Metrobatam, Jakarta – Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto kembali menyinggung perihal utang pemerintah terus menumpuk hingga memberi ungkapan tegas jangan lagi ada penyebutan Menteri Keuangan (Menkeu) tapi diganti Menteri Pencetak Utang.

Pernyataan itu menuai banyak tanggapan. Bahkan, jejaring media sosial pun dibuat gaduh. Pagi ini, dari pantauan detikFinance terlihat muncul #PrabowoHinaKemenkeu. Hingga berita ini diturunkan, sedikitnya ada 28.000 unggahan menyematkan tanda pagar (tagar) #PrabowoHinaKemenkeu.

Dalam sejumlah unggahan yang menyematkan tanda pagar tersebut, tampak warganet juga menyematkan tautan berita sejumlah media online yang diberi cap bertuliskan prabowo hina kemenkeu.

Sebelumnya, pada Sabtu 26 Januari 2019, Prabowo Subianto, capres nomor urut 02, mengkritik keras pemerintah soal utang. Menurut Prabowo, utang pemerintah saat ini menumpuk terus.

Bahkan, Prabowo menegaskan jangan lagi ada penyebutan Menteri Keuangan (Menkeu), melainkan diganti jadi Menteri Pencetak Utang.

“Kalau menurut saya, jangan disebut lagilah ada Menteri Keuangan, mungkin Menteri Pencetak Utang. Bangga untuk utang, yang suruh bayar orang lain,” ujar Prabowo dalam acara dukungan alumni perguruan tinggi di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini, Jakarta Timur, Sabtu (26/1/2019).

Berselang sehari, atau pada Minggu 27 Januari 2019, pihak Kementerian Keuangan melayangkan protes keras. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nufransa Wira Sakti mengatakan, hal tersebut menciderai perasaan pegawai yang bekerja di Kemenkeu.

“Apa yang disampaikan oleh Calon Presiden Prabowo: ‘Jangan lagi ada penyebutan Menteri Keuangan (Menkeu), melainkan diganti jadi Menteri Pencetak Utang’, sangat menciderai perasaan kami yang bekerja di Kementerian Keuangan,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (27/1).

Terlalu Berlebihan

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai, kritik Prabowo terlalu berlebihan karena predikat yang digunakan tak sesuai dengan substansi yang dibicarakan.

Menurutnya, Indonesia sejatinya telah melakukan utang sejak era presiden pertama, sehingga penyebutan menteri keuangan pencetak utang dianggap terlalu berlebihan.

“Sejak zaman Soekarno, sebenarnya kita sudah punya utang tapi dalam bentuk pinjaman dengan negara mitra. Era Pak Harto, menteri keuangannya juga punya utang. Jadi saya kira nggak fair juga. Itu kritik yang terlalu personal, terlalu berlebihan untuk bilang Menteri Keuangan sebagai menteri pencetak utang,” katanya saat ditemui di acara Forum Tebet di bilangan Jakarta Selatan, Senin (28/1).

Menurutnya, kritik mengenai utang lebih tepat ditujukan pada penempatan fungsi utang yang sudah dilakukan. Dia bilang, utang yang ditarik pemerintah seharusnya bisa memacu produktivitas ekonomi dalam negeri.

“Kalau kita lihat kritik yang lebih pas lonjakan utang di era Ibu Sri Mulyani tidak produktif atau belum produktif ke pertumbuhan ekonomi atau ekspor. Jadi kritiknya lebih ke manajemen utangnya,” kata Bhima.

“Utang sah-sah saja. Selama APBN kita defisit, maka selama itu juga kita menutup defisit dengan pembiayaan utang. Saya kira Pak Prabowo mengkritik menteri keuangan sejak era Sukarno,” tambahnya.

Adapun jumlah utang pemerintah selama era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) dari 2014-2018 tercatat sudah bertambah Rp 1.809,6 triliun. Total utang pemerintah per Desember 2018 sebesar Rp 4.418,3 triliun, sedangkan pada akhir 2014 sebesar Rp 2.608,7 triliun.

Jumlah utang itu sama dengan 29,98% dari total PDB yang berdasarkan data sementara sebesar Rp 14.735,85 triliun. Berdasarkan UU, batas aman utang yang diperbolehkan ditetapkan 60% dari PDB.

