Metrobatam, Jakarta – Masyarakat diimbau untuk tidak mempercayai informasi soal potensi atau pun prediksi tsunami selain dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Hal itu disampaikan Direktur Pemberdayaan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Lilik Kurniawan yang menanggapi kisruh usai pemberitaan tentang prediksi tsunami setinggi 57 meter di Pandeglang, Banten.

“Tadi kita sudah sepakati, semua informasi mengenai potensi tsunami itu ada di BMKG. BMKG yang secara resmi mengatakan potensi tsunami, bukan pihak-pihak lain,” kata Lilik usai diskusi bersama Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) di Jakarta, Rabu (11/4).

Lilik menegaskan hal itu telah diatur dalam undang-undang. Berdasarkan UU nomor 31 tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG mendapat mandat dan wewenang untuk melakukan observasi, analisis, dan diseminasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami.

“Karena bagaimana pun juga, instansi resmi yang berhak mengumumkan potensi tsunami adalah BMKG. [Informasi] harusnya satu pintu,” ujar Lilik.

Terlebih, hasil penelitian yang disampaikan peneliti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Widjo Kongko soal potensi tsunami di Pandeglang itu belum sepatutnya dipublikasikan. Potensi itu masih perlu dikaji lebih lanjut.

“Penelitian ini belum saatnya di-publish. BMKG masih dalam posisi mencari informasi karena masing-masing wilayah, walau satu kabupaten, tinggi tsunaminya belum tentu sama. Tergantung datarannya hingga batimetrinya [kedalaman air laut],” kata Lilik yang juga menjabat Sekretaris Jenderal IABI itu.

Lilik menjelaskan telah terdapat setiap instansi atau lembaga yang berwenang untuk menyampaikan potensi atau prediksi sebuah kejadian sesuai dengan bidangnya.

Misalnya adalah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) yang bertugas menginformasikan potensi kegunungapian dan pengelolaan mitigasi bencana alam geologi. “Misal, gunung api. Kita tidak mungkin percaya info dari yang lain kecuali dari PVMBG karena sumbernya dari sana,” ujar Lilik.

Sedangkan BNPB bertugas menangani bencana dan kedaruratan mulai dari sebelum, ketika, dan setelah terjadi bencana. Tugas BNPB juga termasuk pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan.

“Kalau kita bicara mengenai penduduknya, pekerjaannya, kerusakan lingkungan, jumlah korban, itu BNPB masuk di situ. Sehingga, BNPB menjadi instansi resmi pada saat bencana terjadi,” kata Lilik.

Selain itu, Lilik juga meminta agar pemerintah untuk menyediakan dan menyosialisasi jalur evakuasi untuk warga yang daerahnya berpotensi bencana.

“Begitu ada infomasi dari BMKG mau ada tsunami, masyarakat harus tahu harus lari ke mana. Maka pemerintah wajib membangun shelter evakuasi sementara. Ini yang harus dipahami,” katanya.

Teguran bagi Masyarakat

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pandeglang Hamdi Maani adalah salah satu orang yang terkena imbas pemberitaan soal potensi tsunami 57 meter yang heboh beberapa waktu lalu. Ia dihujani beragam pertanyaan oleh masyarakat.

Hamdi mengaku banyak warga menanyakan kepadanya soal kebenaran berita tersebut. Karena belum mengetahui betul informasi itu, Hamdi hanya mengimbau warga untuk senantiasa berdoa dan berserah diri kepada Tuhan.

“Saya katakan masyarakat tidak perlu panik karena tsunami [benar] jadi atau tidak, mungkin informasi itu teguran bagi masyarakat Pandeglang untuk mendekat kepada Allah,” kata Hamdi dalam diskusi bersama Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) di Jakarta, Rabu (11/4).

“Berdoa. Jangan khawatir, Allah akan menyelamatkan kita. Tentang kematian, kapan pun kita akan mati,” lanjutnya.

Hamdi menyebut informasi tersebut juga membawa dampak ekonomi bagi masyarakat Pandeglang. Menurut penuturannya, nelayan di wilayahnya menjadi enggan melaut mencari ikan karena takut.

Dampaknya, kata Hamidi, para ibu rumah tangga di Pandeglang sulit mendapatkan ikan untuk dikonsumsi dan kondisi itu cukup mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat.

Penuturan Hamidi diamini oleh Nawawi yang merupakan Ketua Paguyuban Nelayan Pandelang. “Secara ekonomi, sebagian besar [nelayan] tidak melaut karena takut. Mereka mendingan cari aman dan tidak melaut,” ujar Nawawi.

Nawawi bahkan menyebut psikologis masyarakat Pandeglang terguncang dengan pemberitaan tersebut. Menurutnya, banyak warga yang memilih mengungsi ke daerah lain yang dianggap lebih aman dari tsunami yang konon bisa setinggi 57 meter itu.

“Kalau masalah di wilayah selatan Banten sering gempa, kami sudah biasa. Namun, ketika ada pemberitaan Pandeglang akan diperkirakan terjadi tsunami 57 meter, itu cukup luar biasa,” kata Nawawi. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE