Pernyataan Amien Keluar dari Khitah, PP Muhammadiyah Tegaskan Tak Bisa Ditekan

Metrobatam, Jakarta – Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah angkat suara terkait pernyataan Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais akan menjewer Ketua Umum Haedar Nashir jika membebaskan pilihan warga Muhammadiyah pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa organisasinya tidak akan pernah bisa ditekan oleh pihak manapun, terutama terkait sikap politik untuk pilpres tahun depan.

Read More

Mu’ti juga membantah adanya pihak-pihak termasuk Amien Rais yang ‘menekan’ Muhammadiyah untuk menentukan sikap politik praktis.

“Tidak ada tekanan dari pihak manapun terhadap Muhammadiyah. Selain itu, Muhammadiyah juga tidak akan bisa ditekan-tekan oleh siapapun, dari manapun, dengan cara apapun,” tegas Mu’ti kepada CNNIndonesia.com, Rabu (21/11).

Mu’ti menyatakan Muhammadiyah sudah menegaskan dan menegakkan sikap netral dalam politik terkait Pilpres dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. “Muhammadiyah sudah menegakkan sikap netral di pilpres dan pileg,” kata Mu’ti.

Secara terpisah, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Najih Prasetyo mengatakan khitah Muhammadiyah yaitu tidak terikat dan menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik.

“DPP IMM menilai pernyataan yang dikeluarkan oleh Pak Amien bertentangan dengan semangat khittah yang sudah digagas dalam Muktamar Muhammadiyah tahun 1971 di Makassar,” kata Najih dikutip Antara, Selasa (20/11).

Khittah tersebut ditetapkan kembali pada Tanwir Muhammadiyah 2002 di Denpasar, Bali. Najih mengatakan dalam forum itu ditegaskan bahwa Muhammadiyah berbeda dengan partai politik.

Pada khitah Denpasar juga ditegaskan jika ada hal-hal yang dianggap genting, maka Muhammadiyah bisa menjalankan peran sebagai kelompok berkepentingan, atau menyampaikan opini maupun mendesakkan sikap.

“Di dalam khitah Muhammadiyah, tidak ada anjuran harus melakukan penyeragaman pilihan politik dalam perhelatan pilpres,” ujarnya.

Najih mengatakan jika fatwa sampai dikeluarkan, maka dikhawatirkan Muhammadiyah akan terseret ke dalam pusaran politik praktis yang kontraproduktif. Sementara Muhammadiyah merupakan gerakan dakwah.

Sebelumnya, Amien Rais mengutarakan ketidaksetujuannya pada Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir karena memberi kebebasan bagi warga Muhammadiyah untuk menentukan pilihan pada Pilpres 2019.

“Di tahun politik, tidak boleh seorang Haedar Nashir memilih menyerahkan ke kader untuk menentukan sikapnya di pilpres. Kalau sampai seperti itu, akan saya jewer,” ujar Amien itu di sela Tablig Akbar dan Resepsi Milad ke-106 Masehi Muhammadiyah di Islamic Center Surabaya, Selasa (20/11).

Menurut Amien, sikap pimpinan Muhammadiyah yang menyerahkan kepada kadernya untuk memilih capres masing-masing, bukan fatwa. Sehingga dibutuhkan ketegasan agar terwujud pemimpin yang sesuai harapan.

Penasihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu menegaskan organisasi yang didirikan KH Ahmad Dahlan itu tidak boleh diam saja atau tidak jelas sikapnya untuk menentukan presiden periode 2019-2024.

Amien sendiri pernah menjabat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah yakni pada masa 1995-2000. Ia menggantikan ketum sebelumnya yakni KH Ahmad Azhar Basyir. Amien Rais sendiri setelah jabatannya berakhir, posisi Ketum PP Muhammadiyah diisi Ahmad Syafii Ma’arif.

Bela Ketua Muhammadiyah

Sementara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin tidak sepakat dengan pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang akan menjewer Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir jika membebaskan pilihan politik warga Muhammadiyah di Pilpres 2019

Menurut Wakil Ketua TKN Arsul Sani, PP Muhammadiyah sejatinya netral dalam politik praktis. “Kami sangat menghormati sikap PP Muhammadiyah yang menjaga sikap politiknya itu pada tataran high politik, politik kebangsaan. Bukan politik praktis,” ujar Arsul di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/11).

Arsul mengaku tidak mempermasalahkan jika warga Muhammadiyah mendukung salah satu pasangan calon di pilpres. Namun, ia menyebut dukungan itu tidak serta merta membawa nama organisasi.

Menurut Arsul, netralitas PP Muhammadiyah sudah seharusnya dipertahankan untuk menjaga kualitas politik ormas Islam itu.

“Kalau meminta katakanlah Ketum PP Muhammadiyah atas nama Muhammadiyah untuk bersikap kepada capres-cawapres tertentu, apakah ke Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo menurut saya ya itu problemnya,” ujar dia.

Arsul mengingatkan semua pihak tidak menurunkan level politik Muhammadiyah untuk kepentingan sesaat, seperti pilpres. Hal itu, kata dia, akan mendegradasi Muhammadiyah secara poltik.

“Jangan karena demi kepentingan sesaat pilpres, sekali lagi baik kepentingan Pak Jokowi-Maruf Amin atau Pak Prabowo-Sandi kemudian Muhammadiyah-nya terdegradasi,” ujar Arsul. (mb/cnn indonesia)

Loading...

Related posts