Menurutnya, jika nanti ada pemerintahan baru, sudah tentu akan ada jajaran menteri yang baru juga. Lalu, apakah menteri keuangannya di pemerintahan selanjutnya bisa tidak menarik utang?

“Kalau surplus APBN-nya bisa, artinya penerimaan pajak menutup semua belanja pemerintah,” kata Bhima.

Desain APBN yang defisit adalah, di mana postur anggaran penerimaan lebih kecil dari anggaran belanja pemerintah sehingga terjadi defisit. Defisit APBN ditutupi oleh pemerintah dengan utang.

Bhima mengungkapkan, jika menteri keuangan tidak menarik utang maka syarat utamanya adalah APBN yang surplus.

“Kalau konteks sekarang ya nggak bisa, pasti akan terbitkan utang untuk lunasi utang jatuh tempo Rp 345 triliun tahun ini,” uangkap dia. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Dinkes Kota Batam Siagakan Dua Petugas di Lokasi Penghitungan Suara

Metrobatam.com, Batam - Dinas Kesehatan Kota Batam menyiagakan dua petugas kesehatan di lokasi penghitungan suara Pemilu tingkat kecamatan. Kepala Dinas Kesehatan, Didi Kusmarjadi mengatakan...

Kalahkan Bebenz Kodok’s A, Bright PLN Batam Raih Juara 3 Turnamen ATB Cup X...

Metrobatam.com, Batam - bright PLN Batam meraih prestasi membanggakan pada Adhya Tirta Batam Cup X Championship 2019 dengan keluar sebagai juara tiga setelah berhasil...

TNI/Polri Pantau Keamanan Kota Tanjungpinang dengan Berpatroli Memakai Motor

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Kodim 0315/Bintan bersama dengan Polres dan Lanudal Tanjungpinang serta Wing Udara I Tanjungpinang menggelar Patroli bersama menggunakan motor ke setiap Kecamatan...

Ryamizard Ryacudu Serang Balik Penghina KPU

Metrobatam, Jakarta - Usai hinaan datang bergelombang ke arah KPU, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu melancarkan serangan balik. Disebutnya, pihak yang kerap mencaci-maki KPU adalah...

Sepi Job, Vanessa Angel Kontak Muncikari Minta Dicarikan Tamu

Metrobatam, Surabaya - Vanessa Angel menjalani sidang perdana kasus penyebaran konten pornografi di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Vanessa disebut sepi job, sehingga menghubungi muncikari...

Jaksa: Keterangan Rocky Buktikan Kebohongan Ratna Buat Onar

Metrobatam, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Daroe menyatakan keterangan pengamat politik dan aktivis Rocky Gerung di persidangan kasus berita bohong atau hoaks sudah...

Petugas KPPS Gugur, Ridwan Kamil Beri Santunan Rp50 Juta

Metrobatam, Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan perhatian dalam bentuk penghargaan dan santunan kepada warganya penyelenggara Pemilu 2019 yang jatuh sakit dan meninggal...

Viral Video Menegangkan saat Petugas Penjaga Kotak Suara Ditembaki KKB

Metrobatam, Jakarta - Sebuah video menegangkan saat-saat para petugas penyelenggara pemilu, TNI dan Polri ditembaki oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sesaat setelah pencoblosan di...

Hampir 90% Rakyat Mesir Setujui Presiden Sisi Berkuasa Hingga 2030

Kairo - Hampir 90% warga Mesir yang menggunakan hak pilihnya menyetujui referendum untuk membuka jalan bagi Presiden Abdel Fattah al-Sisi berkuasa hingga tahun 2030....

Sofyan Tersangka, Trio ‘Bagi Rata’ Satu Per Satu Masuk KPK

Metrobatam, Jakarta - Proyek PLTU Riau-1 menjadi bancakan korupsi meski pengerjaannya belum tuntas betul. Penyidik KPK membongkar siasat jahat dari para pejabat di sekitar...

Lemhanas Mencatat Sejak 2010 Toleransi di Indonesia Menurun

Metrobatam, Jakarta - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI mencatat sejak 2010 kualitas toleransi bangsa Indonesia mengalami penurunan. "Melalui Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) Lemhanas RI...

Kapal Fery Bermuatan 60 Santri Wanita Tenggelam

Metrobatam, Banjarmasin - Kapal fery penyeberangan yang mengangkut lebih kurang 60 santri dari Desa Bahalayung, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, tenggelam. "Kapal fery...