Metrobatam, Jakarta – Sekretaris Jendral PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta semua pihak untuk tidak bertindak berlebihan saat atribut partai dirusak. Hasto menyarankan agar partai yang atributnya dirusak untuk melaporkan ke pihak yang berwajib.

“Sebaiknya seluruh pemimpin bijak. Jangan dramatisasi berbagai persoalan untuk mendapatkan efek elektoral. Laporkan kepada pihak yang berwajib. Itu langkah jauh lebih bijak,” kata Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa (18/12).

Hasto mengatakan apa yang terjadi pada Demokrat juga pernah dirasakan PDI Perjuangan. Hasto menyebut atribut PDI Perjuangan juga pernah dirusak di Sulawesi Barat. Namun Hasto mengatakan PDI Perjuangan tidak akan mengunggah kesedihan di media sosial.

“Jangankan di Sulbar, kami di Jawa Barat, sebelum kejadian Demokrat itu sebenarnya kejadian PDI Perjuangan dulu. Baliho kami Pak Efendi Sianipar itu dirusak. Tapi respons kami kan perusakan itu tidak kami dramatisir,” jelas dia.

Hasto pun mencontohkan kasus perusakan Kantor DPP PDI Perjuangan pada 27 Juli 1996 atau Kerusuhan 27 Juli (Kuda Tuli). Saat itu, Hasto bilang, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri tidak mengumbar kesedihan, melainkan mempercayakan kasus itu kepada pihak yang berwajib.

“Ketika kantor kami ini diserang kami tahu siapa aktor intelektual di belakang itu, tapi kami kan tetap menempuh jalur hukum. Jadi berpolitik itu dengan mata hati,” ujarnya.

Hasto juga mengaku sedang meminta konfirmasi kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto terkait perusak atribut Demokrat. Wiranto sempat mengungkap oknum perusak dari PDIP dan Demokrat.

“Saya tanya ke beliau, beliau belum bisa memberikan klarifikasi. Sehingga saya akan tanya Pak Wiranto, enggak usah sebut oknum, sebutkan aja nama,” kata Hasto.

Hasto Kristiyanto juga menegaskan hubungan antara PDIP dengan Partai Demokrat dalam keadaan baik. Hasto justru menilai ada blunder yang dilakukan Wasekjen Demokrat Andi Arief.

“Ya, kalau kita lihat, Andi Arief itu sudah berulang kali membuat blunder ya, kenapa? Kita tidak mencampuri urusan partai lain. Yang membuat blunder kenapa didiamkan terus, apakah punya rahasia sesuatu kan kita juga enggak tau,” kata Hasto.

Sebelumnya Andi menuding pelaku perusakan bendera dan baliho Demokrat di Pekanbaru berkaitan dengan PDIP. Melalui akun twitternya @AndiArief__ , Andi mengatakan pelaku diperintah oleh seseorang yang memiliki kedekatan dengan Ketua DPC PDIP Kota Pekanbaru, Robin Hutagalung.

Padahal menurut Hasto ucapan Andi hanya sebuah tudingan kepada PDIP tanpa konfirmasi lebih lanjut. “Kalau lihat rekamannya itu kan dipaksa mengaku. Kamu disuruh orang PDIP, ya? Kamu disuruh orang PDIP, ya? Kamu disuruh siapa” ujar Hasto.

Demokrat Beri Waktu 14 Hari

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan memberi tenggat waktu 14 hari kepada Polda Riau untuk menuntaskan kasus perusakan baliho dan atribut Partai Demokrat yang terjadi pada 15 Desember lalu di Pekanbaru, Riau.

Polda Riau juga diminta menuntaskan kasus itu hingga ke tingkat inisiator dan master mind alias dalang perusakan baliho dan atribut partai tersebut di Bumi Lancang Kuning.

“Polda Riau diharapkan mampu menuntaskan proses hukum hingga ke tingkat yang menyuruh dan melakukan perusakan dalam waktu 14 hari,” kata Hinca di Gedung DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Selasa malam (18/12).

“Negara, Pemerintah, dan penegak hukum harus bisa bersikap jujur, ungkap siapa master mind dan inisiator kasus ini,” sambungnya.

Hinca pun meminta agar pihak penegak hukum tidak mencari-cari kambing hitam dari kasus ini dengan mengorbankan orang kecil. “Jangan cari kambing hitam dan korbankan orang tak berdaya,” kata mantan Sekjen PSSI tersebut.

Lebih lanjut, Partai Demokrat juga meminta agar praktik-praktik seperti ini tak terjadi lagi di masa depan. Sebab hal itu, kata dia, bisa merusak proses demokrasi apalagi di tahun politik yang akan segera menghadapi pemilu pileg dan pilpres.

Menurut dia jika kasus ini terus terjadi tatanan demokrasi negeri ini pun bisa hancur. “Kalau cara-cara ini terus dilakukan akan hancur demokrasi dan rule of law negeri ini,” kata Hinca. “Satu lagi, jangan ada negara di dalam negara.”

Sebelumnya, pada Sabtu (15/12) Partai Demokrat menemukan sejumlah bendera dan spanduk bergambar wajah Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono rusak dan jatuh ke jalan.

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru, Riau telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Ketiganya, yakni HS untuk kasus yang terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, serta KS dan MW untuk kasus yang terjadi di Tenayan Raya.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tengah menyelidiki unsur pelanggaran pemilu pada kasus perusakan baliho partai Demokrat di Pekanbaru, Riau, akhir pekan kemarin.

Hal ini disampaikan anggota Bawaslu RI Mochamad Afifudin usai menghadiri diskusi bertajuk ‘Kesiapan KPU Menyelenggarakan Pemilu Serentak 2018’ di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/12). (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Loading...