, baik umat muslim maupun Budha di Indonesia tidak terprovokasi karena konflik tersebut.

“Kita tidak ada masalah dengan Budha di sini, tapi kita bersama masyarakat Budha di sini juga membikin pernyataan mengutuk, atau mendukung agar tak terjadi seperti itu,” tukas JK. (mb/okezone)

Pos terkait