Metrobatam, Jakarta – Partai Gerindra membuat program ‘Galang Perjuangan’ yang ditargetkan memperoleh sumbangan Rp 10 triliun. PAN mengapresiasi program yang dicetuskan Ketum Gerindra Prabowo Subianto ini.

“Pak Prabowo mengawali tradisi baru yang tidak populis untuk konteks Indonesia. Melakukan penggalangan dana pilpres secara terbuka dan transparan,” kata Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi lewat keterangan tertulisnya kepada detikcom, Kamis (12/7).

“Sikap jujur Pak Prabowo yang kurang dana politik untuk pilpres dengan melakukan penggalangan dana patut diapresiasi,” sambungnya.

Viva mengatakan penggalangan dana yang dilakukan Gerindra ini sebagai sesuatu yang baru sehingga menjadi perbincangan publik. Dia mengatakan selama ini penggalangan dana (fund raising) yang dilakukan calon di pilkades, pilkada, pileg, maupun pilpres dilakukan melalui sistem tertutup.

Kondisi ini membuat publik tidak mengetahui sumber dana dan pihak yang menggalang dana tersebut karena tak ada publikasi, tidak transparan, dan sembunyi-sembunyi. Hal ini akhirnya dapat membuat publik curiga.

“Fund raising sistem tertutup terkadang menimbulkan kecurigaan publik. Ada persepsi bahwa sang calon hanya aktor boneka yang tunduk dan taat pada kepentingan donatur yang misterius. Kekuasaan yang diperoleh tidak untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk mengabdi kepada donatur misterius,” tuturnya.

Pada perspektif lain, Viva memandang penggalangan dana ini dilakukan Prabowo untuk mengetahui besaran dukungan yang datang kepadanya. “Dengan kegiatan ini mungkin juga Pak Prabowo ingin mengetahui berapa besar pendukung ideologisnya yang ikut berkorban menyumbangkan dananya untuk perjuangan,” ujarnya.

Terkait penggalangan dana, Viva yang juga anggota Pansus RUU Pemilu mengingatkan soal aturan jumlah dana maksimal yang dapat disumbangkan baik lewat perseorangan maupun kelompok. Dia juga mengingatkan sumbangan yang diterima harus dilaporkan ke KPU dan dengan dicantumkan identitas yang jelas.

“Semua asal sumber dana dan besarannya tidak boleh melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 327, yaitu, pertama, dana kampanye atau sumbangan yang berasal dari perseorangan sebesar-besarnya Rp 2,5 miliar. Kedua, dana kampanye dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah tidak boleh melebihi Rp 25 miliar,” kata Viva.

Tepis untuk Serangan Fajar

Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir menuding dana Galang Perjuangan Prabowo Subianto yang ditarget Rp 10 triliun untuk serangan fajar. Partai Gerindra menepis pernyataan Inas.

“Kami terus terang tidak berpikir sedikit pun untuk menggunakan dana Galang Perjuangan untuk serangan fajar. Inas ini berpikir seperti itu. Memang mindset-nya serangan fajar,” kata anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade, Kamis (12/7).

Andre mengatakan Galang Perjuangan akan dipertanggungjawabkan dengan baik oleh Gerindra. Dana publik, kata Andre, harus diketahui oleh publik peruntukannya.

“Sudah jelas Galang Perjuangan ini berapa pun uang yang dikumpulkan, akan setransparan mungkin akan dipertanggungjawabkan kepada publik karena ini dana publik,” ucap Andre.

Andre menyebut serangan fajar atau politik uang sebelum pesta demokrasi dilangsungkan bukan cara-cara Gerindra, apalagi Prabowo. Andre lalu mengingatkan Inas untuk mengurusi internal Hanura saja.

“Itu bukan cara Gerindra dan Prabowo. Lebih baik Pak Inas urus partai yang ‘parnoko’, partai nol koma, kata lembaga survei. Tingkatkan kinerja Anda di DPR agar tak parnoko. Bukan kata saya ya, kata lembaga survei. Partai Anda ribut sendiri di internal,” ucap Andre.

Sebelumya, Inas Nasrullah Zubir mengatakan target dana Galang Perjuangan Rp 10 triliun perlu dipertanyakan. Dia mewaspadai dana tersebut jika nantinya digunakan untuk serangan fajar.

“Dana untuk memenangkan pilpres sebanyak Rp 10 triliun tentunya patut dipertanyakan peruntukannya, jangan-jangan untuk serangan fajar tuh,” ujar Inas. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE