Metrobatam, Jakarta – Aktivis 212 Eggi Sudjana menyebut partai yang menolak rekomendasi duet Prabowo Subianto-Ustaz Abdul Somad (PUAS) munafik. Gerindra menegaskan rekomendasi capres-cawapres Ijtimak Ulama sangat diperhatikan.

“Intinya hasil rekomendasi Ijtimak Ulama kami perhatikan dan kami apresiasi,” kata Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra, Andre Rosiade, Senin (30/7).

Andre menyebut, rekomendasi capres-cawapres versi Ijtimak Ulama telah dibahas di internal Gerindra. Selain itu, Gerindra juga telah membahas hal itu dengan PKS dalam pertemuan bersama Presiden PKS Sohibul Iman, Senin (30/7) sore.

“Rekomendasi Ijtimak Ulama ini sedang kita bahas baik di internal Gerindra maupun juga dalam pertemuan dengan PKS (kemarin),” sebutnya.

Bahkan, sang ketum, Prabowo Subianto disebutkan Andre berkeinginan untuk bertemu Ustaz Abdul Somad (UAS). Prabowo ingin mendengarkan secara langsung pandangan dan pemikiran UAS soal kebangsaan.

“Bahkan tadi sore Waketum kami, bang Fadli (Fadli Zon) sudah menyampaikan bahwa dalam waktu dekat ini Pak Prabowo akan bertemu Pak Ustaz Abdul Somad dalam rangka mau mendengarkan pandangan-pandangan beliau soal kebangsaan. Kami ingin tahu gimana sih, pandangan dan pemikirannya seperti apa,” tutur Andre.

“Tapi memang siapa yang akan jadi cawapres Prabowo, Gerindra tidak bisa memutuskan sendiri. Itu yang harus diketahui. Siapa yang jadi cawapres berpulang kepada koalisi,” tegas dia.

Sebelumnya, aktivis 212 yang juga politikus PAN Eggi Sudjana mendorong duet Prabowo Subianto-Ustaz Abdul Somad (PUAS). Bagi Eggi, parpol Koalisi Keummatan yang tak mendukung duet ini berarti munafik.

“Kita akan lihat partai yang selama ini getol menyuarakan Koalisi Keummatan, tapi justru tidak setuju dengan UAS mendampingi Pak Prabowo sesuai hasil ijma’ ulama hanya karena kadernya gagal jadi cawapres,” kata Eggi dalam pernyataan tertulisnya, Senin (30/7).

“Ingat, berarti mereka munafik dan tidak layak mengatasnamakan umat. Jangan dipilih partai munafik,” imbuhnya.

Jangan Tekan Prabowo

Sementara Partai Demokrat berharap tak ada pihak yang memaksakan kehendak soal cawapres Prabowo.

“Kami harap semua pihak, siapapun dan kelompok manapun untuk tidak memaksakan kehendaknya apalagi menekan Prabowo untuk memilih satu nama cawapres,” kata Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum Ferdinand Hutahaean kepada wartawan, Senin (30/7).

Ferdinand meminta Prabowo diberikan keleluasaan dalam menentukan cawapres. Dia mengingatkan tujuan utama kontestasi Pilpres 2019 adalah untuk mengganti presiden, bukan rebutan kursi wakil presiden.

“Biarkan Prabowo memilih wakilnya, karena semangat kita kan bukan rebutan wapres tapi mau ganti presiden,” ujar Ferdinand.

Meski begitu, dia menyebut PD menghargai tiap usulan yang datang dari perorangan atau kelompok tertentu. Sebab, hal itu merupakan bagian dari demokrasi yang dijamin konstitusi.

“Bagi Demokrat, siapa saja dan kelompok mana saja berhak mengusulkan atau merekomendasikan nama. Itu hak konstitusional dan tidak boleh dilarang. Rekomendasi Ijtimak Ulama tentu kami hormati dan hargai sebagai sebyah usulan,” sebut Ferdinand.

“Namun demikian keputusan akhir tetap ada di partai politik karena parpol lah yang akan mendaftar di KPU,” imbuh dia.

Sementara PBB kukuh tetap berpegang pada hasil rekomendasi Rakornas Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang salah satunya menempatkan sang ketum, Yusril Ihza Mahendra sebagai kandidat capres.

“PBB partai yang punya suara dan tokoh nasional Seperti Pak Yusril, maka setiap dukungan yang dibuat harus jelas tolak ukurnya. Jadi selama belum ada pembicaraan resmi dan kesepakatan tertulis, PBB masih tetap berpegang rekom PA 212,” ujar Ketua DPP PBB Sukmo Harsono kepada wartawan, Senin (30/7).

Sukmo meminta Eggi tak sembarangan ‘memunafikan’ orang lain. Dia pun mempertanyakan atas dasar apa Eggi mengeluarkan pernyataan demikian.

“Saya ingin sampaikan kepada Abangda Eggi, janganlah berkata seperti itu ‘memunafikan orang’. Saya mau bertanya kapan koalisi keumatan dideklarasikan? Dimana? Siapa ketum parpol yang hadir dan tandatangan deklarasi? Sampai saat ini belum ada,” ujarnya.

Dia mengatakan Koalisi Keummatan yang selama ini didengungkan belum memiliki wujud konkret. Sukmo menegaskan PBB setia terhadap imbauan Habib Rizieq Syihab dan PA 212 selagi belum ada kesepakatan final soal koalisi Pilpres 2019. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Loading...