Metrobatam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menegaskan pihaknya bakal mengambil langkah tegas terhadap kelompok yang membuat kekacauan dan kegaduhan diluar koridor hukum terkait hasil Pilkada serentak 2018.

“Kalau ke sana (berbuat kekacauan), berarti berhadapan dengan aparat keamanan dan kita akan tindak tegas itu. Tindak tegas kepada siapapun yang berusaha untuk melakukan upaya di luar kaidah hukum,” tegas Wiranto di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (10/7).

Hal itu ia sampaikan sekaligus untuk merespon berbagai polemik yang muncul usai pelaksanaan Pilkada serentak 2018, seperti friksi antarkelompok pendukung dan penundaan pemungutan suara di beberapa daerah akibat konflik.

Wiranto lantas mengingatkan agar para pihak atau kelompok yang tak puas dengan hasil Pilkada serentak 2018 tak membuat kekacauan dan kegaduhan di daerahnya masing-masing.

“Jadi jangan cari ruang lain yang akan mengacaukan (Pilkada) yang akan membuat kegaduhan atau membuat masalah keamanan akan menjadi terganggu,”

Mantan Panglima ABRI (saat ini TNI) itu turut mengimbau kepada kelompok-kelompok yang tak puas atas hasil Pilkada untuk menempuh mekanisme hukum resmi yang telah ditentukan pemerintah.

“Jika ada pihak yang kalah untuk terus melakukan upaya ada mekanismenya, ada wadahnya, ada ruangnya, hanya saya ingatkan bahwa ruang yang ada itu, ruang yang memang bertumpu kepada hukum,” ujarnya.

Wiranto lantas berharap agar para pemangku kepentingan dapat menjaga kondisi keamanan dan daerah-daerah yang masih rawan konflik usai Pilkada.

Ia pun meminta kepada para pemangku kepentingan untuk tanggap terhadap situasi di wilayahnya masing-masing agar tetap kondusif seperti pada hari pencoblosan di tanggal 27 Juni 2018. Saat itu, kata Wiranro, situasi pencoblosan dapat berjalan aman dan lancar karena semua pihak mengikuti aturan yang berlaku.

“Kalau semua taat kepada itu saya yakin pemilu 2019 akan dapat dilaksanakan dengan baik dengan berhasil dengan aman dengan sukses seperti Pilkada kemaren,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan penundaan pemungutan suara Pilkada serentak 2018 terjadi di 14 kabupaten/kota di empat provinsi, yang paling banyak terjadi di Papua.

Di Papua, tepatnya Kabupaten Paniai, pemilihan bupati ditunda lantaran ada permasalahan pencalonan yang berimplikasi pada aspek keamanan. Akibatnya, distribusi logistik pemilu tidak tersalurkan sebagaimana mestinya.

“Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua di Paniai tetap dilaksanakan,” ucap Arief.

Masalah berbeda terjadi di Kabupaten Nduga, Papua. Di wilayah tersebut terjadi konflik sehingga logistik hanya tersalurkan di ibukota kabupaten dan mengakibatkan penundaan pemungutan suara. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE