Metrobatam, Jakarta – Kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) menjadi pihak terdakwa dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum mendakwa JAD sebagai kelompok atau wadah teroris yang kerap melakukan aksi teror di Indonesia. Kini, nasib JAD dan anggotanya berada di tangan majelis hakim.

Hari ini PN Jakarta Selatan menggelar sidang dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap JAD.

Anggota JAD dianggap kerap mendalangi aksi teror, di antaranya teror bom Thamrin (Jakarta Pusat), Kampung Melayu (Jakarta Timur), dan Gereja Ouikumen Samarinda (Kalimantan Timur). Terakhir, anggota JAD melakukan aksi teror beruntun di sejumlah gereja di Surabaya.

Dalam sidang tersebut, jaksa mendakwa JAD dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sementara vonis berupa pelarangan sebuah organisasi atau korporasi tercantum dalam Pasal 18 ayat (3).

“Kalau sudah dilarang siapapun yang nanti masih tetap ikut (JAD) bisa dipidana UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,” kata Jaksa Penuntut Umum Heri Jerman saat ditemui usai sidang, Selasa (24/7).

Sebuah kelompok yang menjadi terdakwa atas kasus teror sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya, Jamaah Islamiyah (JI) juga mengalami hal serupa. Bahkan, kelompok yang dipimpin oleh Abu Bakar Ba’asyir tersebut juga sudah mendapat vonis.

Sepuluh tahun lalu, tepatnya pada 22 April 2008, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan memvonis JI sebagai korporasi terlarang kemudian dihukum membayar denda Rp10 juta. JI juga dinyatakan bersalah lantaran melakukan tindak pidana terorisme. Beberapa anggota JI yang pernah melancarkan aksi teror antara lain Noordin M. Top, Dulmatin, Azahari, serta Hambali.

Pembubaran Lewat Pengadilan

Kementerian Dalam Negeri angkat suara mengenai sidang yang kini dijalani JAD. Direktur Ormas pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Lutfi menjelaskan setiap ormas dapat mendaftarkan diri ke Kemendagri agar diakui.

Namun, Kemendagri tidak dapat memberi stempel suatu organisasi sebagai kelompok terlarang, baik terhadap organisasi yang terdaftar maupun yang tidak. Begitu pula JAD yang tidak terdaftar sebagai ormas di Kemendagri.

“Kemendagri tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan JAD sebagai organisasi terlarang,” tutur Lutfi saat dihubungi, Rabu (25/7).

Selain itu, Kemendagri juga tak dapat membubarkan JAD yang tidak terdaftar secara organisasi. Pembubaran suatu organisasi yang tidak terdaftar hanya dapat dilakukan oleh pengadilan.

Lutfi mengatakan meski kini telah ada UU Terorisme yang baru, namun, tetap saja Kemendagri hanya bisa membubarkan ormas yang terdaftar.

“Jika tidak terdaftar, maka hanya pengadilan yang berwenang,” tutur Lutfi.

Direktur Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya menilai tidak akan banyak perubahan terhadap pergerakan jaringan terorisme meskipun JAD divonis sebagai kelompok terlarang.

Harits mengatakan aksi teror dijalankan oleh orang per orang, meskipun dikoordinasikan dalam sebuah kelompok. Akan tetapi, jika kelompok itu dicap terlarang, bukan berarti para pemilik paham radikal berhenti begitu saja.

“Selama individu-individunya ada maka nama bisa dibuat oleh mereka atau pihak di luar mereka dengan seribu nama,” ucap Harits.

Terlebih, Harits sendiri belum yakin bahwa JAD itu memang benar-benar ada secara organisasi. Karenanya putusan hakim terhadap JAD nantinya seperti vonis ‘hantu’, maksudnya putusan itu dijatuhkan terhadap satu kelompok yang keberadaannya secara organisasi masih bisa diperdebatkan.

“Menurut saya, keputusan tersebut seperti keputusan hantu. Artinya, nama ada tapi riil kelompok tersebut sebagai organisasi itu diperdebatkan,” kata Harits.

Legitimasi untuk Aparat

Jika PN Jakarta Selatan kelak memvonis JAD sebagai kelompok terlarang, Harits ragu akan ada gelombang aksi teror, meskipun tetap akan ada implikasi lain.

“Berpotensi makin mengkristalkan kebencian mereka terhadap rezim khususnya kepada aparat kepolisian,” ucapnya.

Di sisi yang lain, Harits melihat ada potensi pihak aparat bertindak lebih berani terhadap orang yang dianggap anggota atau simpatisan JAD. Misalnya, tembak mati. Menurut Harits, hal itu sangat mungkin terjadi karena aparat akan menggunakan dalih JAD telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang.

“Menjadi tambahan poin legitimasi untuk bertindak lebih represif terhadap semua anasir yang dianggap terkait dengan kelompok JAD,” kata Harits.

Menurut Harits, harus ada peningkatan profesionalisme aparat dalam menindak terorisme. Dia mengatakan regulasi yang baru, yakni UU Terorisme, mesti diimbangi dengan peningkatan profesionalisme penegak hukum.

Selain itu, perlu pula ada suatu lembaga yang mengontrol atau mengawasi aparat khusus dalam menangani tindak pidana terorisme. Menurutnya, itu merupakan salah satu langkah konkret demi mencegah tindakan represif aparat yang tidak terkontrol.

“Harus ada semacam lembaga yang punya peran kontrol monitoring agar semua on the track sesuai dengan amanah UU Terorisme,” ujar Harits. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Kasus Dagang Perkara, 2 Hakim PN Jaksel Didakwa Terima Suap Ratusan Juta

Metrobatam, Jakarta - Jaksa KPK mendakwa R Iswahyudi Widodo dan Irwan telah menerima suap karena 'memperdagangkan' perkara. Iswahyudi dan Irwan didakwa dalam kapasitasnya sebagai...

Kominfo Rilis 23 Hoaks, Termasuk Neno Sebut Prabowo Rasul

Metrobatam, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) lewat Subdit Pengendalian Konten Internet merilis temuan hoaks seputar Pemilu 2019 per Sabtu, 20 April 2019....

Kisah Petugas KPPS Lebak Meninggal Saat Sujud Salat

Metrobatam, Lebak - Petugas KPPS di Lebak, Banten, Jumri meninggal karena kelelahan selama proses hitung suara. Sempat izin untuk salat subuh saat penghitungan C1...

PDIP Curigai Rekomendasi Bawaslu Soal Hitung Ulang di Surabaya

Metrobatam, Surabaya - Bawaslu Surabaya merekomendasikan penghitungan suara ulang di seluruh TPS Surabaya. Menanggapi hal itu, PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya menilai sikap Bawaslu...

KASN Tolak Gabung jika TPF Kecurangan Pilpres 2019 Dibentuk

Metrobatam, Jakarta - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menolak bergabung jika kedua pasangan calon presiden, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sepakat membentuk...

Selama Pemilu 54 Petugas KPPS dan 15 Polisi Meninggal

Metrobatam, Jakarta - KPU menyebut total ada 54 petugas KPPS atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang meninggal dunia pada saat penyelenggaraan Pemilu 2019. Jumlah...

Caleg PDIP Ditangkap di Kasus Pembakaran 15 Kotak Suara di Jambi

Metrobatam, Sungai Penuh - Polisi menangkap 3 pelaku kasus pembakaran 15 kotak surat suara DPRD di Sungai Penuh, Jambi. 3 orang yang ditangkap 1...

Menlu Ditemui Dubes Sri Lanka, RI Siap Beri Bantuan Pascateror Bom

Metrobatam, Jakarta - Duta Besar Sri Lanka untuk Indonesia Dharshana M Perera menemui Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno LP Marsudi. Dalam pertemuan itu,...

Bawaslu Kota Tanjungpinang akan Perketat Pengawasan 5 TPS PSU

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Bawaslu Kota Tanjungpinang akan perketat proses pengawasan terhadap 5 TPS yang akan PSU (Pemungutan Suara Ulang). Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang Muhamad Zaini...

Istri Almarhum Sys NS Menikah Lagi

Metrobatam, Jakarta - Penyiar senior Sys NS telah berpulang 2018 lalu. Kini, sang istri diketahui telah memutuskan untuk menikah lagi. Istri almarhum Sys NS, Shanty,...

Menkes: Boleh Bangga Punya MRT, Tapi Jangan Jadi Sarang TBC

Metrobatam, Jakarta - Penyakit menular masih menjadi ancaman di Indonesia. Tuberkulosis (TBC atau TB) merupakan salah satu dari banyak penyakit yang masih menjadi beban...

Danlantamal IV Pimpin Apel Khusus

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) IV Laksamana Pertama TNI Arsyad Abdullah, S.E., M.A.P., memimpin pelaksanaan Apel Khusus di Lapangan...