Penganut Buddha: Krisis Rohingya Bukan Konflik Agama

Metrobatam, Jakarta – Penasihat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Himahbudhi), Daniel Johan menegaskan bahwa kekerasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar bukan konflik antara penganut ajaran Buddha dengan penganut agama Islam.

Daniel yang juga menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa itu mengatakan tidak ada ajaran Buddha yang menghalalkan kekerasan.

Read More

“Sama sekali bukan persoalan agama ya karena di dalam Buddha itu tidak ada satu ayat pun yang membenarkan pemeluk agama Buddha itu terlibat dalam perang,” kata Daniel menemani Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menemui pemuka agama Buddha di Wihara Dharma Bakti, Jakarta, Minggu (3/9).

Daniel menuturkan ada faktor lain yang disinyalir sebagai akar masalah yang menimpa etnis Rohingya, yakni persoalan sumber energi di wilayah yang ditinggali etnis Rohingya selama ini.

“Di situ ada jalur sumber energi, minyak, dan gas. Saya rasa itu yang utama di sana,” lanjut politisi keturunan Tionghoa tersebut.

Hal serupa dikatakan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Muhaimin atau Cak Imin lalu meminta kepada masyarakat Indonesia agar tidak salah paham atas berita yang beredar selama ini.

Cak Imin tidak memungkiri ada persepsi yang mengarah ke konflik agama terkait kekerasan terhadap etnis Rohingya selama ini. Oleh karena itu, demi melunturkan persepsi tersebut, dia menyatakan bahwa sentimen keagamaan bukan akar masalahnya.

“Tidak ada kaitannya dengan konflik agama,” tutur Cak Imin usai mengunjungi biksu dan pemuka agama Buddha di Wihara Dharma Bakti, Jakarta, Minggu (3/9).

Pemuka agama Buddha, Biksu Suhu Dutavira Mahastavira memperkuat pernyataan Daniel dan Cak Imin. Dia menyatakan tidak ada ajaran Buddha yang membenarkan kekerasan, pengusiran, apalagi pembunuhan.

Apabila ada pemuka agama Buddha yang melakukan hal tersebut, maka penganut Buddha tidak boleh mengikuti apa yang dilakukan.

“Jauhkan dia, jangan ikuti dia, jangan santuni dia,” tutur orang yang kerap disapa Suhu Benny itu.

Menurutnya, sudah merupakan keharusan untuk meninggalkan orang yang mengaku biksu tetapi bertindak tidak semestinya. Dia berani menyarankan hal itu karena Buddha memang menempuh tindakan demikian di masa lalu.

“Itu wujud nyata sikap Buddha terhadap orang yang pakai jubah tapi keluar dari arena kejubahan,” ujar Suhu Benny.

Etnis Rohingya yang tinggal di Rakhine, Myanmar, mengalami tindakan kekerasan, pengusiran hingga pembunuhan. Sedikitnya 50 ribu orang meninggalkan tempat tinggalnya demi menyelamatkan hidup.

Mereka mengungsi ke wilayah perbatasan Myanmar-Bangladesh. Sementara itu, ratusan orang etnis Rohingya diduga dibunuh oleh militer Myanmar sejak Jumat lalu.

Bentuk Crisis Center

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) prihatin dan mengutuk keras atas tragedi yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar. Sebagai tindak lanjut atas krisis yang menimpa etnis Rohingya, PKS menggalang dana kemanusiaan dan membentuk crsis center.

“Kami sudah meminta kepada kader-kader PKS. Bukan hanya sebatas pejabat publik, melainkan semuanya. Baik pejabat publik maupun kader biasa. Sifatnya sukarela,” ujar Presiden PKS Sohibul Iman dalam keterangan tertulisnya, Minggu (3/9).

Upaya penggalangan dana sudah dilakukan sejak pertama kali mencuat pemberitaan upaya genosida terhadap kaum Rohingya oleh junta militer Myanmar. Sedangkan, crisis center dimaksudkan untuk mencegah informasi palsu (hoax) tentang Rohingya.

“Untuk memastikan langkah-langkah tersebut dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan, maka DPP PKS membentuk crisis centre khusus untuk masalah Rohingya,” ucap Sohibul.

Sohibul mengatakan, krisis Rohingya menjadi masalah yang sangat penting bagi PKS agar tidak menjadi objek berita-berita hoax yang menyebabkan persoalan pembersihan etnis Rohingya di Myanmar menjadi kabur. Dia mencontohkan video editan tentang Rohingya yang viral di media sosial.

Soal konflik di Rakhine, Myanmar, PKS meminta Indonesia untuk menempuh jalur diplomatik seperti berkomunikasi dengan ASEAN, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) hingga Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk duduk bersama membahas penyelesaian masalah di Myanmar.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo sudah menyuarakan kecaman terhadap kekerasan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine. Indonesia pun sudah mengirimkan bantuan makanan, obat-obatan, hingga berencana membangun rumah sakit.

Presiden Jokowi juga sudah mengirim Menlu Retno Marsudi ke Myanmar untuk meminta pemerintah setempat menyelesaikan konflik. Kemudian Retno juga diminta terbang ke Bangladesh sebagai bentuk diplomasi agar pemerintah Bangladesh bersedia menampung pengungsi Rohingya yang kabur dari negaranya sendiri.

Pengungsi Rohingnya membawa anak balitanya menyeberangi perbatasan Bangladesh.Pengungsi Rohingnya membawa anak balitanya menyeberangi perbatasan Bangladesh. Foto: Mohammad Ponir Hossain/Reuters

“Saya dan seluruh rakyat Indonesia, kita menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi Rakhine State, Myanmar, perlu aksi nyata, bukan hanya pernyataan kecaman-kecaman,” tegas Jokowi saat jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakpus, Minggu (3/9).

“Dan pemerintah berkomitmen terus untuk membantu krisis kemanusiaan, bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil Indonesia dan juga masyarakat internasional,” imbuhnya.

(mb/cnn indonesia/detik)

Loading...

Related posts