Mahfud MD: Pemerintah Tak Perlu Terganggu Dokumen Tragedi 65

Metrobatam, Jakarta – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berharap Pemerintah Indonesia tidak terganggu dengan dibukanya dokumen berupa kabel diplomatik terkait peristiwa 1965 oleh pemerintah Amerika Serikat baru-baru ini.

“Saya kira tidak perlu terganggu dan terpengaruh dengan dokumen-dokumen begitu,” kata Mahfud di Yogyakarta, Minggu (22/10) seperti dilansir dari Antara.

Read More

Mahfud menilai dokumen-dokumen telegram rahasia Amerika Serikat yang dibeberkan ke publik itu tidak jauh berbeda dengan dokumen-dokumen lain yang selama ini ada. Dokumen itu, menurut dia, tetap akan menimbulkan pemahaman yang simpang siur bagi berbagai pihak.

“Menurut saya itu bukan dokumen baru, melainkan dokumen lama yang dibuka lagi, artinya informasi tetap saja simpang siur. Sebenarnya kan kita sudah tahu itu semua kan, itu hanya berita-berita waktu itu lalu ditelusuri kemudian didokumentasikan,” kata dia.

Oleh sebab itu, Mahfud berpendapat pemerintah tidak perlu melakukan pengujian terkait validitas dokumen-dokumen tersebut.

“Menurut saya tidak perlu diungkit-ungkit lagi, kan sudah selesai, buat apa membuka luka lama lagi,” kata dia.

Mahfud juga tidak sependapat jika pemerintah saat ini diminta untuk meminta maaf kepada korban peristiwa 1965. Hal itu tidak relevan lantaran rezim pemerintahan yang salah telah tumbang.

“Kan pemerintah yang salah sudah jatuh, sudah direformasi karena banyak kesalahan termasuk kesalahan yang itu juga, menurut saya tidak perlu,” ujarnya.

Pemerintah Amerika Serikat pada 17 Oktober lalu merilis 39 dokumen dengan total 30 ribu halaman tentang peristiwa 1965 di Indonesia yang melibatkan Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia.

Dokumen itu dipublikasikan oleh lembaga non-profit National Security Archive (NSA), lembaga National Declassification Center (NDC), dan lembaga negara National Archives and Records Administration (NARA), dalam situs nsarchive.gwu.edu.

Dokumen telegram dari pejabat diplomatik AS itu berisi di antaranya tentang rencana AD menggulingkan Sukarno dan menghancurkan gerakan kiri di Indonesia.

Dalam dokumen tersebut juga diungkap informasi soal eksekusi pemimpin PKI, serta keterlibatan pejabat Amerika dalam mendukung upaya AD itu.

“Menurut pejabat di Kedutaan Besar Jerman, AD Indonesia saat ini sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk menjatuhkan Sukarno,” seperti tertulis dalam dokumen telegram Kedubes AS di Jakarta kepada Menteri Luar Negeri, tanggal 12 Oktober 1965. (mb/cnn indonesia)

Loading...

Related posts