Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4). Rapat tersebut membahas rencana pembangunan 10.000 unit rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) dan rumah susun sederhana milik (Rusunami) bagi kesejahteraan pekerja pada tahun 2015. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ss/ama/15.

Metrobatam, Jakarta – Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri meminta agar Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak dipolitisasi menjelang pilpres 2019.

Hanif menegaskan Perpres TKA bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja melalui investasi sehingga iklim investasi dibuat lebih kondusif.

“Karena itu tujuannya untuk kepentingan bangsa dan negara dan rakyat kita semua, tolong jangan dipolitisasi,” ujar Hanif di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (26/4).

Hanif menyadari isu Perpres TKA rawan dipolitisisasi sejumlah pihak. Kecenderungan itu, kata dia, terjadi karena pemberitaan mengenai isu TKA mulai muncul menjelang kontestasi pemilu.

“Dari dulu ada tapi isunya rendah, tapi jelang Pilkada DKI naik terus, setelah Pilkada turun lagi. Habis itu landai. Nah sekarang hangat lagi. Makanya sama-sama kita jaga di tahun politik ini mari kita bisa terus berkarya,” ujar Hanif.

Hanif mengklarifikasi bahwa Perpres 20 Tahun 2018 tidak akan membuat TKA ilegal mudah masuk ke Indonesia. Perpres dengan TKA ilegal dinilainya tidak berhubungan.

Untuk itu, kata Hanif, kekhawatiran sejumlah pihak terkait TKA pekerja kasar akibat dari Perpres 20 Tahun 2018 tidak akan terjadi. Karena TKA pekerja kasar, kata dia, merupakan kasus pelanggaran hukum.

“Kalau kasus tolong perlakukan sebagai kasus, jangan digeneralisir. Kalau kasus pelanggaran ya ditindak, dan pemerintah selama ini sudah dan sedang dan akan terus melakukan penegakan hukum bagi tenaga kerja asing yang melanggar,” ujarnya.

Menurut Hanif, proporsi TKA di Indonesia terbilang sangat kecil. Setidaknya, jumlah angkatan kerja lokal sebesar 121 juta orang, sementara TKA yang bekerja di Indonesia hanya ada 85 ribu orang.

“Anda mau perbandingkan dengan Singapura? Singapura hampir 1/5 penduduknya TKA. Di sini kan berarti Indonesia masih sangat kecil. Proporsinya di bawah 0,1 persen,” katanya.

Senada, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny Sompie menyatakan Perpres TKA justru memberi kemudahan birokrasi dalam mengurus perizinan TKA.

“Nah tapi pengawasannya, perintah bapak presiden harus diperketat pengawasan setelah mereka datang, bagi yang tidak memiliki izin apalagi. Itu pengawasannya pasti kita lakukan,” ujar Ronnie.

Komisi IX DPR Desak Menaker

Usai rapat dengan Menaker, Komisi IX DPR mendesak Kementerian Tenaga Kerja untuk melaksanakan rekomendasi Panitia Kerja Pengawasan Tenaga Kerja Asing (Panja Pengawasan TKA) paling lambat tiga bulan.

Selain itu, kesimpulan dalam rapat juga menyoroti Perpres yang dianggap memudahkan pekerja asing masuk ke Indonesia termasuk TKA ilegal.

TKA ilegal, kata dia, telah mendapatkan sorotan Panja Pengawasan TKA pada 2016 yang dalam rekomendasinya salah satunya meminta pemerintah membentuk tim satuan tugas (satgas).

Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan, pihaknya juga akan membentuk tim pengawas TKA yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan.

“Nah yang ilegal kita minta Pemerintah bikin tim atau satgas tadi. Karena ilegal ini masuknya jalur bebas visa siapa yang ngawasi dan yang ngontrol daerah gimana,” kata Dede.

Selain itu, Komisi IX DPR juga meminta agar Kemenaker untuk segera membuat aturan turunan terhadap pelaksanaan Perpres TKA agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, terutama terkait regulasi peningkatan kualitas pendidikan dan keahlian tenaga kerja Indonesia.

“Pemerintah saya harapkan dapat memberi jaminan terhadap tenaga kerja lokal. Negara kita harus membuat perpres terkait peningkatan kompetensi TKI. Sehingga dapat tercapai win-win solution, TKA dapat masuk, tetapi tenaga kerja kita juga kompeten,” ujarnya. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Real Count KPU 20%: Jokowi-Amin 55,1% Prabowo-Sandi 44,9%

Metrobatam, Jakarta - Data masuk di Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) KPU sudah mencapai 20,1%. Situng yang juga kerap disebut sebagai 'Real Count KPU'...

KPU Rekomendasikan Pemilu Serentak Dipisah

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan riset evaluasi pelaksanaan pemilu serentak. Salah satu rekomendasinya yaitu dilakukannya pemilu serentak dengan dua jenis. "Salah satu...

Kompolnas Tolak Gabung bila TPF Kecurangan Pilpres Dibuat

Metrobatam, Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menolak bergabung andai kedua paslon peserta Pilpres 2019 sepakat membentuk komisi atau tim independen pencari fakta kecurangan....

Brimob Nusantara Ditarik ke DKI, KSP: Jakarta Barometer, Harus Diperkuat

Metrobatam, Bogor - Brimob Polda-polda di Indonesia dikerahkan Ibu Kota Jakarta terkait pengamanan tahapan Pemilu 2019. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan sebagai ibu...

Pencarian Terus Dilakukan, Korban Tewas Gempa Filipina Jadi 11 Orang

Manila - Upaya pencarian para korban gempa bumi berkekuatan Magnitudo 6,1 di Filipina terus dilakukan. Sejauh ini korban tewas bertambah menjadi 11 orang. Gempa bumi...

Wiranto Tegaskan Aparat Siap Hadapi Aksi yang Melanggar Hukum

Metrobatam, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamana (Menko Polhukam) Wiranto mewanti-wanti kepada semua pihak tidak membuat gerakan massa yang mengganggu ketertiban...

NU Minta Masyarakat Bersabar Tunggu Hasil Perhitungan KPU

Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj meminta semua pihak menahan diri dan bersabar menunggu perhitungan resmi pemilihan...

TKN Minta Kubu Prabowo Lapor Bawaslu jika Temukan Kecurangan

Metrobatam, Jakarta - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga meyakini pelaksanaan Pilpres 2019 telah berjalan sesuai dengan mekanisme...

Bawaslu Sebut Situs Jurdil 2019 Diblokir karena Tak Netral

Metrobatam, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin menyebut penutupan situs pemantau jurdil2019.org atau Jurdil 2019 dilakukan lantaran terdapat indikasi tidak netral...

18% Data TPS Sudah Masuk, Ini Hasil Real Count KPU

Metrobatam, Jakarta - Data yang masuk di Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) KPU sudah mencapai 18,8%. Situng, yang juga kerap disebut sebagai 'Real Count...

JK: Pertemuan Jokowi dengan Prabowo Makin Cepat, Makin Baik

Metrobatam, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) Calon Presiden (Capres) nomor urut 01 dan 02, Joko Widodo dan Prabowo Subianto segera melakukan pertemuan...

Stiker KPU Jadi Dasar Curiga Kecurangan, Ternyata untuk Hindari Preman

Metrobatam, Jakarta - Video mobil boks berstiker KPU parkir di depan ruko digital print di Kawasan Condet, Jakarta Timur, bikin geger. Banyak yang menaruh...