Metrobatam, Jakarta – Peraturan Presiden Nomor 20/2018 tentang Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan Presiden Joko Widodo menuai polemik hingga berbuntut wacana pansus di DPR. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menjelaskan perpres tersebut dari pandangan pemerintah.

Di awal penjelasannya, Hanif menepis Perpres TKA dianggap tak berpihak pada tenaga kerja Indonesia. Alasan perpres ini diterbitkan, kata Hanif, untuk memberikan kemudahan bagi TKA dalam hal birokrasi dan perizinan.

“Jadi, jangan salah paham. Jangan pula digoreng-goreng untuk menakuti rakyat dan mengadu domba. Perpres TKA tidak membebaskan orang asing masuk dan bekerja di Indonesia,” ujar Hanif saat dimintai konfirmasi, Kamis (19/4).

Hanif meminta agar Perpres TKA tidak ‘digoreng’ oleh pihak tertentu di tahun politik. Ia menegaskan perpres tersebut dibuat bukan untuk mempersulit tenaga kerja lokal untuk mencari pekerjaan.

Berikut penjelasan lengkap Hanif soal Perpres TKA:

Sangat tidak benar jika Perpres TKA dianggap tidak berpihak pada TKI. Faktanya, Perpres TKA justru menjadi instrumen untuk menggenjot penciptaan lapangan kerja melalui skema investasi. Dengan investasi, lapangan kerja tercipta dan ekonomi kita bergerak lebih cepat. Kita perlu investasi karena kita nggak bisa mengandalkan APBN belaka.

Perpres TKA hanya memberi kemudahan dari sisi prosedur dan proses birokrasi perizinan agar tidak berbelit-belit. Asal tahu saja, perizinan yang berbelit-belit itu bukan hanya terkait TKA, tapi juga izin-izin lain terkait investasi maupun pelayanan publik. Presiden ingin semua disederhanakan dan diperbaiki agar lebih cepat dan efisien.

Perizinan TKA hanya salah satu bagian yang disederhanakan agar tidak berbelit-belit dan menghambat investasi. Kenapa harus disederhanakan? Agar investasi meningkat dan lapangan kerja meningkat. Agar daya saing kita sebagai bangsa juga meningkat, karena kita msh kalah dengan negara-negara tetangga di ASEAN.

Jadi, jangan salah paham. Jangan pula digoreng-goreng untuk menakuti rakyat dan mengadu-domba. Perpres TKA tidak membebaskan orang asing masuk dan bekerja di Indonesia. Ia hanya memberi kemudahan dari sisi prosedur dan proses birokrasinya agar tidak berbelit-belit. TKA yang masuk tetap harus memenuhi syarat tertentu sebagai bentuk pengendalian negara atas TKA.

Misalnya syarat pendidikan, kompetensi, hanya boleh menduduki jabatan tertentu yang levelnya menengah ke atas, masa kerja tertentu, harus bayar levy dan lain-lain. Jadi, nggak bisa seenaknya. Pekerja kasar yang dulu terlarang, sekarang juga tetap terlarang. Pengawasan di lapangan juga jalan dan terus diperkuat. Jadi, tolonglah nggak usah diributkan. Di tahun politik ini, mari sama-sama kita jaga agar suasana kebangsaan lebih kondusif.

Pemerintah pastilah berpihak pada rakyat sendiri. Membuat iklim investasi lebih baik agar penciptaan lapangan kerja lebih banyak itu pemihakan yang jelas. Menyiapkan SDM kita agar lebih berdaya saing melalui pendidikan dan pelatihan vokasi itu juga pemihakan yang jelas, sehingga rakyat kita mampu mengisi lowongan kerja yang ada.

Bahwa investasi asing diikuti dengan hadirnya TKA, itu hal wajar. Toh TKA hanya mengisi sebagian kecil saja dari lapangan kerja yang tercipta. Bagian terbesarnya tetap diisi oleh rakyat kita sendiri. Buat investor atau pengusaha, pasti lebih menguntungkan memakai tenaga kerja lokal daripada TKA. Mana ada pengusaha cari rugi? Semua pasti mau untung.

