Tembus Rp 1 T, Setoran Pajak Perikanan Tertinggi Dalam 5 Tahun

Metrobatam, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memamerkan setoran pajak sektor perikanan yang mengalami kenaikan. Kenaikan setoran pajak tersebut dikarenakan adanya kerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Setoran pajak sektor perikanan di 2016 sebesar Rp 850,1 miliar. Dan pada tahun berikutnya atau 2017 naik menjadi Rp 1,08 triliun.

“Penerimaan pajak sektor perikanan tangkap dari Rp 850,1 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp 1,082 triliun pada tahun 2017,” ujar Susi di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (22/11).

Terjadi kenaikan penerimaan pajak sekitar Rp 232 miliar dari 2016 ke 2017. Penerimaan tersebut merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Bacaan Lainnya

“Ini merupakan yang terbesar dalam lima tahun terakhir,”kata Susi.

Susi mengatakan bahwa sudah ada 14 negara di dunia yang sepakat bahwa illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing merupakan kejahatan transnasional. Bahkan, Polandia akan bergabung jadi negara ke-14.

Beberapa negara tersebut di antaranya Namibia, Kiribati, Indonesia, Ghana, Sri Lanka, Palau, Faroe Island dan Norwegia, Denmark, Finlandia, Greenland dan Swedia.

Susi berharap semakin banyak negara yang mengakui IUU fishing sebagai kejahatan trans-nasional. “Kita berharap nanti Kanada mudah-mudahan, ASEAN ada Thailand akan ikut Australia juga,” tutur Susi.

Susi Puji Jokowi

Susi juga memuji langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dala memperbarui daftar negatif investasi (DNI). Susi mengapresiasi langkah Jokowi yang tetap melarang asing dalam mengelola perairan Indonesia.

“Pembaruan DNI tetap kapal ikan asing, orang asing, perusahaan asing PMA tidak boleh masuk ke perairan Indonesia,” kata Susi di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (22/11).

Dia menyebut bahwa Jokowi berkomitmen menjaga sumber daya laut Indonesia untuk kepentingan dalam negeri. Segala bentuk investasi asing di sektor tersebut masih dilarang untuk asing.

“Presiden betul-betul ingin komitmennya menjadikan laut masa depan bangsa, tidak memberikan asing investasi kapal dan WNA masuk industri perikanan tangkap,” ujar Susi.

Susi juga menyoroti banyaknya pembuatan kapal baru yang belum mendapatkan rekomendasi. Kapal-kapal tersebut nantinya bisa menjadi ancaman bagi nelayan kecil.

“Ada modus baru kapal dibuat tanpa rekomendasi pengadaan tahu-tahu sudah jadi sekian puluh,” kata Susi. (mb/detik)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *