Metrobatam, Jakarta – Partai Persatuan Pembangunan meminta pengurus wilayahnya di daerah segera menarik berkas pendaftaran bacaleg eks koruptor dari KPU. DPP PPP akan membekukan DPW yang tak mencopot caleg eks caleg koruptor dari KPU.

“Kita perintahkan ke ketua DPW untuk menarik mereka (bacaleg eks koruptor) dari pencalonan. Jika mereka tidak menarik dari pencalonan, struktur kepengurusan kita bekukan. Karena sudah ada pakta integritas yang kami tanda tangani baik,” ujar Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek) kepada detikcom, Jumat (27/7).

Dari data yang diumumkan Bawaslu, ada tujuh bakal caleg yang merupakan eks napi korupsi terdaftar melalui PPP. Awiek pun memastikan bakal caleg tersebut merupakan caleg di tingkat kabupaten/kota atau DPRD provinsi.

“Kalau tingkat DPR RI kami pastikan itu tidak ada. Berarti itu caleg kabupaten/kota atau provinsi. Kecurigaan saya itu caleg DPRD kabupaten/kota, contohnya di Sulawesi Tenggara. Nah, itu ada dua atau tiga orang ternyata terjaring oleh Bawaslu,” kata Awiek.

PPP, dikatakan Awiek, sudah mengedarkan surat tertulis kepada setiap DPW untuk segera menarik bacaleg eks napi korupsi. Jika DPW tetap mencalonkan mereka, kepengurusan akan dibekukan dan diambil alih oleh DPP.

“Petunjuk tertulisnya kepada DPW Sulawesi Tenggara untuk menarik caleg-caleg yang mantan napi koruptor itu. Kalau mereka memaksa, nanti kami bekukan kepengurusannya, diambil alih oleh DPP,” ujarnya.

“Yang baru ketahuan kemarin itu Sulawesi Tenggara, dan yang lain pun kemarin kita lakukan sama,” imbuhnya.

Awiek membantah jika partainya disebut kecolongan dengan adanya napi eks koruptor yang ikut mendaftar bacaleg. Menurutnya, ada informasi yang tidak utuh sampai kepada pengurus DPW.

“Karena mereka masih berpatokan pada undang-undang, dan pengalaman periode lalu bahwa mereka bisa mencalonkan. Banyak yang tidak tahu bahwa PKPU, apalagi ada kesepakatan antara DPR, pemerintah, KPU, dan Bawaslu bahwa sampai saat ini masih bisa mengajukan calon, mantan napi koruptor bisa mendaftarkan bahwa sampai nanti ada putusan dari Mahkamah Agung. Itu yang menjadi patokan dari teman-teman di bawah sampai saat ini,” jelasnya.

DPP PPP sebelumnya juga sudah melakukan sosialisasi ke DPW agar napi eks koruptor tidak dicalonkan sebagai caleg. Namun ada pengurus DPW PPP yang memandang boleh mencalonkan napi eks koruptor sampai adanya keputusan dari Mahkamah Agung.

“Dalam rakornas kami sampaikan kepada DPD bahwa ada aturan terbaru dari KPU meskipun ini tidak sejalan dengan undang-undang, tapi kan KPU punya kewenangan membuat PKPU. Baru kemudian ada informasi terkait dengan adanya kesepahaman antara KPU, Bawaslu, dan pemerintah bersama DPR, bahwa caleg napi koruptor itu masih diberi keleluasaan untuk mendaftar sampai adanya keputusan Mahkamah Agung,” tuturnya. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Sejumlah Napi dan Tahanan Mengamuk dan Bakar Rutan di Sulbar

Metrobatam, Jakarta - Sejumlah tahanan dan narapidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat mengamuk dan membakar ruangan dan...

Dibantarkan Sejak 2 April, Rommy Segera Kembali Ditahan KPK di Rutan

Metrobatam, Jakarta - Tersangka kasus dugaan suap pengisian jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) Romahurmuziy (Rommy) masih dalam pembantaran di RS Polri. Rommy dirawat di...

Kasus Dagang Perkara, 2 Hakim PN Jaksel Didakwa Terima Suap Ratusan Juta

Metrobatam, Jakarta - Jaksa KPK mendakwa R Iswahyudi Widodo dan Irwan telah menerima suap karena 'memperdagangkan' perkara. Iswahyudi dan Irwan didakwa dalam kapasitasnya sebagai...

Kominfo Rilis 23 Hoaks, Termasuk Neno Sebut Prabowo Rasul

Metrobatam, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) lewat Subdit Pengendalian Konten Internet merilis temuan hoaks seputar Pemilu 2019 per Sabtu, 20 April 2019....

Kisah Petugas KPPS Lebak Meninggal Saat Sujud Salat

Metrobatam, Lebak - Petugas KPPS di Lebak, Banten, Jumri meninggal karena kelelahan selama proses hitung suara. Sempat izin untuk salat subuh saat penghitungan C1...

PDIP Curigai Rekomendasi Bawaslu Soal Hitung Ulang di Surabaya

Metrobatam, Surabaya - Bawaslu Surabaya merekomendasikan penghitungan suara ulang di seluruh TPS Surabaya. Menanggapi hal itu, PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya menilai sikap Bawaslu...

KASN Tolak Gabung jika TPF Kecurangan Pilpres 2019 Dibentuk

Metrobatam, Jakarta - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menolak bergabung jika kedua pasangan calon presiden, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sepakat membentuk...

Selama Pemilu 54 Petugas KPPS dan 15 Polisi Meninggal

Metrobatam, Jakarta - KPU menyebut total ada 54 petugas KPPS atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang meninggal dunia pada saat penyelenggaraan Pemilu 2019. Jumlah...

Caleg PDIP Ditangkap di Kasus Pembakaran 15 Kotak Suara di Jambi

Metrobatam, Sungai Penuh - Polisi menangkap 3 pelaku kasus pembakaran 15 kotak surat suara DPRD di Sungai Penuh, Jambi. 3 orang yang ditangkap 1...

Menlu Ditemui Dubes Sri Lanka, RI Siap Beri Bantuan Pascateror Bom

Metrobatam, Jakarta - Duta Besar Sri Lanka untuk Indonesia Dharshana M Perera menemui Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno LP Marsudi. Dalam pertemuan itu,...

Bawaslu Kota Tanjungpinang akan Perketat Pengawasan 5 TPS PSU

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Bawaslu Kota Tanjungpinang akan perketat proses pengawasan terhadap 5 TPS yang akan PSU (Pemungutan Suara Ulang). Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang Muhamad Zaini...

Istri Almarhum Sys NS Menikah Lagi

Metrobatam, Jakarta - Penyiar senior Sys NS telah berpulang 2018 lalu. Kini, sang istri diketahui telah memutuskan untuk menikah lagi. Istri almarhum Sys NS, Shanty,...