Metrobatam.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni membenarkan bahwa dirinya dipanggil oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait dugaan pelanggaran pemilu karena melakukan kampanye di luar jadwal. 

Juli diminta datang ke Kantor Bareskrim Mabes Polri yang sementara berlokasi di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat, pada Selasa (22/5) mendatang pukul 09.00 WIB. Juli memastikan akan memenuhi panggilan tersebut.

“Saya siap lahir batin memenuhi panggilan polisi sebagai saksi. Saya tidak akan lari dari proses hukum,” kata Juli melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (19/5).

Juli berharap masyarakat Indonesia memantau seluruh proses hukum yang akan dijalani PSI. Sebab, menurut Juli, pihaknya tidak melakukan tindakan seperti yang dituduhkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Harapan saya rakyat Indonesia memantau seluruh proses ini, melihat proses kedzaliman pada partai baru yang dilakukan Bawaslu,” kata dia.

Juli menilai kasus yang mendera dirinya dan PSI tidak akan terjadi pada partai lainnya. Ia pun meragukan Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu bisa bekerja secara profesional.

“Saya duga kasus ini adalah kasus pertama dan terakhir di Indonesia kecuali Bawaslu benar-benar independen dan memiliki keberanian untuk tidak tebang pilih. Tapi terus terang saya ragu,” kata Juli.

Dalam foto surat yang diperoleh CNNIndonesia.com tertulis surat panggilan terhadap Juli bernomor: S.Pgl/977/V/2018/Dit Tipidum. Pemanggilan terhadap Juli bertujuan untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pemilu berupa kampanye di luar jadwal sebagaimana dimaksud pasal 492 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dengan cara memasang iklan PSI pada media cetak/surat kabar harian Jawa Pos tanggal 23 April 2018 yang diduga dilakukan oleh terlapor Raja Juli Antoni dan Chandra Wiguna.

Sebelumnya, Bawaslu melaporkan dua petinggi PSI, yakni Sekjen Raja Juli antoni dan Wasekjen Chandra Wiguna larena diduga melakukan kampanye di luar jadwal. Bawaslu menilai poling yang dilakukan PSI dan diiklankan melalui sejumlah media cetak termasuk dalam kategori kampanye lantaran menampilkan lambang dan nomor partai.

“Bahwa perbuatan Raja Juli Antoni Sekjen Partai Solidaritas Indonesia dan Chandra Wiguna Wakil Sekjen Partai solidaritas Indonesia yang melakukan kampanye melalui iklan media cetak Jawa Pos 23 April 2018 merupakan perbuatan tindak pidana Pemilu yang melanggar ketentuan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” ucap Abhan saat konferensi pers di kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (17/5).

sumber :cnnindonesia.com

 

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Real Count KPU 20%: Jokowi-Amin 55,1% Prabowo-Sandi 44,9%

Metrobatam, Jakarta - Data masuk di Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) KPU sudah mencapai 20,1%. Situng yang juga kerap disebut sebagai 'Real Count KPU'...

KPU Rekomendasikan Pemilu Serentak Dipisah

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan riset evaluasi pelaksanaan pemilu serentak. Salah satu rekomendasinya yaitu dilakukannya pemilu serentak dengan dua jenis. "Salah satu...

Kompolnas Tolak Gabung bila TPF Kecurangan Pilpres Dibuat

Metrobatam, Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menolak bergabung andai kedua paslon peserta Pilpres 2019 sepakat membentuk komisi atau tim independen pencari fakta kecurangan....

Brimob Nusantara Ditarik ke DKI, KSP: Jakarta Barometer, Harus Diperkuat

Metrobatam, Bogor - Brimob Polda-polda di Indonesia dikerahkan Ibu Kota Jakarta terkait pengamanan tahapan Pemilu 2019. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan sebagai ibu...

Pencarian Terus Dilakukan, Korban Tewas Gempa Filipina Jadi 11 Orang

Manila - Upaya pencarian para korban gempa bumi berkekuatan Magnitudo 6,1 di Filipina terus dilakukan. Sejauh ini korban tewas bertambah menjadi 11 orang. Gempa bumi...

Wiranto Tegaskan Aparat Siap Hadapi Aksi yang Melanggar Hukum

Metrobatam, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamana (Menko Polhukam) Wiranto mewanti-wanti kepada semua pihak tidak membuat gerakan massa yang mengganggu ketertiban...

NU Minta Masyarakat Bersabar Tunggu Hasil Perhitungan KPU

Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj meminta semua pihak menahan diri dan bersabar menunggu perhitungan resmi pemilihan...

TKN Minta Kubu Prabowo Lapor Bawaslu jika Temukan Kecurangan

Metrobatam, Jakarta - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga meyakini pelaksanaan Pilpres 2019 telah berjalan sesuai dengan mekanisme...

Bawaslu Sebut Situs Jurdil 2019 Diblokir karena Tak Netral

Metrobatam, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin menyebut penutupan situs pemantau jurdil2019.org atau Jurdil 2019 dilakukan lantaran terdapat indikasi tidak netral...

18% Data TPS Sudah Masuk, Ini Hasil Real Count KPU

Metrobatam, Jakarta - Data yang masuk di Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) KPU sudah mencapai 18,8%. Situng, yang juga kerap disebut sebagai 'Real Count...

JK: Pertemuan Jokowi dengan Prabowo Makin Cepat, Makin Baik

Metrobatam, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) Calon Presiden (Capres) nomor urut 01 dan 02, Joko Widodo dan Prabowo Subianto segera melakukan pertemuan...

Stiker KPU Jadi Dasar Curiga Kecurangan, Ternyata untuk Hindari Preman

Metrobatam, Jakarta - Video mobil boks berstiker KPU parkir di depan ruko digital print di Kawasan Condet, Jakarta Timur, bikin geger. Banyak yang menaruh...