Metrobatam, Jakarta – Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menyebut PSI cari sensasi dengan mengeluarkan larangan berpoligami. PSI menyindir balik PKS.

“Mungkin karena banyak kader dan tokoh PKS berpoligami, Pak Hidayat menjadi sangat sensitif. Tapi PSI kan tidak melarang anggota PKS untuk berpoligami? Yang dilarang berpoligami adalah kader PSI,” kata juru bicara PSI, Dara Adinda Nasution, kepada wartawan, Rabu (19/12).

Dara juga menolak tuduhan Hidayat yang menyebut larangan berpoligami itu demi merebut suara massa ‘anti-syariah’. Ia kemudian mencontohkan tokoh filsuf muslim, Muhammad Abduh, yang merupakan penggagas gerakan modernisme Islam.

“Pak Hidayat pasti tahu bahkan tokoh muslim sekaliber Muhammad Abduh dari Mesir yang dikenal sebagai reformis Islam pernah menyatakan bahwa pemimpin bisa melarang melarang poligami untuk mencegah kerusakan rumah tangga demi maslahat umum. Apakah Muhammad Abduh bisa dibilang anti-Islam?” ujarnya.

Hidayat sebelumnya mengkritik PSI, yang melarang kadernya melakukan praktik poligami. Menurut dia, PSI hanya mencari sensasi dengan aturan larangan poligami.

Dara pun mengingatkan bahwa ada aturan yang mengatur poligami bagi aparat sipil negara (ASN). Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 45/1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

“ASN perempuan tidak boleh menjadi istri kedua, sementara ASN pria hanya boleh memiliki istri kedua bila istri pertamanya cacat dan tidak bisa melahirkan keturunan. Itu kan bukan aturan Islam, tapi juga tidak bisa dikatakan bertentangan dengan ajaran islam,” kata Dara.

Hidayat Nur Wahid menyindir PSI yang melarang kadernya berpoligami. Wakil Ketua MPR itu menilai PSI sengaja melakukan hal tersebut demi merebut suara ‘anti-syariah’.

“Kenapa kemudian yang baru datang, kalau dia ingin mencari sensasi dengan cara ini, yakinlah itu sensasi yang salah,” kata Hidayat, Selasa (18/12). (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Loading...