Mensesneg: Perpres Tak Mudahkan TKA Masuk ke RI

Metrobatam, Jakarta – Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) menuai polemik lantaran dianggap membuka peluang tenaga kerja asing bebas masuk ke Indonesia. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno pun meluruskan hal tersebut.

“Jadi ini penyederhanaan proses, bukan kemudahan tenaga kerja asing masuk. Jadi itu adalah debirokrasisasi untuk, kalau memang jadi, itu memperpendek pengusaha, bukan mempermudah. Itu 2 hal yang berbeda,” kata Pratikno di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/4).

Read More

Menurut Pratikno, tenaga kerja asing diwajibkan berkelakuan baik untuk mendapatkan izin kerja di Indonesia. Selain itu, persyaratan lebih lanjut diserahkan pada kementerian terkait.

“Makanya syaratnya kan tidak diturunkan, tetapi prosesnya disederhanakan. Begitu. Itu sebetulnya perizinan prosesnya begitu bukan semua bisa dapat izin, tapi menyederhanakan, memudahkan orang, tapi tetap regulasinya tetap,” kata Pratikno.

Sebelumnya, Perpres TKA menuai polemik hingga berujung wacana pembentukan pansus dilontarkan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Fadli berpendapat penerbitan Perpres tersebut salah arah dan tidak memihak tenaga kerja lokal. Dia menegaskan kebijakan Jokowi ini perlu dikoreksi.

“Jadi, bila perlu, nanti kita usulkan untuk dibentuk pansus mengenai tenaga kerja asing, agar lebih punya taring. Bahaya sekali jika pemerintahan ini berjalan tanpa kontrol memadai,” kata Fadli lewat Twitter.

Dukungan juga datang dari kolega Fadli, Fahri Hamzah. Dia menduga ada pelanggaran UU di polemik tenaga kerja asing

Penolakan Perpres Tenaga Kerja Asing (TKA) yang diterbitkan Presiden Joko Widodo berujung wacana pembentukan pansus di DPR. PDIP sebagai partai pengusung tegas menolak pembentukan pansus tersebut.

“Sedari awal isu TKA ini dipolitisasi sedemikian rupa. Sampai saat ini TKA di Indonesia berjumlah 126 ribu orang, tapi diisukan mencapai jutaan orang, sama dengan jumlah TKI kita di berbagai negara lain,” kata Bendahara Fraksi PDIP Alex Indra Lukman lewat pesan singkat, Kamis (19/4).

Alex menegaskan pembentukan perpres tersebut bukan mempermudah masuknya tenaga kerja asing, melainkan mempermudah administrasi bagi tenaga kerja asing profesional. Lukman menyebut isu tersebut sengaja digulirkan menjelang tahun politik.

“Perpres itu bertujuan mempermudah proses administrasi bagi TKA profesional, level manajer ke atas, bukan mengundang TKA untuk masuk ke Indonesia seperti yang disampaikan pemerintah. Jawaban pemerintah sangat jelas dan tegas, sehingga soal wacana pembentukan pansus dapat kita simpulkan sebagai upaya mempolitisasi kebijakan pemerintah di tahun politik 2018 dan jelang 2019,” urainya.

Dia mengatakan PDIP dan partai koalisi akan terus mensosialisasikan maksud perpres tersebut agar terang dan tidak menimbulkan kecurigaan.

“Tentu saja PDI Perjuangan dan partai-partai pendukung pemerintah lainnya akan melakukan komunikasi politik agar pertanyaan dan kecurigaan terkait perpres ini dapat dijelaskan tanpa melalui proses angket,” ujarnya.

Untuk diketahui, Perpres Nomor 20 Tahun 2018 itu diteken Jokowi pada 26 Maret 2018. Perpres ini berlaku setelah 3 bulan terhitung sejak tanggal diundangkan, 29 Maret 2018, oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Wacana pembentukan pansus dilontarkan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Fadli berpendapat penerbitan perpres tersebut salah arah dan tidak memihak tenaga kerja lokal. Dia menegaskan kebijakan Jokowi ini perlu dikoreksi.

“Jadi, bila perlu, nanti kita usulkan untuk dibentuk pansus mengenai tenaga kerja asing, agar lebih punya taring. Bahaya sekali jika pemerintahan ini berjalan tanpa kontrol memadai,” kata Fadli lewat Twitter.

Gayung bersambut, dukungan datang dari kolega Fadli, Fahri Hamzah. Dia menduga ada pelanggaran UU di polemik tenaga kerja asing.

“Memang apabila satu keputusan pemerintah diduga telah melakukan pelanggaran undang-undang, level dari pengawasannya itu bukan hak bertanya biasa atau interpelasi,” ujar Fahri kepada wartawan, Kamis (19/4). (mb/cnn indonesia/detik)

Loading...

Related posts