Jokowi ke Pejabat: Jangan Korupsi, Jangan Mark Up!

Metrobatam, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada seluruh menteri, pimpinan lembaga, dan 34 gubernur untuk tidak terlibat dalam tindak korupsi.

Hal itu diungkapkannya usai menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (11/12).

Jokowi mengatakan, anggaran belanja negara untuk 2019 dialokasikan sebesar Rp 2.461,1 triliun. Di mana terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 855,4 triliun, lalu non K/L sebesar Rp 778,9 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 826,8 triliun.

“Pastikan setiap rupiah dari APBN 2019 ini betul-betul digunakan untuk kepentingan rakyat,” kata Jokowi.

Bacaan Lainnya

“Jangan ada yang bermain-main lagi dengan korupsi, jangan ada penyalahgunaan anggaran, jangan ada pemborosan, jangan ada mark up. Jangan ada perbuatan-perbuatan menyimpang yang lainnya,” sambungnya.

Jokowi meminta dalam pelaksanaan anggaran 2019, baik pusat maupun daerah terus mengoptimalkan dukungan dari pengawas internal.

Sehingga, seluruh anggaran belanja yang dialokasikan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. “Dari pusat sampai ke tingkat desa dan juga untuk kepentingan sosial. Yang kita berikan betul-betul diterima oleh yang membutuhkan. Sehingga kita harus memastikan data penerima manfaat betul-betul akurat,” ujar dia.

Banyak PNS Cuma Sibuk Urusi SPJ

Jokowi juga bercerita mengenai banyaknya PNS yang hanya disibukkan oleh urusan Surat Perjalanan Dinas (SPJ). Hal itu diungkapkan Jokowi saat bertemu dengan akuntan publik di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (11/12).

Jokowi mengaku kerap membahas persoalan ini kepada para menterinya. “Ini saya keluhkan ke menteri-menteri urusan SPJ, ‘SPJ bukan Pak’, itu administrasi negara, nggak, itu akuntansi juga” kata Jokowi.

Tak hanya itu, Jokowi pun memberikan contoh terkait kondisi ini. Dia mengaku kerap menemukan PNS baik di pusat maupun daerah yang cuma sibuk mengurusi SPJ, bahkan hingga malam hari.

“Saya kalau ke daerah atau ke kementerian, senang saya waktu melihat waduh di sekolah tengah malah waktunya masih nyala, ada apa, saya datang kepala sekolah ada, guru ada waduh ini menyiapkan perencanaan belajar mengajar, saya selalu positive thingking begitu mendekat saya tanya ‘bapak ibu guru kok rame sampai malam, nyiapin apa?’ ‘Pak kami menyiapkan laporan SPJ’,” cerita Jokowi.

“Tidak hanya 1-2 sekolah, sama, saya datang lagi bukan sekolah, lihat lagi ke Dinas PU, tengah malam apa nyiapin proyek atau menggerakkan alat-alat berat ke satu tempat ke tempat lain. Pikiran saya seperti itu positive thingking, ‘ini tengah malam ngapain corat-coret’, ‘Pak kami menyiapkan SPJ’. Sama, di mana-mana urusan SPJ,” lanjutnya.

Tak cuma itu, Jokowi juga bercerita mengenai pengalaman lainnya. Contohnya saat terjadi bencana gempa bumi di Lombok, dia mengatakan bahwa anggaran perumahan yang disiapkan oleh pusat belum diterima oleh masyarakat.

Rumah-rumah masyarakat yang rusak belum diperbaiki karena belum mendapatkan anggaran. Padahal, anggaran tersebut sudah sangat dinanti.

“Padahal uang sudah ditransfer, saya emang orang jalanan, senang ngecek di lapangan, ternyata prosedurnya ada 17, ‘Pak yang ini belum, yang ini belum’. Saya kaget, padahal masyarakat sudah nunggu, uangnya sudah ada, berhari-hari 17 prosedur sudah diikuti, saat itu juga saya perintah,” katanya.

“Saya nggak mau tahu prosedur, pokoknya tetap dilaksanakan, akuntabilitas tetap tapi saya minta cepat, prosedur nggak usah banyak-banyak nggak usah 17, saya minta 1, nyatanya bisa, ‘ya pak, siap’. Dirapatkan berapa kali bisa 1, kalau bisa 1 kenapa 17, apa yang menyebabkan?’ ujar dia.

Ternyata, kata Jokowi, mereka hanya sibuk mengurusi keperluan SPJ. Menurutnya, PNS yang hanya sibuk mengurusi SPJ hanya membuang-buang energi untuk bekerja.

“Saya semakin tahu, saya cek, ada 43 laporan yang harus disiapkan untuk SPJ, itu bapak-ibunya, ternyata ada anak cucu lagi, ternyata harus ada aturan 123 lagi, dari 43 beranak-cucu jadi 123 lah ini kita bekerja, energi habis untuk urusan laporan dan SPJ,” tuturnya. (mb/detik)

Pos terkait