Kapolri Sebut Isu Rohingya Banyak “Digoreng” untuk Serang Pemerintahan Jokowi

Metrobatam, Jakarta – Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut bahwa kekerasan yang terjadi di Myanmar terhadap etnis Rohingya, sengaja dikaitkan dengan isu agama untuk menyerang kepemerintahan Joko Widodo. Informasi tersebut Tito terima dari hasil penelitian Software Opinion Analysist.

“Dari hasil penelitian itu bahwa isu ini lebih banyak dikemas digoreng untuk menyerang pemerintah,” kata Tito usai memimpin sertijab Pati Polri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (5/9).

Read More

Lebih lanjut, Tito menambahkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh rezim militer dan sipil Myanmar terhadap etnis Rohingya sengaja dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang sengaja untuk membakar sensitif umat islam di Indonesia.

Tito pun tak heran jika masyarakat pengguna media sosial terutama Twitter kebanyakan mengajak umat islam untuk berantipati pada pemerintah ketimbang berusaha melakukan kegiatan kemanusiaan.

“Ini ya, isu rohingya dikaitkan dengan pemerintah dan Pak Jokowi lebih besar daripada isu soal kemanusiaan,” ujarnya.

Tito pun menuturkan kekerasan yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar dibungkus dengan agama, karena itu memiliki tujuan untuk membentuk opini bahwa pemerintahan Jokowi lemah. Meski pun pemerintah sudah berusaha keras untuk membantu etnis Rohingya dengan cara mengirimkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Sumardi ke Myanmar untuk melakukan komunikasi intensif terkait krisis kemanusiaan tersebut.

Oleh karena itu, mantan Kapolda Metro Jaya ini meminta kepada masyarakat agar untuk lebih mengutamakan bantuan kepada etnis Rohingya daripada harus melakukan aksi. Apalagi, 11 ormas islam yang berafiliasi dengan pemerintah diantaranya NU dan Muhammadiyah telah bergerak membantu etnis Rohingya.

“Jadi enggak dalam aksi kekerasan, kalau ada yang mau demo kekerasan, mending enggak usahlah,” tandasnya.

Dibawa ke Ranah Politik

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyayangkan adanya isu konflik kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar sengaja digunakan untuk menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Zulkifli meminta semua pihak untuk mendukung upaya pemerintah membantu mengatasi konflik kemanusiaan di Rohingya, termasuk memberikan bantuan kemanusiaan. “Saya meminta semua bersama-sama bersatu mendukung pemerintah kita yang membantu paling tidak menghentikan (konflik) segera,” kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/9).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai langkah Menteri Luar Negeri Indonesia Retno L Marsudi yang berkomunikasi dengan National Security Adviser Myanmar, Aung San Suu Kyi, dan petinggi militer Myanmar sangat baik demi menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya.

“Bu Menlu sudah bagus langsung terbang kesana ketemu Suu Kyi ketemu Panglima militernya ini kan langkah yang bagus kalau tidak ketemu bagaimana mau menghentikan,” jelas Zulkifli.

Zulkifli pun bahkan meminta masyarakat untuk mendukung pemerintah agar bisa mengajak negara-negara ASEAN dan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk turun tangan memberikan kedamaian bagi etnis Rohingya di Myanmar.

“Kita dukung pemerintah bergerak lebih cepat lagi dan mengajak komunitas ASEAN tidak hanya Indonesia, ini kan masalah kemanusiaan. Mengajak ke seluruh negara di dunia, kemana itu PBB,” tegasnya.

Lampaui Batas Kemanusiaan

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin menyebut aksi kekerasan terhadap warga muslim Rohingya di Myanmar sudah melampaui batas-batas kemanusiaan. Ma’ruf menilai sebagai warga yang sudah tinggal Myanmar puluhan tahun, bahkan ratusan tahun lamanya, warga muslim Rohingya seharusnya dianggap sebagai warga negara yang sah.

“Kalau sudah tinggal lebih dari berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun kemudian dianggap pendatang, itu berbahaya sekali. Siapapun yang sudah mendiami (suatu wilayah) harus dianggap sebagai warga negara,” papar Ma’ruf di sela-sela Silahturahmi dan Halaqah Alim Ulama dan Pengasuh Pondok Pesantren se-Jawa Barat di Pondok Pesantren Sukamiskin, Kota Bandung, Rabu (6/9).

Sebagai kaum minoritas, lanjut Ma’ruf, warga Rohingya seharusnya mendapatkan hak-hak yang sama seperti warga Myanmar lainnya. Bukan justru diusir dengan cara-cara kekerasan, seperti yang terjadi saat ini.

Dia mendesak Pemerintah Indonesia berperan aktif menyelesaikan konflik yang disebutnya multidimensi itu. Apalagi, sambung dia, selama ini Indonesia dikenal sebagai pemimpin negara-negara non-blok, sehingga pengaruhnya masih diperhitungkan.

“Apalagi, jumlah muslimnya banyak, penduduknya juga banyak. Indonesia harus mengambil peran,” katanya.

Ma’ruf berharap Indonesia bersama negara lain mampu membujuk Pemerintah Myanmar agar mengakui warga Rohingya sebagai warga negara yang sah. “Hak-haknya diberikan sehingga tidak diusir, tidak dimusuhi. Kalau tidak, mereka tidak punya negara, enggak ada yang mengakui, ini menzalimi namanya,” ucapnya.

Menurut dia, konflik di Myanmar adalah konflik agama dan politik. Meski begitu, dia tidak menghendaki konflik tersebut dibawa-bawa ke Indonesia. “Ini konflik agama ada, politik ada. Dimensi agama ada, politik ada, tapi saya tidak setuju agama Budha di sini dimarahi, didemonstrasi, sebab di sini tidak ada hubungannya,” ucapnya.(mb/detik)

Loading...

Related posts