Agung: Ketua DPR Pengganti Novanto Jangan yang Punya Problem

Metrobatam, Jakarta – Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono bicara soal isu pergantian Ketua DPR pasca ditahannya Setya Novanto. Agung punya 1 kriteria utama, yaitu orang yang tak bermasalah.

“(Kriteria Ketua DPR) yang pertama, jangan disebut-sebut tersandung kasus, apalagi korupsi, sehingga tidak mengecewakan lagi,” kata Agung kepada wartawan di kediamannya, Jalan Cipinang Cempedak II, Jakarta Timur, Kamis (23/11) malam.

“Jangan yang punya problem,” imbuh Agung.

Agung mengungkit dua kali pergantian Ketua DPR di periode ini. Awalnya Novanto yang duduk sebagai DPR-1, lalu diganti Ade Komarudin, namun kemudian Novanto kembali lagi. “Jangan sampai naik turun lagi,” ujarnya.

Bacaan Lainnya

Bicara soal nama-nama calon ketua DPR yang sudah beredar, Agung menjagokan sejumlah nama. Dia menyebut ada tiga nama utama yang bisa diunggulkan sebagai pengganti Novanto.

“Zainudin Amali juga bagus, selama ini di Komisi II berhasil, akhirnya selesai itu UU Ormas Tax Amnesty. Bamsoet sudah mendpat sinyal jadi ketua, di Komisi III juga bagus. Agus Gumiwang juga sebagai Sekretaris Fraksi punya pengalaman di parlemen,” ujar mantan Ketua DPR ini.

Senior Dukung Usulan Munaslub

Sejumlah politikus senior Partai Golkar merespons positif usulan beberapa DPD I menggelar musyawarah luar biasa (munaslub) untuk mengganti Ketua Umum Golkar Setya Novanto yang kini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP).

Dukungan itu antara lain disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tandjung, mantan Sekjen Golkar Sarwono Kusumaatmadja, dan politikus senior Golkar Hajriyanto Y Tohari, saat menjadi pembicara dalam seminar Hari Ulang Tahun ke-80 Jusuf Wanandi, di Kantor CSIS, Jakarta.

“Kita juga punya pendapat bahwa dampak kepada partai, juga akan berdampak akan terus tergerus elektabilitas partai, ya sebaiknya kita lakukan saja sesegera mungkin persiapan untuk penyusunan atau pemilihan kepemimimpinan yang baru. Sesegera mungkin. Ya paling tidak tetap pada tahun ini,” kata Akbar.

Akbar mengungkapkan, saat ini meski sudah ada putusan rapat pleno nyatanya DPD I Partai Golkar sudah menyampaikan beberpa pendapat mengenai pentingnya segera dilakukan munaslub. Akbar juga mengaku dihubungi beberapa DPD I yang mendorong pergantian ketua umum. Hadir juga sebagai pembicara dalam diskusi tersebut Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Wilayah Indonesia I, Nusron Wahid.

“Ya saya bilang, ya kalian dong, kalian kan yang punya basis secara organisasi untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya,” ujarnya.

Akbar mengatakan, kalau memang mereka para DPD I memiliki keyakinan punya jalan yang terbaik, sebaiknya segera saja mengambil inisiatif mengundang teman-teman DPD I yang lain. Mereka harus bisa meyakinkan DPD I lainnya bahwa munaslub adalah langkah terbaik dari Partai Golkar.

“Terutama pemimpin-pemimpin partai yang ada di Jawa ini yang punya basis politik yang kuat. DPD Partai Golkar Jatim, Jabar, Banten, DKI Jakarta, dan lainnya, kalau memang sudah sepakat mereka yang ambil inisiatif undang teman-temannya dari DPD di luar Jawa untuk sama-sama mempunyai sikap yang sama sekaligus menyusn langkah untuk kegiatan munaslub,” jelasnya.

Sarwono Kusumaatmadja mengungkapkan, di Golkar ada komponen yang bernama keluarga besar golongan karya. Namun, belakangan ini jaringan itu sudah tercerai berai.

“Ini ada hubungannya antara korupsi di partai dan berantakannya jaringan itu,” katanya.

Sebagai senior Golkar, dirinya ingin Golkar mengalami revitalisasi. Tapi, itu semua akan sangat bergantung pada generasi muda yang sekarang ada di Golkar. Menurut dia, apapun yang terjadi sekarang ini sudah sangat mengkhawatirkan sehingga sangat disayangkan kalau it uterus dibiarkan.

“Bayangkan kalau sudah menamai organisasi dengan kendaraan. Jadi orang bisa naik turun asal bayar. Yang diomongin siapa dan berapa,” ujarnya.

Adapun Hajriyanto menawarkan beberapa hal sebagai solusi untuk penyelamatan Partai Golkar. Pertama, kata dia, Partai Golkar perlu overhaul kepemimpinan. “Turun mesin, menampilkan Partai Golkar yang baru, lebih muda, lebih fresh,” katanya.

Kedua, kata dia, Partai Golkar harus kembali ke jatidirinya sebagai partai pembangunan. Sekarang momentum paling tepat, yakni dengan mendorong kepemimpinan baru.

Sementara itu, Nusron Wahid mengatakan sebenarnya jika alasannya menyelamatkan partai Golkar memang harus segera dilakukan munaslub. Artinya, ada praperadilan atau tidak ada praperadilan, kalah atau menang praperadilan, tetap harus ada pergantian kepemimpinan.

“Memang kalau dia menang praperadilan kita masih mau dipimpin? terus yakin bahwa pemimpinnya akan berhasil? Ya kan tidak ada itu,” katanya.

Menurut Nusron, dalam rangka untuk menyelamatkan Partai Golkar memang harus ada pergantian yang itu adalah semangatnya cut off position terhadap perilaku korupsi. Karenanya, siapapun orang yang menggantinya urusan nanti. “Kalau enggak kita akan berada di bawah titik nadir,” ungkapnya. (mb/detik/okezone)

Pos terkait