Contoh, jika anda adalah investor dari Indonesia, lalu anda investasi ke Thailand bangun smelter, dan untuk itu anda perlu 5 ribu tenaga kerja selama dua tahun pembangunan. Pertanyaan saya: apakah logis anda membawa 5 ribu pekerja dari Indonesia ke Thailand? Nggak logis kan? Karena anda sebagai pengusaha bisa bangkrut karena itu. Biaya mendatangkan TKA tentu lebih mahal dibanding menggunakan tenaga kerja lokal. Tapi nggak logis juga kalau anda tidak membawa pekerja dari negara anda sama sekali.

Kenapa? Karena anda perlu orang yg dipercaya untuk mengontrol jalannya pekerjaan agar sesuai rencana dan tepat waktu. Yang logis, dari kebutuhan 5 ribu tenaga kerja itu, anda mungkin membawa 200 atau 300 orang dr negara anda. Sisa kekurangannya dari mana? Ya pasti tenaga kerja lokal yg direkrut dalam jumlah lebih besar dibanding TKA. Begitu smelter jadi, TKA-nya juga secara bertahap akan berkurang dan makin banyak lagi tenaga kerja lokal yang masuk. Begitu nalarnya yang logis.

Jadi, nggak benar dan sangat menyesatkan jika ada yang bilang lapangan kerja yang tercipta dari investasi itu bukan untuk orang Indonesia tapi orang asing. Lapangan kerja yang kita ciptakan ya pasti buat orang rakyat kita, bukan yang lain. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Real Count KPU 20%: Jokowi-Amin 55,1% Prabowo-Sandi 44,9%

Metrobatam, Jakarta - Data masuk di Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) KPU sudah mencapai 20,1%. Situng yang juga kerap disebut sebagai 'Real Count KPU'...

KPU Rekomendasikan Pemilu Serentak Dipisah

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan riset evaluasi pelaksanaan pemilu serentak. Salah satu rekomendasinya yaitu dilakukannya pemilu serentak dengan dua jenis. "Salah satu...

Kompolnas Tolak Gabung bila TPF Kecurangan Pilpres Dibuat

Metrobatam, Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menolak bergabung andai kedua paslon peserta Pilpres 2019 sepakat membentuk komisi atau tim independen pencari fakta kecurangan....

Brimob Nusantara Ditarik ke DKI, KSP: Jakarta Barometer, Harus Diperkuat

Metrobatam, Bogor - Brimob Polda-polda di Indonesia dikerahkan Ibu Kota Jakarta terkait pengamanan tahapan Pemilu 2019. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan sebagai ibu...

Pencarian Terus Dilakukan, Korban Tewas Gempa Filipina Jadi 11 Orang

Manila - Upaya pencarian para korban gempa bumi berkekuatan Magnitudo 6,1 di Filipina terus dilakukan. Sejauh ini korban tewas bertambah menjadi 11 orang. Gempa bumi...

Wiranto Tegaskan Aparat Siap Hadapi Aksi yang Melanggar Hukum

Metrobatam, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamana (Menko Polhukam) Wiranto mewanti-wanti kepada semua pihak tidak membuat gerakan massa yang mengganggu ketertiban...

NU Minta Masyarakat Bersabar Tunggu Hasil Perhitungan KPU

Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj meminta semua pihak menahan diri dan bersabar menunggu perhitungan resmi pemilihan...

TKN Minta Kubu Prabowo Lapor Bawaslu jika Temukan Kecurangan

Metrobatam, Jakarta - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga meyakini pelaksanaan Pilpres 2019 telah berjalan sesuai dengan mekanisme...

Bawaslu Sebut Situs Jurdil 2019 Diblokir karena Tak Netral

Metrobatam, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin menyebut penutupan situs pemantau jurdil2019.org atau Jurdil 2019 dilakukan lantaran terdapat indikasi tidak netral...

18% Data TPS Sudah Masuk, Ini Hasil Real Count KPU

Metrobatam, Jakarta - Data yang masuk di Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) KPU sudah mencapai 18,8%. Situng, yang juga kerap disebut sebagai 'Real Count...

JK: Pertemuan Jokowi dengan Prabowo Makin Cepat, Makin Baik

Metrobatam, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) Calon Presiden (Capres) nomor urut 01 dan 02, Joko Widodo dan Prabowo Subianto segera melakukan pertemuan...

Stiker KPU Jadi Dasar Curiga Kecurangan, Ternyata untuk Hindari Preman

Metrobatam, Jakarta - Video mobil boks berstiker KPU parkir di depan ruko digital print di Kawasan Condet, Jakarta Timur, bikin geger. Banyak yang menaruh...