Metrobatam, Jakarta – Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut keterlibatan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, dalam kasus korupsi di Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

Namun, Muhaimin menilai desakan MAKI kepada KPK itu merupakan salah satu bentuk kampanye hitam terhadap dirinya. Dia menilai kasus tersebut sudah selesai. Cak Imin disebut menerima Rp400 juta, dalam persidangan mantan Dirjen P2KTrans Jamaluddien Malik, 2 Maret 2016 lalu.

“Kami mendesak KPK untuk segera menindaklanjuti keterkaitan pihak-pihak yang diduga terindikasi terlibat kasus korupsi tersebut,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman di gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/4).

Boyamin telah menyerahkan putusan perkara Jamaluddien kepada KPK. Selain meminta mengusut Cak Imin, MAKI juga mendesak lembaga antirasuah menjerat mantan Sekretaris Ditjen P2KTrans Achmad Said Hudri, yang juga disebut menerima uang dari korupsi Jamaluddien.

“Sampai dengan disampaikannya surat ini Muhaimin Iskandar dan Achmad Said Hudri belum pernah ditetapkan sebagi tersangka dalam kasus tersebut,” ujar Boyamin.

Menurut Boyamin, dalam berkas putusan Jamaluddien, hakim mempertimbangkan keterangan salah satu saksi yang menyebut ada penerimaan Rp400 juta oleh Cak Imin. Terlebih lagi, kata dia KPK pernah menyampaikan bakal mendalami dugaan penerimaan Rp400 juta oleh Cak Imin tersebut.

Cak Imin disebut menerima uang sebesar Rp400 juta dari Jamaluddien Malik. Cak Imin saat itu merupakan atasan Jamaluddien di Kemenakertrans, yang kini berubah nama menjadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Uang diberikan kepada Cak Imin diperoleh dari pemotongan anggaran di Ditjen P2KTrans Kemenakertrans tahun anggaran 2013. Jamaluddin sendiri telah divonis 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta subsider satu bulan kurungan.

“KPK sampai saat ini belum memberikan pertanggungjawaban kepada publik, apakah kasus ini tetap akan dilanjutkan atau ditutup sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 44 UU KPK,” kata dia.

Boyamin menepis kabar kalau desakannya terhadap KPK buat mengganjal Cak Imin dalam Pilpres 2019. Menurut dia, langkah pihaknya mendesak KPK semata-mata buat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Boyamin memberi KPK tenggat satu bulan buat menindaklanjuti laporannya. Boyamin menyatakan bakal kembali mengajukan praperadilan bila KPK tak merespons laporannya.

“Dengan terpaksa kami akan mengajukan gugatan praperadilan sebagaimana telah dilakukan pada perkara-perkara korupsi lainnya, termasuk telah praperadilan perkara mega-korupsi Bank Century,” ujarnya.

Cak Imin menolak desakan MAKI terhadap KPK. Cak Imin menilai hal itu adalah kampanye hitam (black campaign). “Itu kita antisipasi sebagai black campaign saja,” kata Cak Imin di Kediaman Politikus senior Partai Golkar Akbar Tandjung, Jakarta Selatan.

Menurut Cak Imin kasus itu sudah selesai. Cak Imin membantah menerima uang itu. Ia mengklaim tuduhan itu sudah dibantah oleh saksi yang menyebut namanya dalam persidangan tersebut.

“Itu kasus yang sudah inkracht dan hanya ada orang yang merasa mengatasnamakan saya dan itu sudah dibantah di pengadilan oleh yang bersangkutan bahwa tidak pernah memberikan sesuatu kepada saya,” kata Cak Imin. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Real Count KPU 20%: Jokowi-Amin 55,1% Prabowo-Sandi 44,9%

Metrobatam, Jakarta - Data masuk di Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) KPU sudah mencapai 20,1%. Situng yang juga kerap disebut sebagai 'Real Count KPU'...

KPU Rekomendasikan Pemilu Serentak Dipisah

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan riset evaluasi pelaksanaan pemilu serentak. Salah satu rekomendasinya yaitu dilakukannya pemilu serentak dengan dua jenis. "Salah satu...

Kompolnas Tolak Gabung bila TPF Kecurangan Pilpres Dibuat

Metrobatam, Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menolak bergabung andai kedua paslon peserta Pilpres 2019 sepakat membentuk komisi atau tim independen pencari fakta kecurangan....

Brimob Nusantara Ditarik ke DKI, KSP: Jakarta Barometer, Harus Diperkuat

Metrobatam, Bogor - Brimob Polda-polda di Indonesia dikerahkan Ibu Kota Jakarta terkait pengamanan tahapan Pemilu 2019. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan sebagai ibu...

Pencarian Terus Dilakukan, Korban Tewas Gempa Filipina Jadi 11 Orang

Manila - Upaya pencarian para korban gempa bumi berkekuatan Magnitudo 6,1 di Filipina terus dilakukan. Sejauh ini korban tewas bertambah menjadi 11 orang. Gempa bumi...

Wiranto Tegaskan Aparat Siap Hadapi Aksi yang Melanggar Hukum

Metrobatam, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamana (Menko Polhukam) Wiranto mewanti-wanti kepada semua pihak tidak membuat gerakan massa yang mengganggu ketertiban...

NU Minta Masyarakat Bersabar Tunggu Hasil Perhitungan KPU

Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj meminta semua pihak menahan diri dan bersabar menunggu perhitungan resmi pemilihan...

TKN Minta Kubu Prabowo Lapor Bawaslu jika Temukan Kecurangan

Metrobatam, Jakarta - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga meyakini pelaksanaan Pilpres 2019 telah berjalan sesuai dengan mekanisme...

Bawaslu Sebut Situs Jurdil 2019 Diblokir karena Tak Netral

Metrobatam, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin menyebut penutupan situs pemantau jurdil2019.org atau Jurdil 2019 dilakukan lantaran terdapat indikasi tidak netral...

18% Data TPS Sudah Masuk, Ini Hasil Real Count KPU

Metrobatam, Jakarta - Data yang masuk di Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) KPU sudah mencapai 18,8%. Situng, yang juga kerap disebut sebagai 'Real Count...

JK: Pertemuan Jokowi dengan Prabowo Makin Cepat, Makin Baik

Metrobatam, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) Calon Presiden (Capres) nomor urut 01 dan 02, Joko Widodo dan Prabowo Subianto segera melakukan pertemuan...

Stiker KPU Jadi Dasar Curiga Kecurangan, Ternyata untuk Hindari Preman

Metrobatam, Jakarta - Video mobil boks berstiker KPU parkir di depan ruko digital print di Kawasan Condet, Jakarta Timur, bikin geger. Banyak yang menaruh...